Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Wacana pemotongan gaji menteri dan pejabat negara yang tengah dikaji pemerintah menuai respons dari kalangan legislatif. Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad, menilai langkah tersebut memiliki makna penting di tengah situasi global yang tidak menentu akibat konflik di Timur Tengah.
Menurut Ali, gagasan yang tengah dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto itu dapat dipandang sebagai sinyal moral bahwa para pemimpin harus berada di garis depan dalam menunjukkan empati kepada masyarakat.
"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban,” ujar Ali Ahmad dalam keterangannya, Selasa (17/3).
Baca juga:
Ali menjelaskan bahwa pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri dan anggota DPR, memang memiliki nilai simbolik yang kuat. Namun, dari sisi fiskal, kontribusinya terhadap anggaran negara dinilai relatif kecil.
Karena itu, ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut sebaiknya tidak dipandang sebagai solusi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi, melainkan sebagai bentuk teladan kepemimpinan.
Menurutnya, langkah ini penting untuk menunjukkan solidaritas pemerintah terhadap masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.
Baca juga:
Golkar Dukung Prabowo Potong Gaji Pejabat Dampak Krisis Global Akibat Perang di Timur Tengah
Ali Ahmad juga mengingatkan bahwa konflik geopolitik di Timur Tengah berpotensi memberikan dampak luas, mulai dari kenaikan harga energi global hingga terganggunya rantai pasok internasional.
Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas ekonomi berbagai negara, termasuk Indonesia.
Karena itu, ia menilai wacana penghematan tidak boleh berhenti pada pemotongan gaji pejabat semata, tetapi perlu diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal secara nasional.
“Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran,” katanya.
Baca juga:
Prabowo Cek Anggaran Sampai Satuan Terkecil, Ingin Penghematan Sampai Rp 20 Triliun
Ali menekankan bahwa kebijakan fiskal pemerintah harus tetap berfokus pada perlindungan masyarakat, terutama kelompok rentan dan pelaku usaha kecil.
Menurutnya, anggaran negara harus diarahkan untuk menjaga daya tahan ekonomi masyarakat di tengah gejolak global.
Ia juga menilai pentingnya transparansi dalam menyampaikan kebijakan kepada publik agar dapat membangun kepercayaan dan rasa kebersamaan dalam menghadapi tantangan ekonomi.
"Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan," tegasnya. (Pon)
