DPR Sebut Kebijakan Pemerintah Soal BBM Tidak Jelas Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS

MerahPutih.com - Kebijakan pemerintah tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual bahan bakar minyak (BBM) sebagaimana disebutkan Perpres Nomor 117 tahun 2021 dianggap tidak jelas.

Dalam Perpres tersebut, pemerintah terkesan ingin membuat BBM jenis baru campuran Premium dan Pertalite. Nantinya, BBM jenis baru ini tetap mendapat kompensasi dari pemerintah.

Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mempertanyakan wacana ini. Sebab Pertalite adalah BBM umum yang tidak diawasi. Sementara Premium adalah BBM khusus penugasan.

Baca Juga:

Politisi PKS: BBM Subsidi Premium Masih Dibutuhkan

"Nah BBM jenis baru itu jenis kelaminnya apa. BBM umum atau BBM khusus penugasan?" kata Mulyanto dalam keterangannya, Jumat (7/1).

Mulyanto menambahkan, dalam Perpres BBM juga tidak disebutkan secara jelas berapa volume alokasi Premium. Dalam Pasal 21B ayat (1) Perpres No 117/2021 hanya tertulis, "Dalam rangka mendukung energi bersih dan ramah lingkungan, jenis bensin (gasoline) RON 88 yang merupakan 50 persen (lima puluh persen) dari volume jenis Bensin (Gasoline) RON 90 yang disediakan dan didistribusikan oleh badan usaha penerima penugasan diberlakukan sebagai jenis BBM khusus penugasan sejak 1 Juni 2021 sampai dengan ditetapkan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4)”.

Mulyanto meminta pemerintah memperjelas soal ini. Politikus Partai Dakwah ini mengingatkan agar pemerintah jangan membuat aturan yang multitafsir karena berpotensi melanggar hukum.

Perpres 117/ 2021, kata dia, terkesan hanya sebagai pemanis ucapan saja. Karena semuanya masih bersifat global dan menyerahkan kebijakan definitifnya kepada Menteri ESDM.

"Kita perlu penjelasan soal ini dari pihak Kementerian ESDM. Apa benar akan ada produk baru BBM khusus penugasan? Berapa besar kuota volume BBM khusus penugasan tersebut dan berapa harganya?" tegas dia.

Baca Juga:

Selama Libur Natal, Permintaan BBM di Soloraya Naik 3,2 Persen

Dalam Perpres tersebut, lanjut Mulyanto, pemerintah tidak menyatakan jumlah kuota Premium pada tahun ini, padahal pada tahun-tahun sebelumnya dijelaskan rinci.

"Jadi sebenarnya Perpres 117/2021, yang tidak menghapus Premium ini sebenarnya sama juga bohong alias tidak punya makna di lapangan," imbuhnya.

Menurut Mulyanto, dengan kebijakan Premium yang tanpa penetapan kuota yang jelas, maka dapat diduga pendistribusiannya tidak akan bertambah baik, malah akan semakin kacau.

"Bisa dibayangkan, dengan jumlah kuota Premium yang jelas saja, pada tahun-tahun sebelumnya sebesar 10 sampai 11 juta kl (kilo liter), tetap terjadi kelangkaan Premium, apakah lagi dengan kebijakan Premium tanpa kuota," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan menyebutkan, bahwa BBM Premium tidak dihapus seperti tertuang dalam Perpres 117/2021. Tetap ada Premium untuk bikin Pertalite. Yang disubsidi adalah komponen Premiumnya, sementara Pertalite tergantung harga internasional untuk campurannya. (Pon)

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Tidak Panik, Pertamina Produksi 1 Juta Barel BBM Per Hari

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Begini Pedoman Teranyar Rayakan Hari Keagamaan Saat PPKM
Indonesia
Begini Pedoman Teranyar Rayakan Hari Keagamaan Saat PPKM

Pemerintah juga mendorong implementasi aplikasi PeduliLindungi di rumah ibadah dan tempat lain yang digunakan untuk menggelar Peringatan Hari Besar Keagamaan

KPPU Temukan Harga Obat Melebihi HET dan Kekosongan Tabung Oksigen
Indonesia
KPPU Temukan Harga Obat Melebihi HET dan Kekosongan Tabung Oksigen

Jika memainkan harga, pelaku usaha dapat dijatuhi denda hingga 10 persen dari total penjualan produk tersebut.

M Taufik Diisukan Pindah Partai, Ketua Fraksi Gerindra: Jangan Didoain
Indonesia
M Taufik Diisukan Pindah Partai, Ketua Fraksi Gerindra: Jangan Didoain

"Jangan didoain (M. Taufik) ke mana-mana dong, yakan. Masa ditanyain kemana, kemana," ucap Rani usai Rapat Paripurna di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (26/4).

Pandemi COVID-19, Periode Berat Bagi Penderita HIV/AIDS
Indonesia
Pandemi COVID-19, Periode Berat Bagi Penderita HIV/AIDS

Masih ada jutaan orang di dunia yang tertinggal dalam respon HIV (human immunodeficiency virus) karena ketimpangan sosial. Hal ini juga semakin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19.

BMKG Ungkap 5 Faktor Penyebab Kualitas Udara di Jakarta Buruk
Indonesia
BMKG Ungkap 5 Faktor Penyebab Kualitas Udara di Jakarta Buruk

Tercatat sejak tanggal 15 Juni 2022, konsentrasi PM2.5 mengalami peningkatan dan mencapai puncaknya pada level 148 µg/m3 (mikrogram per meter kubik).

 64 Juta Dosis Disiapkan Buat Vaksinasi Anak Usia 6 - 11 Tahun
Indonesia
64 Juta Dosis Disiapkan Buat Vaksinasi Anak Usia 6 - 11 Tahun

Selain vaksinasi anak, pemerintah juga menjadwalkan vaksin dosis ketiga atau booster kepada masyarakat umum mulai 1 Januari 2022.

Polisi Ungkap Penyebab Jatuhnya Helikopter Milik Kemenhub
Indonesia
Warga Kota Bandung Diizinkan Lewati Penyekatan Jika Kondisi Darurat
Indonesia
Warga Kota Bandung Diizinkan Lewati Penyekatan Jika Kondisi Darurat

Selama dalam kondisi sangat darurat, urusan kesehatan, dan terkait keselamatan jiwa. Warga hanya perlu merapihkannya kembali.

Surya Paloh Sebut tidak Ada Alasan Reshuffle Kabinet
Indonesia
Surya Paloh Sebut tidak Ada Alasan Reshuffle Kabinet

"Saya yakin dan percaya, bahwasanya sejauh presiden menganggap jalan roda pemerintahannya berjalan efektif, saya yakin nggak ada reshuffle. Tidak ada reason (alasan) untuk membuat reshuffle," kata Surya di Kantor DPP Nasdem, Jakarta, Kamis (10/3).

Ketua DPR Wanti-wanti Adanya Perpecahan akibat Pemilu 2024
Indonesia
Ketua DPR Wanti-wanti Adanya Perpecahan akibat Pemilu 2024

Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, pemilu bukan merupakan ajang untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.