DPR RI Soroti Dugaan Data PLN yang Bocor Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta pemerintah mengambil tindakan tegas jika dugaan kebocoran data PT.PLN (Persero) benar-benar terjadi.

Menurutnya, saat ini Indonesia sudah memiliki regulasi khusus untuk penegakan perlindungan data meski pembahasan RUU (Rancangan Undang-Undang) Perlindungan Data Pribadi (PDP) masih berlanjut dan dibahas.

Baca Juga:

Respons Kominfo Terkait Dugaan Kebocoran Data Pelanggan PLN

"Seperti hari ini ada kabar potensi kebocoran data, silahkan ditindak, harus ditindak jangan kemudian undang-undang belum selesai maka harus menunggu, karena sebetulnya peraturan-peraturan hukum yang bisa melindungi sudah ada," kata Meutya, dikutip dari Antara, Jumat (19/8).

Adapun regulasi yang dimaksud Meutya mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Lebih lanjut, Meutya menyebutkan nantinya jika benar ditemukan kebocoran data, maka Kementerian Kominfo yang nantinya akan melakukan tindakan lebih lanjut untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

"Dilihat apakah ada kelalaian atau ada kesengajaan, atau apa gitu, nah itu tools-nya (regulasinya) ada di Kominfo," ujar Meutya.

Baca Juga:

Kurangi Impor Bahan Bakar, PLN Mendorong Pertanian dan Perikanan Berbasis Listrik

Kementerian Kominfo saat ini tengah melakukan pendalaman dan evaluasi terkait dugaan kebocoran data dari PT. PLN (Persero).

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate menyebutkan selain meminta klarifikasi dari perusahaan bersangkutan, pihaknya juga melakukan koordinasi dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) untuk mengecek dugaan kebocoran data tersebut.

Sebelumnya, pengguna internet di Twitter melaporkan adanya dugaan penjualan lebih dari 17 juta data pelanggan PLN.

Berdasarkan tangkapan layar yang dibagikan, menunjukkan laman web breached.to dengan akun bernama "loliyta", yang mengklaim menjual data pengguna PLN.

Mengutip laman tersebut, beberapa data pelanggan PLN yang diklaim dijual di antaranya ID lapangan, ID pelanggan, nama pelanggan, tipe energi, KWH, alamat rumah, nomor meteran, tipe meteran, hingga nama unit UPI. (*)

Baca Juga:

Dukung Kendaraan Listrik, PLN Telah Bangun 139 SPKLU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Mudik, Vaksinasi Booster Capai 27 Juta Suntikan
Indonesia
Jelang Mudik, Vaksinasi Booster Capai 27 Juta Suntikan

Pemprov DKI membuka pelayanan vaksinasi COVID-19 malam hari, sebagai alternatif percepatan vaksin booster di DKI Jakarta.

Gerindra-PKB Berkoalisi, Demokrat Pamer Kemesraan dengan NasDem-PKS
Indonesia
Gerindra-PKB Berkoalisi, Demokrat Pamer Kemesraan dengan NasDem-PKS

Demokrat lebih intens berkomunikasi dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk koalisi Pilpres 2024.

PM Jepang Percepat Perombakan Kabinet
Dunia
PM Jepang Percepat Perombakan Kabinet

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan mengganti Menteri Pertahanan Nobuo Kishi dengan pertimbangan kondisi kesehatannya.

Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20
Indonesia
Pemerintah Indonesia Dorong Tata Kelola Data dalam DEWG Presidensi G20

Pemerintah Indonesia berupaya mendorong adopsi tata kelola data dalam Forum Digital Economy Working Group (DEWG) Presidensi G20 tahun ini.

Kunci Penting Masifkan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun
Indonesia
Kunci Penting Masifkan Vaksinasi Anak Usia 6-11 Tahun

Sosialisasi kepada orang tua menjadi kunci penting

Alasan Pemerintah Tak Buru-Buru Tetapkan Gelombang Ketiga COVID-19
Indonesia
Alasan Pemerintah Tak Buru-Buru Tetapkan Gelombang Ketiga COVID-19

Pemerintah akan terus memantau tren kasus bersamaan dengan optimalisasi upaya pengendalian

KPK Tahan Penyuap Bupati Memberamo Tengah
Indonesia
KPK Tahan Penyuap Bupati Memberamo Tengah

KPK melakukan penahanan terhadap Direktur PT Bumi Abdi Perkasa Jusiendra Pribadi Pampang (JPP) dan Direktur Utama PT Bina Karya Raya Simon Pampang.

Khawatir Terpapar COVID-19, Adam Deni Ajukan Penangguhan Penahanan
Indonesia
Khawatir Terpapar COVID-19, Adam Deni Ajukan Penangguhan Penahanan

Baru sehari menjalani masa penahanan, tersangka kasus dugaan unggahan dokumen ilegal Adam Deni langsung "tak betah".

Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu
Indonesia
Temui Pendemo, Pimpinan DPR Pastikan Tak Lakukan Penundaan Pemilu

Pimpinan DPR RI memastikan tak akan melakukan penundaan Pemilu 2024. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, saat menemui massa aksi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/4).

[HOAKS atau FAKTA]: Polri Keluarkan Lis Nomor Telepon dari Sindikat Penjahat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Polri Keluarkan Lis Nomor Telepon dari Sindikat Penjahat

Beredar kembali klaim beberapa nomor luar negeri yang bisa menyalin semua data di handphone hanya dengan melakukan panggilan.