DPR Sahkan UU Cipta Kerja Paripurna Pengesahan RUU Cipta Kerja. (Foto: Tangkapan Layar).

MerahPutih.com - Akhirnya, Dewan Perwakilan Rakyat sahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang di rapat paripurna DPR yang digelar secara tatap muka dan virtual, Senin (5/10).

Pengesahan ini diwarnai aksi keluar atau walk out dari Fraksi Demokrat yang sedari awal menolak RUU Cipta Kerja. Selain Demokrat, Fraksi PKS menjadi fraksi yang juga menolak RUU tersebut disahkan.

RUU Cipta Kerja sedianya akan disahkan pada Kamis (8/10). Namun, DPR dalam Rapat Pengganti Badan Musyawarah (Bamus) pada Senin, menyepakati bahwa penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang I 2020-2021 dipercepat.

Baca Juga:

Demokrat Tegaskan Tidak Bertanggung Jawab Pada UU Cipta Kerja

Sebelumnya penutupan masa sidang tersebut dijadwalkan pada Kamis (8/10) namun dipercepat menjadi Senin (5/10) dan memutuskan membawa RUU Ciptaker dalam Rapat Paripurna untuk disetujui menjadi UU.

Dalam paripurna ini, 7 fraksi menerima RUU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna dan dua fraksi menolak yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS.

Paripurna DPR
Ilustrasi paripurna DPR. (Foto: DPR).

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin yang menjadi pimpina sidang, mengambil persetujuan pengesahan RUU Cipta Kerja.

Ia menanyakan kesepakatan para peserta rapat paripurna.

"Apakah RUU Cipta Kerja dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?" tanya Azis.

"Setuju," jawab anggota yang hadir dalam rapat paripurna.

Undang-undang ini ditolak koalisi masyarakat sipil serta buruh. Buruh yang hari ini rencananya berdemo di Jakarta, tidak bisa ke Ibu Kota, karena kepolisian melakukan penyekatan dan tidak memberikan izin demo pada mereka.

Baca Juga:

BEM SI Nyatakan Mosi tidak Percaya kepada Pemerintah dan DPR

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub Pastikan Stok Pangan di DKI Aman Selama Perpanjangan PSBB Transisi
Indonesia
Wagub Pastikan Stok Pangan di DKI Aman Selama Perpanjangan PSBB Transisi

Riza Patria juga mengklaim bahwa Food Station sudah menjalankan perannya dengan benar dalam menstabilkan harga pangan.

Industri Makanan dan Minuman Indonesia Ditargetkan Rajai ASEAN
Indonesia
Industri Makanan dan Minuman Indonesia Ditargetkan Rajai ASEAN

Industri ini berkontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pada tahun 2019, pertumbuhan industri makanan dan minuman mencapai 7,78 persen.

Membludaknya Penumpang Bandara Soetta Dinilai karena Koordinasi Pemerintah Buruk
Indonesia
Membludaknya Penumpang Bandara Soetta Dinilai karena Koordinasi Pemerintah Buruk

Komisi VI sudah mengingatkan Angkasa Pura I dan II sebagai BUMN pengelola bandara terkait masalah ini.

Penangkapan Djoko Tjandra Jadi Momentum Kapolri Bersihkan Institusi Polri
Indonesia
Penangkapan Djoko Tjandra Jadi Momentum Kapolri Bersihkan Institusi Polri

"Ini juga sebagai upaya bersih-bersih Polri terhadap oknum nakal," kata Idham

Benny Tjokro Didakwa Cuci Uang untuk Bangun Perumahan Forest Hill hingga Beli Apartemen di Singapura
Indonesia
Benny Tjokro Didakwa Cuci Uang untuk Bangun Perumahan Forest Hill hingga Beli Apartemen di Singapura

Jaksa membeberkan uang sebesar Rp16,8 triliun diterima Benny dengan mengatasnamakan beberapa nominee.

Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Jadi 1.187, Mensesneg Pratikno Buka Suara
Indonesia
Jumlah Halaman UU Ciptaker Berubah Jadi 1.187, Mensesneg Pratikno Buka Suara

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menerangkan, sebelum naskah draft RUU Cipta Kerja diserahkan ke Jokowi, Mensesneg melakukan penyesuaian dan pengecekan teknis sebelum diundangkan.

Nakes yang Mesum Sesama Jenis di RSD Wisma Atlet Dipecat
Indonesia
Nakes yang Mesum Sesama Jenis di RSD Wisma Atlet Dipecat

Untuk oknum nakes semalam sudah diperiksa di Polres Jakarta Pusat

DPR Minta Pemerintah Jangan Bobol Antisipasi Corona
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Jangan Bobol Antisipasi Corona

Ia mengimbau masyarakat tidak perlu panik dan ketakutan

Varian Baru COVID-19 'B117' Masuk ke Indonesia, Jokowi: Jangan Khawatir
Indonesia
Varian Baru COVID-19 'B117' Masuk ke Indonesia, Jokowi: Jangan Khawatir

Dua warga negara Indonesia (WNI) yang terjangkit mutasi baru B117 ini sudah dinyatakan negatif

Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Indef: Selesaikan Dulu Pandeminya
Indonesia
Pemerintah Kejar Pertumbuhan Ekonomi, Indef: Selesaikan Dulu Pandeminya

Pemerintah salah stategi dan salah diagnosa permasalahan