DPR Sahkan RUU Ciptaker, AHY: Terlalu Dipaksakan dan Rugikan Buruh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: MP/Instagram.com/AHY)

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan tetap menolak RUU Cipta Kerja. Meskipun, diketahui DPR telah mengesahkan RUU tersebut pada Senin (5/10).

Keputusan ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI Sabtu (3/10), dan disampaikan lagi dalam pandapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI.

"Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini,” ujar AHY dalam keterangan di akun Instagramnya, Senin (5/10).

Baca Juga

Demokrat Tegaskan Tidak Bertanggung Jawab Pada UU Cipta Kerja

AHY lantas meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena merasa belum mampu memperjuangkan nasib para pekerja.

“Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” tegasnya.

Menurut AHY, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya. “Kita harus fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali," jelas suami dari Anisa Pohan ini.

Selain itu, lanjut purnawirawan TNI ini, RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-Liberalistik.

"Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip Keadilan Sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” tambah putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Ia meminta kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat, utamanya kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja ini, untuk berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.

“No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita,” tutup AHY.

DPR bersama Pemerintah telah mengsahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bagi pihak yang tidak puas dengan UU tersebut, dipersilakan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Ia menyatakan, pengesahan UU tersebut melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

"Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia," kata Puan.

Baca Juga

Kebut RUU Ciptaker, Demokrat: Pemerintah Abaikan Akal Sehat

Rapat Paripurna DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Bidang Korpolkam dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin didampingi Ketua DPR Puan Maharani dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua DPR Bidang Korrekku dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang dari Fraksi Nasdem Rahmat Gobel, dan dihadiri sebanyak 62 anggota secara fisik dan 195 anggota secara virtual. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gibran Mulai Gencar Blusukan, PKS Solo Sebut Tidak Ada yang Istimewa
Indonesia
Gibran Mulai Gencar Blusukan, PKS Solo Sebut Tidak Ada yang Istimewa

"Cara wali kota Solo (Gibran) langsung terjun meninjau sejumlah proyek seusai dilantik menjadi Wali Kota Solo dinilai sesuatu yang wajar. Itu tidak ada yang istimewa," ujar Sugeng

Donald Trump Tinggalkan Gedung Putih
Dunia
Donald Trump Tinggalkan Gedung Putih

Presiden Amerika Serikat, Donaldo Trump meninggalkan Gedung Putih di Washington DC, Rabu (20/1) menjelang pelantikan Joe Biden

ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Ihsan Yunus PDIP di Dakwaan Penyuap Juliari
Indonesia
ICW Pertanyakan Hilangnya Nama Ihsan Yunus PDIP di Dakwaan Penyuap Juliari

Dalam dakwaan dua penyuap bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu tidak disebutkan nama Ihsan Yunus. Padahal dalam rekonstruksi perkara yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nama tersebut sudah muncul.

Menaker Janji Pantau Tenaga Kerja Asal Tiongkok
Indonesia
Menaker Janji Pantau Tenaga Kerja Asal Tiongkok

Pemerintah memperketat penerimaan TKA sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk wilayah Indonesia untuk mencegah penyebaran COVID-19.

Aturan Jam Malam Tuai Protes Pedagang PKL di Jateng, Ganjar: 7-9 Take Away
Indonesia
Aturan Jam Malam Tuai Protes Pedagang PKL di Jateng, Ganjar: 7-9 Take Away

"Sekarang PKL tetap buka melayani pengunjung makan di tempat sampai pukul 19.00 WIB. Setelah itu take away sampai pukul 21.00 WIB," kata Ganjar

PDIP DKI Sebut Gerebek Lumpur Andalan Anies Tak Mampu Atasi Banjir
Indonesia
PDIP DKI Sebut Gerebek Lumpur Andalan Anies Tak Mampu Atasi Banjir

"Apakah gerebek lumpur itu bermanfaat signifikat terhadap pengentasan banjir, saya kira tidak," ucap Ketua Fraksi PDIP DPRD Gembong Warsono

Ini Tanggapan PDIP atas Penangkapan Kadernya Mensos Juliari
Indonesia
Ini Tanggapan PDIP atas Penangkapan Kadernya Mensos Juliari

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Menteri Sosial (Mensos) Juliari P Batubara yang juga kader PDIP sebagai tersangka.

Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos
Indonesia
Saksi Ungkap Kesaktian Matheus Joko Tangani Proyek Kemensos

Direktur PT. Hamonangan Sude, Rajif Bachtiar Amin mengungkapkan soal kesaktian terdakwa Harry Van Sidabukke. Selain Harry, Matheus Joko disebut juga punya kesaktian sebanding.

Ketua FPI Pastikan Rizieq Shihab Sudah Tahu soal Status Tersangka
Indonesia
Ketua FPI Pastikan Rizieq Shihab Sudah Tahu soal Status Tersangka

"Sudah (tau Rizieq sebagai tersangka)," ujar Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI), Slamet Maarif

Kasus George Floyd Tak Berhubungan dengan Papua, PKS: Sulit Gandeng Isu Rasis dan Separatis
Indonesia
Kasus George Floyd Tak Berhubungan dengan Papua, PKS: Sulit Gandeng Isu Rasis dan Separatis

Dalam konteks Papua, masyarakat merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif