DPR RI Sebut Tidak Ada Rencana Bahas Pilkada Dipilih DPRD Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus. ANTARA/Aadiaat M. S/am.

MerahPutih.com - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan Komisi II DPR tidak punya rencana untuk menghidupkan kembali aturan pemilihan kepala daerah (pilkada) dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"Kami pastikan tidak dibahas di Komisi II DPR RI dan tidak akan mungkin ada perubahan dalam Pilkada Serentak 2024 menjadi pemilihan lewat DPRD," kata Guspardi dikutip dari Antara, Kamis.

Baca Juga:

Wacana Pilkada Dikembalikan ke DPRD Usul dari Wantimpres

Dia menjelaskan wacana pilkada dipilih melalui DPRD tidak pernah dibicarakan di Komisi II DPR RI karena acuan pelaksanaan Pilkada 2024 masih menggunakan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Menurut dia, Pilkada Serentak 2024 akan dilaksanakan sesuai jadwal yaitu 27 November 2024 dan tata caranya dipilih langsung oleh rakyat.

"Pilkada melalui DPRD sebagai sebuah usulan dan gagasan boleh saja sehingga jangan ruang diskusi tentang itu ditutup. Tapi perlu dibahas lebih mendalam secara komprehensif dan melibatkan para pakar, akademisi, kelompok pemerhati pemilu dan elemen masyarakat lainnya dengan mempertimbangkan manfaat dan kerugiannya," ujar Guspardi.

Dia mengatakan aturan pelaksanaan pilkada yang dipilih rakyat secara langsung, yang diatur dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada tidak akan diutak-atik.

Baca Juga:

Komisi II Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Secara Langsung

Menurut dia, pilkada langsung adalah amanat reformasi dengan mengubah sistem pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) maupun pilkada menjadi pemilihan langsung oleh rakyat.

"Dan ini juga merupakan jawaban dari berbagai masalah yang ada pada saat kepala daerah dipilih DPRD. Dan untuk mendekatkan dengan rakyat dan menghindari praktik transaksional yang banyak terjadi dalam pemilihan di DPRD," ujarnya.

Guspardi mengatakan tidak ada jaminan apabila pilkada dilakukan melalui DPRD akan bebas dari politik uang namun justru dikhawatirkan akan menghidupkan kembali politik transaksional.

Menurut dia, jika sistem pilkada langsung dianggap masih ada kelemahan, maka seharusnya dilakukan perbaikan dan penyempurnaan bukan malah "set back" ke belakang seperti masa lampau dengan sistem pemilihan kepala daerah dipilih melalui DPRD. (*)

Baca Juga:

Badan Pengkajian MPR Lakukan Kajian Ubah Pilkada oleh Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4 Wakil DKI Ikuti Pemusatan Latihan Gita Bahana Nusantara 2022
Indonesia
4 Wakil DKI Ikuti Pemusatan Latihan Gita Bahana Nusantara 2022

Pelatihan akan dilaksanakan di Wisma Kinasih, Depok, Jawa Barat pada Sabtu (6/8) hingga Jumat (19/8).

Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh
Indonesia
Presiden Jokowi Anugerahkan Tanda Kehormatan bagi 127 Tokoh

Penganugerahan tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64, 65, dan 66/TK/TH 2022 tentang Bintang Mahaputera, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Parama Dharma.

Hasto Beberkan Isi Dialog Megawati, Cak Imin, dan Prabowo
Indonesia
Hasto Beberkan Isi Dialog Megawati, Cak Imin, dan Prabowo

Menurut Hasto, hubungan Megawati dengan Prabowo dan Cak Imin sendiri cukup baik dan cair.

Ridwan Kamil Bonceng Legenda Hidup Pembalap Indonesia Keliling Mataram
Indonesia
Ridwan Kamil Bonceng Legenda Hidup Pembalap Indonesia Keliling Mataram

Legenda hidup pembalap Indonesia asal Kota Cimahi, Tjetjep Heryana, akhirnya tiba di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk menyaksikan MotoGP di sirkuit Mandalika.

Bantah Terlibat Demo BEM SI, Demokrat: Upaya Penggembosan Mahasiswa
Indonesia
Bantah Terlibat Demo BEM SI, Demokrat: Upaya Penggembosan Mahasiswa

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, isu keterlibatan partai besutan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu merupakan upaya menggembosi pergerakan mahasiswa.

Aktivitas Merapi Meningkat, BPPTKG Nilai Warga Belum Perlu Mengungsi
Indonesia
Aktivitas Merapi Meningkat, BPPTKG Nilai Warga Belum Perlu Mengungsi

Aktivitas Gunung Merapi meningkat usai mengeluarkan awan panas guguran (APG) sejak Rabu (09/03) hingga Kamis (10/03 malam.

Mardani Maming Hadirkan Tiga Saksi Ahli di Sidang Praperadilan
Indonesia
Mardani Maming Hadirkan Tiga Saksi Ahli di Sidang Praperadilan

Tim kuasa hukum dari mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming menghadirkan tiga orang saksi ahli dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/7).

Jokowi Bentuk Gugus Tugas untuk Tindak Lanjuti Kesepakatan di KTT G20
Indonesia
Jokowi Bentuk Gugus Tugas untuk Tindak Lanjuti Kesepakatan di KTT G20

Gugus tugas guna menindaklanjuti kesepakatan multilateral dan bilateral yang terbentuk selama rangkaian KTT.

Megawati Bertemu Jokowi di Istana Batu Tulis, Bahas Pemilu hingga Krisis Pangan
Indonesia
Megawati Bertemu Jokowi di Istana Batu Tulis, Bahas Pemilu hingga Krisis Pangan

“Dialog dilakukan selama 2 jam. Makanan secara khusus dipersiapkan oleh Ibu Megawati berupa jagung, kacang bogor, pisang rebus, talas, dan juga nasi uduk," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto

Sidang Ferdy Sambo Digelar Terbuka Live TV dan YouTube
Indonesia
Sidang Ferdy Sambo Digelar Terbuka Live TV dan YouTube

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) akan menggelar sidang perdana kasus dugaan pembunuhan berencana yang menjerat Ferdy Sambo dan kawan-kawan, Senin (17/10).