Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Rapat Paripurna ke-5 DPR RI pada Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 telah menyetujui perubahan daftar rancangan undang-undang (RUU) dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2025-2029 dan RUU prioritas untuk tahun 2025 dan 2026.
Persetujuan ini didukung oleh seluruh fraksi partai politik dan anggota DPR yang hadir.
Beberapa RUU baru yang menjadi sorotan, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Pemilu, RUU BUMN, dan RUU Danantara, telah ditambahkan ke dalam Prolegnas prioritas.
Baca juga:
DPR Terima 5 Surat dari Prabowo, Bahas Calon Anggota LPS hingga RUU BUMN
"Selanjutnya persetujuan rapat paripurna ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku," ujar Ketua DPR RI, Puan Maharani, menyatakan,
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menjelaskan bahwa penambahan 23 RUU baru ke dalam Prolegnas, termasuk yang diprioritaskan untuk 2025 dan 2026, merupakan hasil evaluasi bersama antara DPR, Kementerian Hukum, dan DPD RI. Dengan penambahan ini, total RUU dalam Prolegnas 2025-2029 menjadi 198.
Baca juga:
Melly Goeslaw dan Once Mekel Usulkan RUU Hak Cipta ke Baleg DPR
Baleg DPR RI juga sepakat untuk menarik RUU Keadilan Restoratif karena substansinya sudah tercakup dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang sedang dibahas.
Penambahan RUU ini bertujuan untuk mengisi kekosongan hukum, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan menyelaraskannya dengan rencana pembangunan nasional.
