DPR RI Desak Negara OKI Bertindak Nyata Hentikan Agresi Israel di Palestina

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Kamis, 15 Mei 2025
DPR RI Desak Negara OKI Bertindak Nyata Hentikan Agresi Israel di Palestina

Anggota DPR RI Said Abdullah. (Foto: DPR RI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - Negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) yang berpartisipasi dalam Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-19 didesak untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam menghentikan agresi militer Israel terhadap Palestina. Peran komunitas muslim global dinilai penting sebagai kekuatan peradaban yang mampu mempromosikan perdamaian dunia.

"Seperti yang disampaikan oleh Ketua DPR, Puan Maharani, dalam pembukaan PUIC, saya sangat mendukung potensi dunia Islam, dengan populasi lebih dari dua miliar jiwa, sebagai kekuatan peradaban. Sebagai kekuatan peradaban, negara-negara OKI harus memimpin upaya menciptakan perdamaian dunia dan tatanan global yang lebih baik," kata Anggota DPR RI, Said Abdullah dalam keterangannya, Kamis (15/5).

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut menyatakan keprihatinannya atas konflik bersenjata yang terus terjadi di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, termasuk penderitaan yang dialami oleh rakyat Palestina akibat tindakan Israel.

Baca juga:

Polisi Dilarang Bawa Senjata Api Saat Bertugas Amankan Sidang Parlemen OKI di DPR

"Baru-baru ini, Pakistan, anggota OKI, terlibat konflik dengan India. Lebih memilukan lagi, Palestina menghadapi penghancuran yang kejam oleh Israel. Bahkan, bantuan kemanusiaan pun terhambat karena blokade Israel," ujar Said Abdullah.

Said Abdullah menilai bahwa komunitas internasional seolah tidak berdaya dalam mewujudkan kedaulatan dan kemerdekaan Palestina. "Israel melakukan tindakan-tindakan di luar batas kemanusiaan terhadap warga Palestina, namun tidak ada sanksi yang diberikan kepada Israel, yang seharusnya diadili di Mahkamah Internasional di Den Haag. Saya berharap konferensi PUIC merekomendasikan tuntutan terhadap Israel ke Mahkamah Internasional," katanya.

Dia berharap konferensi PUIC ke-19 dapat merekomendasikan agar agresi Israel dibawa ke Mahkamah Internasional dan mendorong persatuan sikap negara-negara anggota OKI dalam mendesak penghentian agresi militer di Palestina.

"Melalui konferensi PUIC yang dipimpin oleh Puan Maharani ini, kita berharap Indonesia dapat mendorong negara-negara anggota OKI untuk bersatu. Menghentikan agresi militer Israel di Palestina, dan memulihkan perdamaian di Palestina," tegas Said Abdullah.

Said Abdullah menekankan pentingnya Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam, dalam menghadapi tantangan global saat ini, mulai dari perubahan iklim hingga ketegangan geopolitik. Menurutnya, Indonesia dapat menjadi contoh bagi negara-negara muslim lainnya dalam memadukan nilai-nilai Islam dan demokrasi.

"Indonesia, sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan anggota OKI, dapat berperan sebagai model bagi negara-negara anggota OKI melalui konferensi PUIC ini," kata Said Abdullah.

Baca juga:

Angkat Isu Perempuan dan Palestina di Sidang PUIC ke-19, DPR Disebut Bisa Berbagi Pengalaman ke Negara OKI

Said Abdullah menyatakan bahwa kepemimpinan perempuan di parlemen Indonesia adalah bukti nyata kemajuan demokrasi yang inklusif dan beradab. Ia menambahkan bahwa Konferensi PUIC ke-19 harus menjadi wadah untuk konsolidasi dan penguatan solidaritas di antara negara-negara muslim dalam memperjuangkan perdamaian, khususnya di Timur Tengah.

"Momentum pertemuan PUIC ini harus menjadi ruang konsolidasi, menjadi ikatan bersama negara-negara muslim untuk lebih solid, setidaknya untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah, sehingga PUIC ke-19 ini memberikan makna penting bagi pencapaian resolusi damai di Timur Tengah, yang selama ini belum terwujud," tegas Said Abdullah.

#Palestina #Free Palestina #Konflik Palestina #DPR RI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Angga Yudha Pratama

Seorang jurnalis profesional, reporter senior, editor berita, dan asisten redaktur yang telah berkarya di industri media online nasional selama lebih dari satu dekade. Selalu mengedepankan akurasi, objektivitas, dan kualitas informasi dalam setiap karyanya berbekal dari pengalaman langsung bertahun-tahun melakukan peliputan di lapangan, penulisan berita, penyuntingan artikel, hingga pengelolaan konten digital. Keahlian tersebut membuat pemahaman secara menyeluruh proses produksi konten digital modern, mulai dari pencarian data, wawancara narasumber, verifikasi fakta, penulisan artikel, optimasi SEO, editing naskah, hingga publikasi berita sesuai kode etik jurnalistik. Lebih spesifik, pemahaman mengenai strategi optimasi SEO dan Digital Content untuk mesin pencari juga menjadi fokus saat ini di tengah disrupsi media. Keahlian itu meliputi SEO writing, content writing, copywriting, keyword research, semantic SEO, search intent, on page SEO, optimasi, artikel google, struktur heading SEO, evergreen content, optimasi readability, meta description hingga internal linking.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - 17 menit lalu
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - 55 menit lalu
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Berita
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Kasus penyadapan Prabowo berkembang. Polri mengajukan enam saksi untuk dilindungi LPSK. Empat pejabat Polri jadi tersangka, DPR panggil Kapolri.
ImanK - Minggu, 08 November 2026
DPR Turun Tangan, Kasus Dugaan Penyadapan Prabowo Bakal Dibahas Bersama Kapolri
Indonesia
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Polda Metro Jaya menyiapkan lima kantong parkir untuk peserta Apel Akbar Solidaritas Palestina 2026 di Monas. Simak lokasi dan kapasitas parkirnya.
Yusuf Abdillah - Minggu, 01 November 2026
Apel Akbar Solidaritas Palestina Digelar di Monas, Ini 5 Lokasi Parkir yang Disiapkan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Tabrakan truk tronton vs truk ringan patah as di depan DPR/MPR picu kemacetan panjang di Jalan Gatot Subroto arah Slipi. Cekkronologi resminya!
Wisnu Cipto - Kamis, 29 Oktober 2026
Gatot Subroto Macet Parah, Imbas Tabrakan Tronton Depan Gedung DPR
Bagikan