DPR Sahkan RUU Ciptaker, AHY: Terlalu Dipaksakan dan Rugikan Buruh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: MP/Instagram.com/AHY)

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan tetap menolak RUU Cipta Kerja. Meskipun, diketahui DPR telah mengesahkan RUU tersebut pada Senin (5/10).

Keputusan ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI Sabtu (3/10), dan disampaikan lagi dalam pandapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI.

"Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini,” ujar AHY dalam keterangan di akun Instagramnya, Senin (5/10).

Baca Juga

Demokrat Tegaskan Tidak Bertanggung Jawab Pada UU Cipta Kerja

AHY lantas meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena merasa belum mampu memperjuangkan nasib para pekerja.

“Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” tegasnya.

Menurut AHY, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya. “Kita harus fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali," jelas suami dari Anisa Pohan ini.

Selain itu, lanjut purnawirawan TNI ini, RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-Liberalistik.

"Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip Keadilan Sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” tambah putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Ia meminta kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat, utamanya kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja ini, untuk berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.

“No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita,” tutup AHY.

DPR bersama Pemerintah telah mengsahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bagi pihak yang tidak puas dengan UU tersebut, dipersilakan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Ia menyatakan, pengesahan UU tersebut melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

"Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia," kata Puan.

Baca Juga

Kebut RUU Ciptaker, Demokrat: Pemerintah Abaikan Akal Sehat

Rapat Paripurna DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Bidang Korpolkam dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin didampingi Ketua DPR Puan Maharani dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua DPR Bidang Korrekku dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang dari Fraksi Nasdem Rahmat Gobel, dan dihadiri sebanyak 62 anggota secara fisik dan 195 anggota secara virtual. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rabu (18/8), Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Lebih Tinggi dari Penambahan Kasus
Indonesia
Rabu (18/8), Jumlah Pasien Sembuh COVID-19 Lebih Tinggi dari Penambahan Kasus

Sementara itu, vaksinasi COVID-19 di Indonesia ditargetkan mencapai 100 juta pada akhir Agustus 2021

Mensos Juliari: Ya, Ya Nanti Saya Buat Surat Pengunduran Diri
Indonesia
Mensos Juliari: Ya, Ya Nanti Saya Buat Surat Pengunduran Diri

Juliari Batubara segera mengundurkan diri sebagai Menteri Sosial setelah ditetapkan dan ditahan terkait kasus korupsi bantuan sosial (bansos) COVID-19.

Masjid dan Musala Daerah Terdampak Pandemi Dapat Bantuan Kemenag, Ini Syaratnya
Indonesia
Masjid dan Musala Daerah Terdampak Pandemi Dapat Bantuan Kemenag, Ini Syaratnya

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama akan menyalurkan bantuan operasional masjid dan musala di daerah terdampak COVID-19 tahun anggaran 2021.

Pernah Viral Didatangi Risma, Kolong Jembatan Pegangsaan Kini Dihiasi Mural
Indonesia
Pernah Viral Didatangi Risma, Kolong Jembatan Pegangsaan Kini Dihiasi Mural

emkot Jakarta Pusat bersama Dekan Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta dan perwakilan PT Taspen melakukan pembuatan mural secara simbolis di kolong jembatan Pegangsaan.

Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Indonesia
Terbukti Korupsi, PNS Sekretariat Kota Jakbar Diberhentikan Secara Tidak Hormat

pemberhentian itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Nomor 989 Tahun 2021 yang ditandatangani Gubernur Anies Baswedan pada 16 Agustus 2021, berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

Pemprov DIY Bersiap Gelar Vaksinasi COVID-19 untuk Remaja
Indonesia
Pemprov DIY Bersiap Gelar Vaksinasi COVID-19 untuk Remaja

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji menjelaskan pihaknya akan menggelar vaksinasi massal pada remaja di sekolah.

Edhy Prabowo Menteri Pertama Rezim Jokowi yang Ditangkap KPK
Indonesia
Edhy Prabowo Menteri Pertama Rezim Jokowi yang Ditangkap KPK

Eks Mensos Idrus Marham dan Menpora Imam Nahrawi jadi tersangka, tetapi tidak ditangkap di tempat.

Soal Kasus Bansos, MAKI Ungkap Ada Kongkalikong Anggota DPR dan Pejabat Kemensos
Indonesia
Soal Kasus Bansos, MAKI Ungkap Ada Kongkalikong Anggota DPR dan Pejabat Kemensos

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan lima orang sebagai tersangka. Salah satunya yakni bekas Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara.

Tingkat Kunjungan Rendah, 555 hotel dan Penginapan di Kabupaten Bogor Masih Bertahan
Indonesia
Tingkat Kunjungan Rendah, 555 hotel dan Penginapan di Kabupaten Bogor Masih Bertahan

Pemkab Bogor juga kini berupaya fokus mengembangkan potensi ekonomi pariwisata, khususnya yang berbasis konservasi dan strategi pemulihan ekonomi nasional melalui pengembangan wisata desa.

Jelang Larangan Mudik, Penjualan Tiket Bus di Terminal Yogyakarta Stabil
Indonesia
Jelang Larangan Mudik, Penjualan Tiket Bus di Terminal Yogyakarta Stabil

Salah satu agen penjualan tiket PO. Pahala Kencana Nurdin mengatakan, kondisi penjualan tiket di tempatnya masih dalam keadaan normal.