DPR Sahkan RUU Kejaksaan, Sejumlah Aturan Diubah Rapat paripurna DPR RI. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Sidang paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menjadi undang-undang.

Ketua Panitia Kerja revisi UU Kejaksaan Adies Kadir mengungkapkan, ada sejumlah substansi yang diubah melalui revisi UU Kejaksaan. Salah satunya syarat usia menjadi jaksa paling rendah 23 tahun dan paling tinggi 30 tahun.

Baca Juga

Bisa Lakukan Penyadapan, RUU Kejaksaan Dibawa ke Paripurna DPR

Dalam UU Kejaksaan ini juga mengubah usia pemberhentian jaksa dengan hormat dari 62 tahun menjadi 60 tahun.

Adies menjelaskan, alasan perubahan usia itu menyesuaikan dengan pergeseran dunia pendidikan, yang semakin cepat dan semakin mudah. Khususnya dalam menyelesaikan pendidikan sarjana sekaligus memberikan kesempatan karier.

Selain itu, subtansi lain yang juga disepakati untuk diubah yaitu ketentuan terkait pemberhentian Jaksa Agung. Jaksa Agung diberhentikan sesuai masa jabatan presiden RI dalam satu periode bersama-sama masa jabatan anggota kabinet.

Orang nomor satu di Kejaksaan ini diberhentikan dalam masa jabatannya oleh presiden dalam periode yang bersangkutan.

Baca Juga

Kejaksaan Agung Langsung Bergerak Tindak Mafia Pelabuhan

"Hal ini untuk menegaskan bahwa Presiden RI memiliki diskresi dalam menentukan siapa saja yang akan memperkuat kabinetnya, salah satunya jaksa agung," jelas Adies yang juga politikus Golkar ini.

Kemudian Jaksa Agung dapat diberhentikan karena melanggar pelarangan rangkap jabatan.

RUU ini juga mengatur perlindungan bagi jaksa dan keluarganya. Perlindungan ini karena mereka dianggap sebagai objek yang rentan mengalami ancaman dalam pelaksanaan tugas penegakan hukum.

"Dibutuhkan penyesuaian standar perlindungan jaksa dan keluarga sesuai dengan standar perlindungan profesi jaksa yang diatur dalam Internasional Associations of Prosecutor," kata Adies. (Knu)

Baca Juga

Komjak Beri 7 Catatan Dalam Revisi UU Kejaksaan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Jaya Matangkan Wacana Pengaturan Jam Kerja
Indonesia
Polda Metro Jaya Matangkan Wacana Pengaturan Jam Kerja

Polda Metro Jaya menyebut pengaturan jam kerja bagi pekerja di Jakarta hingga kini masih terus dimatangkan. Termasuk melakukan pembahasan internal. Kebijakan ini diklaim untuk mengurai kemacetan.

Rute Arus Mudik dari Sumatera hingga Jawa Diklaim Siap Dilalui
Indonesia
Rute Arus Mudik dari Sumatera hingga Jawa Diklaim Siap Dilalui

Pemerintah memastikan prasarana jalan nasional tol dan non-tol serta jembatan siap untuk dilalui pemudik pada Lebaran tahun 2022.

Terganggu Suara Klub-Klub Malam, Warga Canggu Bali Kirim Petisi kepada Presiden
Indonesia
Terganggu Suara Klub-Klub Malam, Warga Canggu Bali Kirim Petisi kepada Presiden

Masyarakat dan warga asing di Canggu mengirim surat terbuka dan petisi bertajuk "End Extreme Noise in Canggu" kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh.

Indonesia Bisa jadi Raja Eksportir Wig Dunia
Indonesia
Indonesia Bisa jadi Raja Eksportir Wig Dunia

"Saya optimistis kinerja ekspor produk rambut palsu Indonesia akan terus mengalami peningkatan. Saya juga berharap dan terus mendorong agar Indonesia mampu menjadi eksportir rambut palsu nomor satu di dunia. Pasar untuk produk wig Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk dieksplorasi, termasuk ke pasar-pasar tradisional tujuan ekspor," kata Zulhas.

KPK Nyatakan Keputusan Dewas Gugurkan Sidang Etik Lili Pintauli Sudah Tepat
Indonesia
KPK Nyatakan Keputusan Dewas Gugurkan Sidang Etik Lili Pintauli Sudah Tepat

Keputusan Lili Pintauli untuk mengundurkan diri mempertegas status yang bersangkutan bukan lagi bagian dari insan KPK.

Edy Mulyadi Diserahkan ke Jaksa untuk Diadili
Indonesia
Edy Mulyadi Diserahkan ke Jaksa untuk Diadili

Bareskrim Polri saat ini telah melimpahkan kasus dugaan ujaran kebencian Edy Mulyadi ke jaksa penuntut umum (JPU).

Dolar Digdaya, Rupiah Keok
Indonesia
Dolar Digdaya, Rupiah Keok

Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Kamis pagi melemah 19 poin atau 0,13 persen ke posisi Rp 15.016 per USD.

Perppu Cipta Kerja Tuai Pro-Kontra, Jokowi: Hal Biasa
Indonesia
Perppu Cipta Kerja Tuai Pro-Kontra, Jokowi: Hal Biasa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal polemik Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perppu) No 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja atau Perppu Cipta Kerja.

1,7 Juta Warga DKI Terdaftar DTKS
Indonesia
1,7 Juta Warga DKI Terdaftar DTKS

Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta mencatat, ada sebanyak 1.799.332 warga yang mendaftar untuk masuk dalam DTKS tahap satu.

Polda Jabar Minta Pemda Bikin Posko di Tiap Kecamatan Pantau Kesehatan Pemudik
Indonesia
Polda Jabar Minta Pemda Bikin Posko di Tiap Kecamatan Pantau Kesehatan Pemudik

Posko ini guna melakukan pemeriksaan kepada pemudik yang belum menjalani vaksinasi booster.