DPR Sebut Investasi dan Pembangunan Kunci Atasi Gangguan Keamanan di Papua

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Minggu, 21 Juli 2024
DPR Sebut Investasi dan Pembangunan Kunci Atasi Gangguan Keamanan di Papua

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid/ dok DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) masih eksis dengan segala tindak kekerasan yang mereka lakukan.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta Pemerintah fokus dalam penyelesaian konflik dan pemulihan stabilitas di Papua.

"Pemerintah mesti segera mengambil langkah konkret dan fokus pada penyelesaian konflik serta stabilitas keamanan di Papua," kata Ketua Meutya Hafid kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (20/7).

Meutya menilai investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua. “Langkah pembangunan perlu dilanjutkan untuk keberpihakan terhadap masyarakat Papua,” imbuh Meutya.

Baca juga:

Ketua DPR Minta Pemerintah Bertindak Tegas dengan Tetap Humanis Sikapi Aksi OPM

Dia melihat, investasi dalam pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat dapat membantu mengurangi ketidakstabilan keamanan di Papua.

“Dan kami Komisi I DPR mengapresiasi pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah di Papua dalam 10 tahun terakhir secara cepat, pesat, dan signifikan,” ungkapnya.

Lalu, Pemerintah perlu mengoptimalkan pendekatan sosial budaya dalam mengatasi aksi-aksi anarkis OPM.

"Negosiasi yang inklusif dan transparan dapat membantu mengurangi ketegangan," tutur Legislator dari Dapil Sumatera Utara itu.

Baca juga:

Bakar Sekolah di Pegunungan Bintang, KKB Papua Disebut Berlaku Keji

Oleh karenanya, aparat TNI-Polri diminta agar mampu mengatasi gangguan keamanan. Meutya ingin memastikan kehadiran aparat keamanan untuk melindungi warga sipil agar mengatasi ancaman keamanan.

“Penguatan keberadaan TNI dan Polri di wilayah tersebut sangat penting," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Seperti diketahui situasi di Puncak Jaya, Papua Tengah, sempat memanas usai tiga anggota OPM tewas ditembak oleh anggota TNI pada Selasa (16/7) lalu. Penembakan tersebut bermula saat sejumlah anggota OPM menyerang Satgas Yonif RK 753/AVT.

Massa lalu melancarkan protes dan mengatakan para korban bukan anggota OPM. Akibat protes itu, enam unit mobil milik TNI-Polri dibakar massa. (knu)

#DPR #Papua
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Anggota Komisi III DPR fraksi Partai Gerindra Martin Daniel Tumbelaka (kiri) menyerahkan pendapat mini fraksi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Didik Setiawan - 27 menit lalu
Komisi III DPR Setujui RUU Perampasan Aset Dibawa ke Rapat Paripurna
Indonesia
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
RUU itu pada Rabu ini telah resmi disetujui dan selesai pada tingkat satu dan kemudian akan dibawa ke tingkat dua dalam rapat paripurna terdekat, untuk disahkan menjadi undang-undang.
Alwan Ridha Ramdani - 2 jam, 15 menit lalu
Pembahasan RUU Perampasan Aset Diklaim Sudah Rampung, 87 Kali RDPU
Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Bagikan