DPR Sebut Komik Superman Biseksual Rusak Moral Bangsa Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Foto: ANTARA/Devi Nindy

MerahPutih.com - Komik terbaru keluaran DC yang menggambarkan Superman sebagai biseksual mendapatkan kritikan dari Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto. Menurutnya, komik tersebut akan merusak moral bangsa dan bertentangan dengan Pancasila.

"Keberadaan komik yang menampilkan sosok biseksual ini jelas bertentangan dengan Pancasila dan jelas akan merusak moral bangsa," ucap Yandri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (16/10).

Baca Juga

Soal Komik Superman Biseksual, Politisi Demokrat Minta Pembaca Kritis

Ia menegaskan sebagai tokoh fiksi populer Superman dengan versi biseksual tersebut tentu bisa membahayakan generasi muda, khususnya anak-anak.

"Kita harus menyelamatkan generasi penerus, khususnya anak anak. Tentu ini akan berdampak negatif pada edukasi anak bangsa. Apalagi Superman adalah karakter populer dari masa ke masa. Jangan sampai anak-anak Indonesia terpengaruh budaya yang bertentangan dengan norma di tengah masyarakat kita," tegasnya

Karakter Superman gay DC Comics (Foto: DC Comics)
Karakter Superman gay DC Comics (Foto: DC Comics)

Melihat potensi negatif dari komik tersebut, Yandri mengaku sudah menyampaikan kepada pemerintah agar segera menghentikan peredaran komik tersebut.

"Sejauh ini saya mengusulkan agar pemerintah mengeluarkan surat larangan edar dan memblokir situs situs yang berhubungan dengan komik ini. Semoga pemerintah segera mengambil tindakan terkait kemungkinan distribusi komik Superman ini baik lewat buku ataupun lewat internet," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Komik 'Spider-Man' Pecahkan Rekor Penjualan Mencapai Rp 51 Miliar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Sahkan UU IKN
Indonesia
DPR Sahkan UU IKN

DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen.

Operasi Pemburuan KKB Satgas Nemangkawi Berganti Nama Jadi Damai Cartenz
Indonesia
Operasi Pemburuan KKB Satgas Nemangkawi Berganti Nama Jadi Damai Cartenz

Polri belum menentukan pola operasi penumpasan KKB di Papua yang semula bernama Operasi Nemangkawi menjadi Damai Cartenz.

ICW Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Bareskrim Polri
Indonesia
ICW Laporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli ke Bareskrim Polri

Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Rabu (8/9).

Wagub DKI Lempar Bola Panas Gagalnya Tender Formula E ke Panitia
Indonesia
Polisi Amankan 4 Truk BBM Saat Pindahkan Solar ke Tugboat
Indonesia
Polisi Amankan 4 Truk BBM Saat Pindahkan Solar ke Tugboat

Keempat mobil truk tangki yang diamankan yakni tiga mobil tangki isi berukuran 10.000 liter dan satu mobil tangki berukuran 5.000 liter.

Penuhi Target Pembiayaan, Pekan Ini Pemerintah Lelang Surat Utang Rp 37,5 Triliun
Indonesia
Penuhi Target Pembiayaan, Pekan Ini Pemerintah Lelang Surat Utang Rp 37,5 Triliun

DJPPR Kemenkeu turut mencatat alokasi pembelian non kompetitif untuk seri SPN maksimal 50 persen dari yang dimenangkan, sedangkan untuk seri SUN lainnya maksimal 30 persen.

Pendaftaran Mudik Gratis Tahap 2 Dibuka Senin, 18 April 2022
Indonesia
Pendaftaran Mudik Gratis Tahap 2 Dibuka Senin, 18 April 2022

Kemenhub bisa memindahkan masyarakat dari Jabodetabek ke Jawa Tengah termasuk Jawa Timur dan sebagian Jawa Barat sekitar 21.000 penumpang termasuk sepeda motor.

Tambah Tiga Lagi, Ini Total 6 Ruas Jalan di Surabaya yang Ditutup 24 Jam
Indonesia
Tambah Tiga Lagi, Ini Total 6 Ruas Jalan di Surabaya yang Ditutup 24 Jam

Unit Satlantas Polrestabes Surabaya menambah lokasi penutupan total selama 24 jam. Langkah ini merupakan hasil evaluasi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Surabaya.

Masih Dipersiapkan, Warga Belum Bisa Daftar CPNS
Indonesia
Masih Dipersiapkan, Warga Belum Bisa Daftar CPNS

Ada beberapa peraturan pengadaan CPNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) non-Guru, dan PPPK Guru Tahun 2021 yang belum ditetapkan oleh pemerintah, sebagaimana tertulis dalam surat bernomor 4761/B-KP.03/SD/K/2021.