DPR Sahkan RUU Ciptaker, AHY: Terlalu Dipaksakan dan Rugikan Buruh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. (Foto: MP/Instagram.com/AHY)

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Fraksi Partai Demokrat (FPD) memutuskan tetap menolak RUU Cipta Kerja. Meskipun, diketahui DPR telah mengesahkan RUU tersebut pada Senin (5/10).

Keputusan ini sudah disampaikan oleh F-PD dalam Pandangan Akhir Mini Fraksi pada Pengesahan Tingkat I di Rapat Kerja Badan Legislasi DPR RI Sabtu (3/10), dan disampaikan lagi dalam pandapat fraksi Sidang Paripurna DPR RI.

"Sebagai penegasan atas penolakan kami tersebut, Fraksi Partai Demokrat walk-out dari Sidang Paripurna DPR RI Senin (5/10) sore ini,” ujar AHY dalam keterangan di akun Instagramnya, Senin (5/10).

Baca Juga

Demokrat Tegaskan Tidak Bertanggung Jawab Pada UU Cipta Kerja

AHY lantas meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena merasa belum mampu memperjuangkan nasib para pekerja.

“Saya mohon maaf pada masyarakat Indonesia, khususnya buruh dan pekerja, karena kami belum cukup suara untuk bisa memperjuangkan kepentingan rakyat. Insya Allah kita terus memperjuangkan harapan rakyat,” tegasnya.

Menurut AHY, RUU Ciptaker ini tidak ada urgensinya. “Kita harus fokus pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi. RUU Ciptaker juga sangat dipaksakan, berat sebelah, dan banyak pasal yang merugikan kaum buruh dan pekerja kita yang jumlahnya besar sekali," jelas suami dari Anisa Pohan ini.

Selain itu, lanjut purnawirawan TNI ini, RUU tersebut juga berbahaya. Nampak sekali bahwa Ekonomi Pancasila akan bergeser menjadi terlalu Kapitalistik dan Neo-Liberalistik.

"Tentu, menjadi jauh dari prinsip-prinsip Keadilan Sosial. Alih-alih berupaya untuk menciptakan lapangan kerja secara luas, RUU tersebut berpotensi menciptakan banyak sekali masalah lainnya,” tambah putra Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini.

Ia meminta kepada seluruh lapisan dan elemen masyarakat, utamanya kaum buruh dan pekerja yang akan terkena dampak dari RUU Cipta Kerja ini, untuk berjuang bersama-sama untuk selalu bersuara dan tetap menegakkan nilai-nilai keadilan.

“No one is left behind. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Tuhan Bersama Kita,” tutup AHY.

DPR bersama Pemerintah telah mengsahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU). Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bagi pihak yang tidak puas dengan UU tersebut, dipersilakan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"DPR melalui fungsi pengawasan akan terus mengevaluasi saat UU tersebut dilaksanakan dan akan memastikan bahwa Undang Undang tersebut dilaksanakan untuk kepentingan nasional dan kepentingan rakyat Indonesia," ujar Puan dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).

Ia menyatakan, pengesahan UU tersebut melalui pembahasan yang intensif dan dilakukan secara terbuka, cermat, dan mengutamakan kepentingan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang.

"Melalui UU Cipta Kerja, diharapkan dapat membangun ekosistem berusaha di Indonesia yang lebih baik dan dapat mempercepat terwujudnya kemajuan Indonesia," kata Puan.

