DPR Sebut Selisih Alokasi Anggaran PEN Rp 147 Triliun Persoalan Serius Ilustrasi - Sebesar Rp2,80 triliun anggaran PEN yang terserap di Riau guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat paparan pandemi COVID-19. (Foto:Antara).

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan selisih alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

BPK menemukan alokasi anggaran PEN sebesar Rp 841,89 triliun sementara Kementerian Keuangan hanya menyebutkan Rp 695,2 triliun atau ada selisih mencapai Rp 147 triliun.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR Achmad Hafisz Thohir mengaku prihatin dengan adanya temuan tersebut.

Baca Juga:

Baru 62 Persen Legislator DKI Lapor LHKPN, Sekretaris DPRD: Mereka Lupa

"Bukan angka yang sedikit selisih Rp 147 triliun. BPK harus segera kami undang ke DPR menyampaikan secara detail bagian mana saja yang tidak kredibel tersebut. Ini persoalan serius karena menyangkut uang rakyat," kata Hafisz kepada wartawan, Kamis, (9/9).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020 BPK, jelas Hafisz, BPK menjabarkan ada biaya-biaya terkait program PEN di luar skema sebesar Rp 27,32 triliun digunakan untuk alokasi anggaran belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp 23,59 triliun.

"Belanja K/L yang tidak menggunakan tagging akun COVID-19 per 30 November 2020 sebesar Rp 2,55 triliun," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, ada alokasi kas badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun Kesehatan sebesar Rp 1,11 triliun.

"Ada relaksasi PNBP K/L sebesar Rp 79 miliar yang berasal dari insentif penundaan pembayaran PNBP," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (06/09/2021). (ANTARA/Agatha Olivia)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (06/09/2021). (ANTARA/Agatha Olivia)

Dijelaskannya lagi, temuan BPK juga mencakup fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 28 Tahun 2020 selain PPN ditanggung pemerintah dan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang belum masuk ke dalam penghitungan alokasi program PEN dengan nilai yang belum bisa diestimasi.

Selain di Kemenkeu, lanjut dia, BPK juga menemukan masalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020 yang digunakan sebagai data penyaluran bansos tidak valid.

"BPK menemukan sebanyak 10.922.479 NIK penerima tidak valid, 16.373.682 nomor kartu keluarga (KK) tidak valid, 5.702 anggota rumah tangga dengan nama kosong, dan 86.465 NIK ganda," kata dia.

Hafisz menegaskan, selaku wakil rakyat, ia memastikan akan membawa dan mengawal persoalan ini dengan respons yang cukup memadai.

"Kita akan respons kuat dan akan kawal persoalan ini. Selanjutnya Komisi XI harus meminta Menkeu memberikan penjelasan yang logis dan bertanggung jawab. Selisih sedemikian besar itu ke mana saja larinya, Bukankah Menkeu kita ini punya seabrek prestasi dan penghargaan jadi kalau sampai kebobolan begini mesti diklarifikasi secara spesifik," tegas dia.

Baca Juga:

Bamsoet Usul Ketum Parpol Ganti Kadernya di DPR yang Malas Lapor LHKPN

Hafisz juga menyesalkan dengan adanya temuan tersebut menandakan bahwa cara eksekutif melakukan tata kelola (governance) dalam hal pengelolaan keuangan negara kurang kredibel.

"Menkeu seharusnya membangun sistem yang kuat sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jangan sampai karena Menkeu sibuk sesuatu dan lain hal, lalu timbul kebocoran model begini, karena pada akhirnya sistem yang bocor harus bisa terpantau. Ini kritik konstruktif yang saya sampaikan untuk pemerintah khususnya Kementerian Keuangan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Harta Rata-rata Anggota DPR Rp 23 Miliar, Anggota DPRD Rp 14 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Pastikan Kedua Orang Tuanya Aman di Negara Konflik
Indonesia
Gibran Pastikan Kedua Orang Tuanya Aman di Negara Konflik

Gibran Rakabuming Raka pun angkat suara. Ia mengaku tidak deg-degan dan was-was saat kedua orang tuanya mengunjungi dua negara yang sedang terlibat perang.

Uji Laik Fungsi Segera Dilakukan di Jalan Tol Serpong-Cinere
Indonesia
Uji Laik Fungsi Segera Dilakukan di Jalan Tol Serpong-Cinere

Jalan Tol Serpong Cinere Ruas Pamulang-Cinere ini akan melengkapi Ruas Serpong-Pamulang yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo dan dioperasikan pada April 2021 lalu.

Ancol Siap Buka, Hanya Warga di Atas 12 Tahun Boleh Masuk
Indonesia
Ancol Siap Buka, Hanya Warga di Atas 12 Tahun Boleh Masuk

Taman Impian Jaya Ancol yang berada di Jakarta Utara bersiap untuk melaksanakan uji coba pembukaan kawasan rekreasi.

Naik Kuda di Kirab Solo Menari, Jan Ethes Curi Perhatian Warga
Indonesia
Naik Kuda di Kirab Solo Menari, Jan Ethes Curi Perhatian Warga

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah menggelar kirab budaya dalam rangkaian event Solo Menari, Jumat (29/4).

9 Jagal Kewalahan Sembelih Sapi Kurban Milik Jokowi di Masjid Agung
Indonesia
9 Jagal Kewalahan Sembelih Sapi Kurban Milik Jokowi di Masjid Agung

"Kami kerahkan sembilan orang jagal dan butuh waktu 30 menit untuk menyembelih hewan kurban milik Presiden Jokowi," kata Muchtarom

Kemenlu Langsung Tindak Lanjuti Laporan Belasan WNI Meninggal di Tahanan Malaysia
Indonesia
Kemenlu Langsung Tindak Lanjuti Laporan Belasan WNI Meninggal di Tahanan Malaysia

Kemenlu mendapatkan laporan dari Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) mengenai belasan warga negara Indonesia (WNI) yang meninggal dunia di rumah tahanan Malaysia.

KSAD Peringatkan Anak Buah dan Keluarganya Tak Boleh Tolak Pemindahan Ibu Kota
Indonesia
KSAD Peringatkan Anak Buah dan Keluarganya Tak Boleh Tolak Pemindahan Ibu Kota

TNI Angkatan Darat kembali mematangkan rencana membentuk satuan-satuan setingkat komando distrik militer (kodim) di lokasi ibu kota negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Hendak Digelandang ke BNNP DKI, Ardhito Jelaskan Kondisi Kesehatannya
Indonesia
Hendak Digelandang ke BNNP DKI, Ardhito Jelaskan Kondisi Kesehatannya

14 Januari keluarga mengajukan rehabilitasi

Indonesia Kebagian 100.051 Kuota Jamaah Haji Tahun Ini
Indonesia
Indonesia Kebagian 100.051 Kuota Jamaah Haji Tahun Ini

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan kuota jamaah haji untuk Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah/2022 Masehi sebanyak 100.051 orang. Pemberangkatan jemaah haji ini merupakan yang pertama kali setelah dunia dihantam badai pandemi COVID-19 sejak 2020 lalu. Selama dua tahun, Indonesia tidak bisa memberangkatkan jemaah haji.

Gerindra Minta Pemprov DKI Terbuka soal 25 Klaster PTM Terbatas
Indonesia
Gerindra Minta Pemprov DKI Terbuka soal 25 Klaster PTM Terbatas

Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk lebih terbuka perihal munculnya klaster COVID-19 selama kegiatan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah secara terbatas.