DPR RI Soroti Ketidakjelasan Data Honorer di Daerah Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustopa. (DPR RI)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI merasa kesulitan untuk membahas lebih lanjut masalah data pegawai honorer dengan pemerintah, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Pan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Saan Mustopa menyatakan, data tenaga honorer hingga saat ini masih belum menemui titik terang, karena masih sering terjadi perubahan terkait dengan jumlah.

Baca Juga:

Jaringan Mafia Tanah Jakarta Terbongkar, Libatkan Pejabat hingga Honorer BPN

Oleh karena itu, menurut Saan dibutuhkan data jumlah tenaga honorer yang jelas agar dapat diperjuangkan untuk menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Itu menjadi kesulitan bagi kami di Komisi II ketika ingin menyampaikan ke Kementerian Pan RB dan BKN. Yang mereka mau menjadi PPPK, tetapi karena data honorer itu berubah ubah. Kita minta untuk segera perbaiki untuk memberikan kepastian bahwa honorer di setiap daerah itu datanya sekian, jadi itu bisa memudahkan kami di Komisi II untuk memperjuangkan para tenaga honorer menjadi PPPK,” tutur Saan, Kamis (14/7).

Legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII ini menambahkan, meskipun diprioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK, pemerintah juga harus tetap melakukan prinsip kehati-hatian dan juga profesional dalam proses pengangkatan tenaga honorer ini.

Baca Juga:

PSI Respons Rencana Anies Temui Presiden Bahas Tenaga Honorer

“Terkadang PPPK menjadi beban pemerintah daerah, maka penting juga terkait dengan penerimaan honorer yang nantinya menjadi PPPK ini harus benar benar selektif dan hati hati," ungkapnya.

"Karena kita ingin persoalan ini tidak berlarut larut karena itu kepastian jumlah honorer menjadi sangat penting, jika data ini belum selesai juga ini akan menjadi persoalan itu sendiri,” tutup politisi Partai NasDem ini," sambungnya

Sebelumnya, Menteri Pan RB mengeluarkan putusan untuk menghapus tenaga kerja honorer di instansi pemerintah yang rencananya akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023. (Bob)

Baca Juga:

DPR Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Menimbulkan Gejolak di Masyarakat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia, 16 Pekerja Migran Indonesia Belum Ditemukan
Indonesia
Kapal Tenggelam di Perairan Malaysia, 16 Pekerja Migran Indonesia Belum Ditemukan

Kapal Tengelam di Perairan Malaysia, 16 Pekerja Indonesia Belum Ditemukan

Satu Tahun Pemerintahan Taliban, Indonesia Masih Tidak Mengakui
Indonesia
Satu Tahun Pemerintahan Taliban, Indonesia Masih Tidak Mengakui

Indonesia masih tidak mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan, meskipun memiliki misi bantuan kemanusiaan di negara itu.

9 Orang Tewas dalam Kecelakaan Odong-odong Tertabrak Kereta di Serang
Indonesia
9 Orang Tewas dalam Kecelakaan Odong-odong Tertabrak Kereta di Serang

Sebuah odong-odong dengan penumpang puluhan tertabrak kereta api di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Silebu, Kragilan, Kabupaten Serang, Selasa (26/7).

Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang Libatkan 17 Kendaraan
Indonesia
Kecelakaan Beruntun di Tol Cipularang Libatkan 17 Kendaraan

Sebelumnya, belasan kendaraan dikabarkan terlibat kecelakaan beruntun di KM 92 Tol Cipularang arah Cikampek dan Jakarta pada Minggu (26/6) malam.

Luncurkan Program Migor Rakyat, Mendag Klaim Tidak Subsidi Pengusaha
Indonesia
Luncurkan Program Migor Rakyat, Mendag Klaim Tidak Subsidi Pengusaha

Kementerian BUMN menargetkan pendistribusian komoditas minyak goreng dengan harga Rp 14.000 per liter ke 5.000 lokasi di seluruh Indonesia.

Datangi Menkominfo, Panglima TNI Minta Bantuan Akses Internet di Pos Terluar
Indonesia
Datangi Menkominfo, Panglima TNI Minta Bantuan Akses Internet di Pos Terluar

Kementerian Komunikasi dan Informatika akan menyediakan akses internet di pos pelayanan TNI di wilayah 3T pada tahun 2022 mendatang.

Ridwan Kamil Serahkan Kebijakan PTM 100 Persen pada Bupati/Wali Kota
Indonesia
Ridwan Kamil Serahkan Kebijakan PTM 100 Persen pada Bupati/Wali Kota

Berdasarkan perkembangan kasus COVID-19 di wilayah Jawa Barat, tidak semua kabupaten dan kota mengalami penurunan kasus COVID-19 yang signifikan.

PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat
Indonesia
PKS Kritisi Pelantikan 5 Penjabat Gubernur oleh Mendagri Rawan Digugat

Mendagri Tito Karnavian melantik 5 penjabat gubernur baru untuk mengisi kekosongan jabatan hingga Pilkada Serentak 2024.

TPS di Jakarta Dikosongkan Buat Tampung Sampah Selama Libur Lebaran
Indonesia
TPS di Jakarta Dikosongkan Buat Tampung Sampah Selama Libur Lebaran

Dinas Kepala Dinas Lingkungan Hidup memperkirakan puncak tonase penanganan sampah akan terjadi pada H+7 hingga H+10 Lebaran dan setelah itu kembali ke rata-rata timbulan normal.

Juni Ini Pelat Nomor Kendaraan Warna Dasar Putih Bakal Diterapkan
Indonesia
Juni Ini Pelat Nomor Kendaraan Warna Dasar Putih Bakal Diterapkan

Saat ini material TNKB pelat putih sudah selesai proses produksi. Material tersebut segera didistribusikan ke polda-polda awal bulan ini.