DPR Sebut Pembahasan RUU HIP Ada di Tangan Jokowi Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) belum final.

Pasalnya, dewan masih menunggu Surat Presiden (Surpres) dari Presiden Joko Widodo guna mengutus perwakilan pemerintah dalam pembahasan.

Baca Juga

Pemerintah Putuskan Tunda Pembahasan RUU HIP

“UU HIP itu kan kita sedang menunggu Surpres-nya, lalu kemudian pembahasan belum juga dilakukan karena DIM-nya (daftar inventarisasi masalah) dari fraksi-fraksi kan nanti diperlukan,” ujar Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (16/6).

Dasco menjelaskan DPR juga mendengarkan masukan dari masyarakat banyak, baik perorangan maupun organisasi yang saat ini banyak dimuat di berbagai media massa.

"Kita masih belum pada tahap untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan,” paparnya.

Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MPKanugraha)
Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MP/Kanugraha)

Dasco membantah bila ada yang menyebutkan RUU HIP akan segera disahkan. Menurut Dasco itu masih jauh karena DPR masih belum pada tahap untuk mengesahkan atau tidak mengesahkan.

"Kalau sesuai dengan mekanisme yang ada di DPR tentang legislasi, masuk pada tahapan-tahapan yang ada dahulu," katanya.

RUU ini memicu penolakan banyak pihak. Tudingan mereka terhadap peraturan ini beragam, dari mulai yang spekulatif seperti membangkitkan komunisme, hingga dianggap terlalu sekuler atau bahkan tidak ada urgensinya sama sekali.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pembahasan RUU ini. Alasannya karena RUU ini tak mengakomodasi TAP MPRS tentang pelarangan komunisme. Menyusul kemudian ada Partai Demokrat yang saat ini dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca Juga

Tolak RUU HIP, Massa Ormas Islam Solo Demo di Gladak dan Bakar Bendera PKI

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan mengatakan partainya sejak awal telah menarik diri pembahasan RUU HIP di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. Menurut Hinca, RUU HIP ini tak ada urgensi dan minim substansinya.

"Dan tidak tepat waktunya saat kita fokus menangani pandemi virus corona," kata Hinca, Selasa (16/6). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Surya Anta Bongkar Kondisi Rutan Salemba, Ini Respons Anak Buah Yasonna
Indonesia
Surya Anta Bongkar Kondisi Rutan Salemba, Ini Respons Anak Buah Yasonna

Surya Anta dalam cuitan di akun Twitter pribadinya membagikan pengalamannya selama mendekam di Rutan Salemba.

Ada Perbedaan Swab Pertama dan Kedua, Ini Hasil Tes COVID-19 Ketiga Karyawan RRI Surabaya
Indonesia
Ada Perbedaan Swab Pertama dan Kedua, Ini Hasil Tes COVID-19 Ketiga Karyawan RRI Surabaya

Sekarang ini hasil swab ketiga sudah keluar dan juga memperkuat swab kedua.

PAM JAYA: Selama PSBB Konsumsi Air Bersih di Jakarta Menurun
Indonesia
PAM JAYA: Selama PSBB Konsumsi Air Bersih di Jakarta Menurun

Bambang Hernowo menuturkan, berkurangnya pendistribusian air bersih di masa PSBB karena sejumlah perusahaan dan pelaku industri tidak beroperasi.

Wali Kota Depok Keluarkan Edaran Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat, Ini isinya
Indonesia
Wali Kota Depok Keluarkan Edaran Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat, Ini isinya

Peningkatan kasus konfirmasi positif belakangan meningkat dari klaster pekerja, kantor atau kegiatan luar lainnya

Pelaku Penyerangan Polsek Ciracas Mesti Dibuka ke Publik
Indonesia
Pelaku Penyerangan Polsek Ciracas Mesti Dibuka ke Publik

Kasus penyerangan Polsek Ciracas oleh oknum aparat menuai kritikan pedas.

Ketua DPRD Kesal Revitalisasi TIM Tak Dihentikan Sementara
Indonesia
Ketua DPRD Kesal Revitalisasi TIM Tak Dihentikan Sementara

Prasetyo berani mengenakan sanksi tersendiri bagi Pemda DKI maupun Jakpro

 Komisi VIII DPR Bakal Perkuat UU Penanggulangan Bencana
Indonesia
Komisi VIII DPR Bakal Perkuat UU Penanggulangan Bencana

Poin krusialnya adalah sistem penanganan bencana agar efisien. Sususnan Organisasi Tata Kerja BNPB juga didorong agar kuat dan responsif.

Anies Siapkan Paket Kebijakan bagi Pelaku Usaha di Tengah Pandemi
Indonesia
Anies Siapkan Paket Kebijakan bagi Pelaku Usaha di Tengah Pandemi

DKI Jakarta mempunyai sejumlah tantangan untuk membangkitkan kembali ekonomi mikro di masyarakat akibat wabah COVID-19.

Kasus Novel Beres di Era Idham Azis? Polri: Kalau Tuhan Rida
Indonesia
Kasus Novel Beres di Era Idham Azis? Polri: Kalau Tuhan Rida

Temuan signifikan dalam mengungkap kasus teror Novel Baswedan.

 Pengamat Intelijen Jelaskan Keterlibatan BIN Dalam Proses RUU Cipta Kerja
Indonesia
Pengamat Intelijen Jelaskan Keterlibatan BIN Dalam Proses RUU Cipta Kerja

“Jika ada pihak yang mau memanfaatkan Omnibus Law untuk mengganggu negara, maka BIN pasti mendeteksi dan mencegahnya," katanya