Baca Juga

Kebut RUU Ciptaker, Demokrat: Pemerintah Abaikan Akal Sehat

Rapat Paripurna DPR tersebut dipimpin Wakil Ketua Bidang Korpolkam dari Fraksi Golkar Azis Syamsudin didampingi Ketua DPR Puan Maharani dari Fraksi PDIP, Wakil Ketua DPR Bidang Korrekku dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco, Wakil Ketua DPR Bidang Korinbang dari Fraksi Nasdem Rahmat Gobel, dan dihadiri sebanyak 62 anggota secara fisik dan 195 anggota secara virtual. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Dalam Sehari Pasien Positif Corona di Surabaya dan Lamongan Melonjak Drastis
Indonesia
Dalam Sehari Pasien Positif Corona di Surabaya dan Lamongan Melonjak Drastis

"Hari ini ada tambahan 49 orang. Ini cukup banyak tambahannya. Di Surabaya ada 33 orang, kemudian di Lamongan ada tambahkan 10 orang, serta ada tambahan dari Gresik Kabupaten Kediri," kata Khofifah

Pemerintah Wajib Pastikan Kesiapan Teknis dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana Tapera
Indonesia
Pemerintah Wajib Pastikan Kesiapan Teknis dan Mitigasi Risiko Pengelolaan Dana Tapera

Program Tapera dijalankan sebagai amanat Undang-Undang No 1 Tahun 2011.

Jalan Penghubung Banten-Jakarta Ambles, Walkot Tangerang: Sedang Perkuat Pipa PDAM
Indonesia
Jalan Penghubung Banten-Jakarta Ambles, Walkot Tangerang: Sedang Perkuat Pipa PDAM

Dinas PUPR Kota Tangerang menangani dan berkoordinasi dengan Kementerian PUPR terkait jalan ambles Daan Mogot.

MUI Ajak Umat Muslim Petik Hikmah dari Pandemi COVID-19 Sebagai Rahmat
Indonesia
MUI Ajak Umat Muslim Petik Hikmah dari Pandemi COVID-19 Sebagai Rahmat

“Bagaimana kita secara bersama-sama memastikan bahwa wabah COVID-19 ini sebagai rahmat bagi kita untuk memetik hikmah dan menjalankan ibadah secara lebih seksama,” ungkap Asrorun

 Tanggapi Pernyataan Mega, Ketua DPC PDIP Solo: Kalau Anaknya Tak Mampu, Jangan Dipaksakan, Dong
Indonesia
Tanggapi Pernyataan Mega, Ketua DPC PDIP Solo: Kalau Anaknya Tak Mampu, Jangan Dipaksakan, Dong

"Saya lebih memandang itu sebagai instruksi dari sosok Ketum PDIP. Kalau memang anaknya belum mampu jangan dipaksakan, dong," cetus Rudy.

PSBB Bodebek Mulai 15 April 2020
Indonesia
PSBB Bodebek Mulai 15 April 2020

"Kami koordinasikan dan menetapkan bahwa PSBB di lima wilayah akan dimulai di hari Rabu tanggal 15, bulan April tahun 2020 dini hari selama 14 hari," kata Emil

Akui Pakai Ganja, Dwi Sasono: Saya Bukan Pengedar
Indonesia
Akui Pakai Ganja, Dwi Sasono: Saya Bukan Pengedar

"Betul saya pemakai, saya ketergantungan, saya salah, saya," jelas Dwi

Mau Ikut Lelang Tanah dan Ruko Sitaan KPK di Manado? Siapkan Modal Segini!
Indonesia
Mau Ikut Lelang Tanah dan Ruko Sitaan KPK di Manado? Siapkan Modal Segini!

Tanah dan ruko milik mantan pejabat Kementerian PUPR Anggiat P. Nahot Simaremare

Pemegang Polis Tantang Pemerintah Tangkap Otak Pelaku Korupsi Jiwasraya
Indonesia
Pemegang Polis Tantang Pemerintah Tangkap Otak Pelaku Korupsi Jiwasraya

Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka

Alumni AKABRI 1995 Batalyon Patria Tama Bagikan 2.000 Paket Sembako
Indonesia
Alumni AKABRI 1995 Batalyon Patria Tama Bagikan 2.000 Paket Sembako

Fokus bantuan adalah kawasan kumuh dan padat penduduk di wilayah Jakarta.