DPR Sahkan RUU Yang Bakal Jadi Landasan Hukum UU Cipta Kerja Sidang Paripurna DPR. (Foto:dpr.go.id)

MerahPutih.com - DPR RI menggelar rapat paripurna. Ada beberapa agenda dalam sidang kali ini. Salah satunya, pengesahan Revisi Undang-undang (RUU) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (P3).

Untuk agenda pertama Rapat Paripurna ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022, DPR akan mendengarkan penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 serta Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester II Tahun 2021 dari BPK RI.

Baca Juga:

DPR Siap Dialog dengan Buruh dan Mahasiswa Soal Revisi UU Cipta Kerja

"Kemudian akan ada Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” kata Ketua DPR RI, Puan Maharani, Selasa (24/5).

RUU P3 yang akan disahkan itu, nantinya akan menjadi landasan hukum bagi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).

Menurut Puan, revisi UU P3 dilakukan sebab pada UU 12/2011 yang merupakan pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan belum mengatur mengenai metode omnibus law.

MK mengamanatkan agar UU Cipta Kerja dilakukan perbaikan pembentukan dalam kurun waktu 2 tahun sejak putusan yang diambil pada November 2021.

"DPR melaksanakan putusan MK," jelas Puan.

Usai pengambilan keputusan pengesahan RUU P3, Rapat Paripurna DPR dilanjutkan dengan penyampaian pandangan Fraksi-fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2023.

Mantan Menko PMK itu mengatakan, pandangan dari fraksi-fraksi di DPR akan ikut menentukan arah kebijakan ekonomi nasional. Untuk itu, Puan berpesan kepada seluruh fraksi DPR agar menyampaikan pandanganya secara cermat.

"DPR akan memberikan perhatian khusus pada KEM PPKF 2023 agar dapat mewujudkan APBN Tahun Anggaran 2023 yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan rakyat," katanya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 91/PUU-XIX/2021 yang dibacakan pada 25 November 2021 silam. (Pon)

Baca Juga:

Jalan Muluskan Revisi UU Omnibus Law Cipta Kerja Dimulai

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polresta Bogor Kota Berlakukan Ganjil Genap saat Nataru
Indonesia
Polresta Bogor Kota Berlakukan Ganjil Genap saat Nataru

Polresta Bogor Kota memastikan tidak ada penyekatan kendaraan saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Sri Mulyani: Omnibus Law Ubah Cara Indonesia Dalam Kelola Kebijakan Ekonomi
Indonesia
Sri Mulyani: Omnibus Law Ubah Cara Indonesia Dalam Kelola Kebijakan Ekonomi

Indonesia sebagai negara berkembang terus mengejar tujuan pembangunan yang tidak hanya melalui sumber daya sendiri melainkan juga dari investor.

Herry Wirawan Lolos Kebiri dan Vonis Mati, Kejati Jabar Banding
Indonesia
Herry Wirawan Lolos Kebiri dan Vonis Mati, Kejati Jabar Banding

Perbuatan Herry Wirawan merupakan kejahatan sangat serius dengan ada banyak korban.

Yasonna Sebut Revisi Aturan Remisi untuk Pelaku Korupsi hingga Narkoba Sesuai Putusan MA
Indonesia
Yasonna Sebut Revisi Aturan Remisi untuk Pelaku Korupsi hingga Narkoba Sesuai Putusan MA

Revisi aturan terkait pemberian remisi bagi terpidana tindak pidana khusus, seperti korupsi, terorisme, dan narkoba, disebut sesuai dengan putusan Mahkamah Agung (MA).

Baleg Mulai Bahas Aturan Buat Akomodir Omnibus Law
Indonesia
Baleg Mulai Bahas Aturan Buat Akomodir Omnibus Law

Pembahasan RUU PPP tidak akan sekadar menampung pendapat yang menjadi putusan MK terkait Ominbus Law atau dikenal Cipta Kerja (Ciptaker).

Polri Perkuat Pembuktian Ilmiah di Kasus Adu Tembak Polisi
Indonesia
Polri Perkuat Pembuktian Ilmiah di Kasus Adu Tembak Polisi

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri memperkuat proses pembuktian ilmiah dalam mengusut kasus di balik tewasnya Brigadir J

Terduga Teroris Ditangkap di Lampung, Berperan Sembunyikan DPO
Indonesia
Terduga Teroris Ditangkap di Lampung, Berperan Sembunyikan DPO

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri kembali meringkus empat terduga teroris di wilayah Lampung pada Jumat (5/11).

Buntut Mosi Tidak Percaya kepada Anak Buah Anies, DKJ Lapor LBH Jakarta
Indonesia
Buntut Mosi Tidak Percaya kepada Anak Buah Anies, DKJ Lapor LBH Jakarta

Kekesalan DKJ yang dilaporkan ke LBH Jakarta terkait nasib pekerja mereka.

4 Kasus Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 Ditemukan di Bali
Indonesia
4 Kasus Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 Ditemukan di Bali

"Ada empat orang yang dikonfirmasi terinfeksi BA.4 dan BA.5," kata Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Jumat (10/6).

Ukraina Butuh USD 5 Miliar per Bulan Untuk Lawan Rusia
Dunia
Ukraina Butuh USD 5 Miliar per Bulan Untuk Lawan Rusia

Dalam pertemuan puncak yang didominasi pembicaraan tentang invasi Rusia, NATO menyetujui rencana untuk memodernisasi angkatan bersenjata Ukraine.