DPR Sebut Selisih Alokasi Anggaran PEN Rp 147 Triliun Persoalan Serius Ilustrasi - Sebesar Rp2,80 triliun anggaran PEN yang terserap di Riau guna mendukung percepatan pemulihan ekonomi akibat paparan pandemi COVID-19. (Foto:Antara).

MerahPutih.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan selisih alokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

BPK menemukan alokasi anggaran PEN sebesar Rp 841,89 triliun sementara Kementerian Keuangan hanya menyebutkan Rp 695,2 triliun atau ada selisih mencapai Rp 147 triliun.

Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi XI DPR Achmad Hafisz Thohir mengaku prihatin dengan adanya temuan tersebut.

Baca Juga:

Baru 62 Persen Legislator DKI Lapor LHKPN, Sekretaris DPRD: Mereka Lupa

"Bukan angka yang sedikit selisih Rp 147 triliun. BPK harus segera kami undang ke DPR menyampaikan secara detail bagian mana saja yang tidak kredibel tersebut. Ini persoalan serius karena menyangkut uang rakyat," kata Hafisz kepada wartawan, Kamis, (9/9).

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2020 BPK, jelas Hafisz, BPK menjabarkan ada biaya-biaya terkait program PEN di luar skema sebesar Rp 27,32 triliun digunakan untuk alokasi anggaran belanja dalam APBN 2020 sebesar Rp 23,59 triliun.

"Belanja K/L yang tidak menggunakan tagging akun COVID-19 per 30 November 2020 sebesar Rp 2,55 triliun," imbuhnya.

Selain itu, kata dia, ada alokasi kas badan layanan umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada BLU-BLU Rumpun Kesehatan sebesar Rp 1,11 triliun.

"Ada relaksasi PNBP K/L sebesar Rp 79 miliar yang berasal dari insentif penundaan pembayaran PNBP," ujarnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (06/09/2021). (ANTARA/Agatha Olivia)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Senin (06/09/2021). (ANTARA/Agatha Olivia)

Dijelaskannya lagi, temuan BPK juga mencakup fasilitas perpajakan yang diatur dalam PMK Nomor 28 Tahun 2020 selain PPN ditanggung pemerintah dan PP Nomor 29 Tahun 2020 yang belum masuk ke dalam penghitungan alokasi program PEN dengan nilai yang belum bisa diestimasi.

Selain di Kemenkeu, lanjut dia, BPK juga menemukan masalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penetapan Januari 2020 yang digunakan sebagai data penyaluran bansos tidak valid.

"BPK menemukan sebanyak 10.922.479 NIK penerima tidak valid, 16.373.682 nomor kartu keluarga (KK) tidak valid, 5.702 anggota rumah tangga dengan nama kosong, dan 86.465 NIK ganda," kata dia.

Hafisz menegaskan, selaku wakil rakyat, ia memastikan akan membawa dan mengawal persoalan ini dengan respons yang cukup memadai.

"Kita akan respons kuat dan akan kawal persoalan ini. Selanjutnya Komisi XI harus meminta Menkeu memberikan penjelasan yang logis dan bertanggung jawab. Selisih sedemikian besar itu ke mana saja larinya, Bukankah Menkeu kita ini punya seabrek prestasi dan penghargaan jadi kalau sampai kebobolan begini mesti diklarifikasi secara spesifik," tegas dia.

Baca Juga:

Bamsoet Usul Ketum Parpol Ganti Kadernya di DPR yang Malas Lapor LHKPN

Hafisz juga menyesalkan dengan adanya temuan tersebut menandakan bahwa cara eksekutif melakukan tata kelola (governance) dalam hal pengelolaan keuangan negara kurang kredibel.

"Menkeu seharusnya membangun sistem yang kuat sehingga tidak terjadi hal-hal seperti itu. Jangan sampai karena Menkeu sibuk sesuatu dan lain hal, lalu timbul kebocoran model begini, karena pada akhirnya sistem yang bocor harus bisa terpantau. Ini kritik konstruktif yang saya sampaikan untuk pemerintah khususnya Kementerian Keuangan," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Harta Rata-rata Anggota DPR Rp 23 Miliar, Anggota DPRD Rp 14 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lemkapi Sebut Kapolri Tak Punya Kuasa Copot dan Berhentikan Firli dari Ketua KPK
Indonesia
Lemkapi Sebut Kapolri Tak Punya Kuasa Copot dan Berhentikan Firli dari Ketua KPK

“Firli memang anggota polri aktif, tapi pengangkatannya sebagai ketua KPK ada aturannya. Menurut kami, Kapolri tidak bisa main tarik seperti itu,” kata Edi

Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati
Indonesia
Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati

Pemerintah menyatakan bahwa masih terjadi penularan virus corona di masyarakat yang menyebabkan jumlah kasus COVID-19 terus bertambah.

Mulai Besok Wisata Ragunan Dibuka, Warga Luar DKI Boleh Berkunjung
Indonesia
Mulai Besok Wisata Ragunan Dibuka, Warga Luar DKI Boleh Berkunjung

Wisata Kebon Bintang Ragunan beroperasi melayani warga setelah sebelumnya ditutup sebagai langkah Pemprov DKI untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

Disdik DKI Uji Cobakan 85 Sekolah Belajar Tatap Muka, Berikut Daftarnya
Indonesia
Disdik DKI Uji Cobakan 85 Sekolah Belajar Tatap Muka, Berikut Daftarnya

Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menyebut, hanya ada 85 sekolah di Jakarta yang ikut serta dalam uji coba pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah pada Rabu 7 April 2021 besok.

Elektabilitas Puan Maharani Melonjak, Diduga karena Huru-hara di PDIP
Indonesia
Elektabilitas Puan Maharani Melonjak, Diduga karena Huru-hara di PDIP

Parameter Politik Indonesia (PPI) menemukan bahwa tren kenaikan elektabilitas Ketua DPR Puan Maharani.

RS Polri Jakarta Ambil DNA Kakak Beradik Asal Sragen Korban Sriwijaya Air
Indonesia
RS Polri Jakarta Ambil DNA Kakak Beradik Asal Sragen Korban Sriwijaya Air

Rumah Sakit (RS) Polri Jakarta telah mengambil sample keluarga dari Suyanto dan Riyanto yang tercatat masuk manifes pesawat Sriwijaya SJ 182 yang mengalami kecelakaan di Kepulauan Seribu pada tanggal 9 Januari lalu.

KSAD Jamin Dana Operasional RS Lapangan COVID-19 Terpenuhi
Indonesia
KSAD Jamin Dana Operasional RS Lapangan COVID-19 Terpenuhi

Bantuan didapat dari anggaran Angkatan Darat sendiri, kami juga menyisihkan dari penghematan-penghematan anggaran yang ada di Mabes TNI," kata KSAD.

11 Juta Dosis Vaksin Telah Dapat Sertifikat Kualitas BPOM
Indonesia
11 Juta Dosis Vaksin Telah Dapat Sertifikat Kualitas BPOM

Dari pengiriman bulk gelombang pertama, sebanyak 16,5 Juta dosis, seluruh proses filled and finished nya sudah selesai dilakukan di Bio Farma,

Ini Alasan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq
Indonesia
Ini Alasan Hakim Tolak Gugatan Praperadilan Rizieq

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Akhmad Sahyuti menolak gugatan praperadilan Rizieq Shihab.

4.494 Pasien Corona Berhasil Sembuh dalam Sehari
Indonesia
4.494 Pasien Corona Berhasil Sembuh dalam Sehari

Jumlah penambahan pasien positif virus corona (COVID-19) di Indonesia tercatat sebesar 5.534 kasus.