DPR Sebut Flight Information Region Harus Diatur Undang-Undang Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia melalui pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa perjanjian Penyesuaian Area Layanan Navigasi Penerbangan atau Flight Information Region (FIR) antara Indonesia dan Singapura akan diratifikasi melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Sedangkan ratifikasi perjanjian Defense Coperation Agreement (DCA) dan ekstradisi akan diproses melalui DPR RI dalam bentuk undang-undang (UU). Dasarnya UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 11 ayat 1 yang mengatur bahwa ‘Pengesahan perjanjian internasional yang materinya tidak termasuk materi sebagaimana dimaksud Pasal 10, dilakukan dengan keputusan presiden.’

Baca Juga

DPR Desak Pemerintah Jelaskan soal FIR dengan Singapura

Menanggapi hal itu, anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta mengatakan, perjanjian FIR dengan Singapura ini harus diatur dengan Undang-Undang.

"Setidaknya ada 3 alasan yakni soal kedaulatan wilayah, amanat UUD NRI tahun 1945 dan amanat Putusan MK," kata Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (18/2).

Pertama, ungkapnya, FIR merupakan kontrol wilayah udara yang wilayahnya ada dalam wilayah NKRI. Maka ini termasuk urusan strategis, terkait kedaulatan wilayah. Ia menyebut, bila negara asing melakukan kontrol di atas wilayah Indonesia bisa berbahaya.

"Bisa saja ada 55 negara lain yang mendelegasikan FIR-nya kepada negara lain. Tapi kita ingin Indonesia terus berdaulat untuk mengontrol wilayahnya,” ujarnya.

Kedua, amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 11 ayat (1) mengamanatkan Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

“Ketiga, UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional Pasal 10 sudah digugat ke MK pada tahun 2018 yang kemudian MK mengabulkan gugatan tersebut,” ujar Sukamta.

Ia menuturkan, Pasal 11 Ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 juga telah mengatur perjanjian dengan negara lain harus melalui persetujuan DPR, termasuk perjanjian FIR dengan Singapura.

Baca Juga

Pengalihan FIR Dinilai Bukti Singapura Cerdik

Pasal 11 Ayat (2) konstitusi juga menyatakan, Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undangundang harus dengan persetujuan

Dari berbagai aspek ini, lanjut Sukamta, sudah jelas perjanjian FIR harus dikonsultasikan dengan DPR untuk diatur dengan UU.

"Jika pemerintah menentukan sendiri bahwa ini diatur dengan perpres, tanpa konsultasi dan persetujuan DPR, itu sembrono namanya," kata dia.

Menurut Sukamta, proses ratifikasi perjanjian internasional sebaiknya memang melalui konsultasi dengan DPR, khususnya Komisi I, untuk dimintai persetujuan apakah nanti akan diatur dengan UU atau perpres.

Ia mengatakan, Komisi I DPR harus dilibatkan karena komisi tersebut merupakan mitra kerja Kementerian Luar Negeri yang mengurusi perjanjian internasional.

"Jadi, kami berharap pemerintah menunda dulu keputusan pengaturan FIR lewat Perpres ini, mereka harus konsultasi dengan DPR untuk mendapat persetujuan lewat UU," pungkasnya. (Knu)

Baca Juga

DPR Belum Terima Surpres Soal Ekstradisi dan FIR Indonesia-Singapura

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anies dan Mendag Inggris Bahas Kerja Sama Bangun MRT Jakarta
Indonesia
Anies dan Mendag Inggris Bahas Kerja Sama Bangun MRT Jakarta

"Penjajakan kemitraan dengan Pemerintah Inggris untuk pembangunan MRT Jakarta pada fase-fase selanjutnya," ucap Anies melalui akun Instagram @aniesbaswedan di Jakarta, Jumat.

Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik
Indonesia
Syarat BPJS Kesehatan Saat Daftarkan Hak Atas Tanah dan Rumah Agar Kepersertaan Naik

UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Nomor 40 tahun 2004 ini banyak orang belum tahu. Padahal, Kepesertaan BPJS itu gotong royong harus dilakukan.

PSI Mengaku Punya Kader Mumpuni Buat Maju Pilgub DKI
Indonesia
Komisi III Pastikan Terus Kawal Kasus Penembakan Brigadir J
Indonesia
Komisi III Pastikan Terus Kawal Kasus Penembakan Brigadir J

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengumumkan tersangka baru dalam kasus kematian Brigadir J, Selasa (9/8).

[HOAKS atau FAKTA]: Melakukan Tes PCR Sama dengan Mendapatkan Vaksinasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Melakukan Tes PCR Sama dengan Mendapatkan Vaksinasi

eredar sebuah informasi melalui Facebook dalam bahasa Korea yang mengklaim bahwa penelitian di Universitas Johns Hopkins mengembangkan tes PCR dan hasilnya sama seperti mendapatkan vaksinasi.

Di Tengah Pandemi COVID-19, Jumlah Investor di Jawa Tengah Terus Meningkat
Indonesia
Di Tengah Pandemi COVID-19, Jumlah Investor di Jawa Tengah Terus Meningkat

Dikatakannya, pada Februari, mengalami penurunan, yakni menjadi sekitar Rp 3,736 triliun. Di sisi lain, jumlah investor di Jateng juga terus meningkat meski masih di tengah pandemi COVID-19.

Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang Libatkan 17 Kendaraan
Indonesia
Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang Libatkan 17 Kendaraan

Sebelumnya, belasan kendaraan dikabarkan terlibat kecelakaan beruntun di KM 92 Tol Cipularang arah Cikampek dan Jakarta pada Minggu (26/6) malam.

KPAI: PJJ Sisakan Banyak Persoalan
Indonesia
KPAI: PJJ Sisakan Banyak Persoalan

Sisanya anak-anak menggunakan kuota internet untuk berselancar di dunia maya seperti bermain game perang-perangan

Cuaca DKI Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Saat Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD
Indonesia
Cuaca DKI Jakarta Diperkirakan Cerah Berawan Saat Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD

Beralih pada malam hari, seluruh wilayah DKI Jakarta dan Kepulauan Seribu tetap cerah

KPK Korek Keterangan Deputi BPOKK Partai Demokrat dalam Kasus Dugaan Suap Bupati PPU
Indonesia
KPK Korek Keterangan Deputi BPOKK Partai Demokrat dalam Kasus Dugaan Suap Bupati PPU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Deputi II Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotan dan Kaderisasi (BPOKK) DPP Partai Demokrat, Jemmy Setiawan, Rabu (30/3).