DPR Resmi Sahkan Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 05 Desember 2024
DPR Resmi Sahkan Pimpinan dan Dewas KPK Periode 2024-2029

KPK. (ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - DPR RI mengesahkan Pimpinan dan Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029.

Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna ke-9 masa persidangan I Tahun Sidang 2024-2025 di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12).

Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Ia meminta persetujuan hasil fit and proper test calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK.

"Apakah laporan Komisi III DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024-2029 dapat disetujui?" tanya Puan.

Baca juga:

Soal Kenaikan UMP 6,5 Persen, DPR Tekankan Pentingnya Pengawasan Implementasi di Lapangan

"Setuju," jawab peserta rapat.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil fit and proper test Pimpinan dan Dewas KPK.

Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah menggelar fit and proper test pada 18 hingga 21 November 2024.

"Pada tanggal 21 November dengan mekanisme voting Komisi III telah melakukan pemilihan dan penetapan lima pimpinan dari 10 calon sekaligus memilih satu dari lima orang pimpinan KPK terpilih sebagai ketua KPK," kata dia.

Baca juga:

KPK Geledah Kantor Gubernur Bengkulu, Ada Dugaan Pemerasan

Selain calon Pimpinan KPK, Komisi III juga memberi rekomendasi terhadap lima calon Dewas KPK. Berikut ini adalah Pimpinan KPK periode 2024-2029:

1. Setyo Budiyanto

2. Johanis Tanak

3. Fitroh Rohcahyanto

4. Agus Joko Pramono

5. Ibnu Basuki Widodo

Dewas KPK periode 2024-2029:

1. Wisnu Baroto

2. Benny Jozua Mamoto

3. Gusrizal

4. Sumpeno

5. Chisca Mirawati. (Pon)

#KPK #DPR RI #Dewan Pengawas KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan Firli Bahuri. Mantan Ketua KPK itu berjanji kooperatif dan siap memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan SYL.
Frengky Aruan - Rabu, 11 November 2026
Firli Bahuri Dikabarkan Ditangkap, Polda Metro Jaya Sampaikan Klarifikasi
Berita Foto
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Rosario de Marshal atau Hercules usai menjalani pemeriksaan di KPK, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Ketua GRIB Jaya Hercules alias Rosario de Marshal Jalani Pemeriksaan Sebagai Saksi
Berita
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Kabar Gibran akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR beredar jelang rapat paripurna DPR. Sidang pembahasan usulan HMP dijadwalkan pukul 14.00 WIB.
ImanK - Rabu, 11 November 2026
Gibran Dikabarkan Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok
Indonesia
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyebut usulan HMP dari 120 anggota DPR terkait pemakzulan Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada 12 November 2026.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
DPR Jadwalkan Pembahasan Usulan HMP Pemakzulan Gibran di Rapat Paripurna
Indonesia
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Pimpinan DPR menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Gibran dari 120 anggota delapan fraksi. Saan Mustopa ungkap rincian dukungannya.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Terima Usulan HMP terhadap Gibran, 120 Anggota dari 8 Fraksi Teken Dukungan
Indonesia
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Ahmad Heryawan menegaskan pemakzulan Gibran harus melalui DPR, MK, hingga MPR. BAM DPR juga akan menampung dan mendalami aspirasi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Ahmad Heryawan Tegaskan Pemakzulan Gibran Harus Lewati Proses Konstitusional, DPR Tak Bisa Langsung Bertindak
Indonesia
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Mardani Ali Sera menyebut dukungan anggota DPR untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik ijazah Gibran terus bertambah. Surat dijadwalkan diserahkan hari ini.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 11 November 2026
Dukungan Anggota Parlemen Terus Bertambah, DPR Siapkan Pengajuan HMP terkait Polemik Ijazah Gibran
Indonesia
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Mardani Ali Sera menyebut sekitar 50 anggota DPR telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran. Surat disebut sudah diserahkan ke pimpinan DPR.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 10 November 2026
Puluhan Anggota DPR Bergerak soal Gibran, Hak Menyatakan Pendapat Mulai Bergulir
Indonesia
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Penasaran soal kelanjutan isu ijazah Wapres Gibran? Cek perkembangan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) DPR, sikap Puan Maharani, serta pandangan PDIP dan PKB di sini!
Angga Yudha Pratama - Selasa, 10 November 2026
Hak Menyatakan Pendapat Ijazah Gibran Menguat, Ketua DPR Puan Maharani Buka Suara
Indonesia
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan sikap DPR terkait desakan pemakzulan Gibran. DPR masih menunggu masa sidang dan salinan lengkap putusan MA.
Soffi Amira - Senin, 09 November 2026
DPR Buka Suara soal Desakan Pemakzulan Gibran, Masih Tunggu Putusan MA
Bagikan