DPR: Reformasi Tata Kelola Penting Tekan Defisit BPJS Kesehatan Ilustrasi (ANTARA)

MerahPutih.com - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 menuai kontroversi. Sebab Perpres tersebut kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Anggota Komisi IX DPR Alifudin mengatakan, hal terpenting agar keuangan BPJS Kesehatan tak mengalami defisit adalah dengan mereformasi tata kelola. Perbaikan tata kelola secara keseluruhan akan lebih baik dibanding dengan menaikkan iuran BPJS Kesehatan yang makin menambah beban masyarakat di masa sulit akibat pandemi COVID-19.

Baca Juga:

Naikan Iuran BPJS, Jokowi Dinilai Tidak Memiliki Empati Kepada Rakyat

“Persoalan mendasar dari BPJS Kesehatan adalah perlunya perbaikan manajemen dan tata kelola secara keseluruhan yang mestinya dibenahi, bukan menambah masalah baru. Dengan menaikkan iuran selama ini sudah terjadi beberapa kali penyesuaian tapi nyatanya masih terus defisit,” kata Alifudin kepada wartawan, Jumat (15/5).

Politikus PKS ini menjelaskan, Perpres No 64 tahun 2020 yang diteken Presiden Joko Widodo menuai polemik karena kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Walaupun dilakukan secara bertahap dan sebagian disubsidi pemerintah.

Hal itu jelas melukai hati rakyat, sebab sebelumnya, MA telah membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang kenaikan BPJS Kesehatan dengan putusan MA Nomor 7_P/HUM/2020. Tidak sampai di situ, pemerintah juga diwajibkan mengembalikan kelebihan bayar iuran peserta.

“Kembali, Perpres nomor 64 tahun 2020 sangat mengecewakan meskipun ada bahasa subsidi di sana. Namun, tetap saja substansinya sama yaitu kenaikan iuran dan ini harus kita tolak,” ujarnya.

Logo BPJS Kesehatan (Foto: antaranews)
Logo BPJS Kesehatan (Foto: antaranews)

Bahkan lanjut Alifudin, dalam putusannya MA sudah dijelaskan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan bertentangan dengan UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

“MA sendiri sudah menjelaskan dalam putusannya bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini bertentangan dengan UU Nomor 40 Tahun 2004. Kenapa masih ngotot ingin dinaikkan,” tegasnya.

Baca Juga:

Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Pemerintah Dinilai Cari Untung di Pagebluk Corona

Sebelumnya, Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan nyaris dua kali lipat dari posisi saat ini. Keputusan ini dilakukan tidak lama setelah MA membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen pada awal 2020 lalu.

Kenaikan tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Beleid tersebut ditandatangani Jokowi 5 Mei lalu. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mendagri Minta Kepala Daerah Hati-hati Ambil Kebijakan di Tengah Pandemi
Indonesia
Mendagri Minta Kepala Daerah Hati-hati Ambil Kebijakan di Tengah Pandemi

Tito Karnavian meminta kepada kepala daerah untuk terus mengeluarkan inovasi dan kreativitas di tengah pandemi COVID-19.

Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK
Indonesia
Komnas HAM Disebut Tak Miliki Wewenang Proses Pengaduan 75 Pegawai KPK

Komnas HAM dinilai tidak berwenang memproses pengaduan 75 pegawai KPK yang diberhentikan akibat tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

[HOAKS atau FAKTA]: BI Terbitkan Uang Rupiah Bergambar Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: BI Terbitkan Uang Rupiah Bergambar Jokowi

Sebuah akun Tiktok bernama aku.ijot mengunggah video yang memperlihatkan lembaran mirip dengan uang kertas bergambar Presiden Joko Widodo bernilai Rp100.

Program Pangan Dunia Raih Nobel Perdamaian 2020
Indonesia
Program Pangan Dunia Raih Nobel Perdamaian 2020

Organisasi yang bermarkas di Roma tersebut mengatakan telah membantu sekitar 97 juta orang di sekitar 88 negara setiap tahunnya.

Oknum Petugas Rapid Test di Bandara Soetta Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual
Indonesia
Oknum Petugas Rapid Test di Bandara Soetta Jadi Tersangka Kasus Pelecehan Seksual

Oknum petugas pengecekan rapid test virus COVID-19 berinisial EFY yang diduga melecehkan dan memeras wanita berinisial LHI telah ditetapkan jadi tersangka.

KPU Depok Tunda Penetapan Idris-Imam Jadi Pemenang Pilkada
Indonesia
KPU Depok Tunda Penetapan Idris-Imam Jadi Pemenang Pilkada

Penentuan tanggal pelaksanaannya sudah disesuaikan berdasarkan pada tahapan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah di MK dan kebijakan pilkada yang diatur oleh KPU RI.

Densus 88 Cari Jejak Kegiatan Munarman di Bekas Markas FPI
Indonesia
Densus 88 Cari Jejak Kegiatan Munarman di Bekas Markas FPI

Densus 88 menangkap eks Sekretaris Umum FPI Munarman dan menggeledah bekas markas FPI di kawasan Petamburan.

Update Kasus Corona DKI Jumat (13/11): 116.207 Positif, 107.147 Orang Sembuh
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (13/11): 116.207 Positif, 107.147 Orang Sembuh

Dengan positivity rate 8,5 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 821 jiwa.

Kemendag Didesak Segera Izinkan Jakarta Impor Bawang Putih
Indonesia
Kemendag Didesak Segera Izinkan Jakarta Impor Bawang Putih

Jakarta berharap Surat Persetujuan Impor (SPI) Bawang Putih PT. Food Station Tjipinang Jaya sebesar 22.000 ton segera diterbitkan Kemendag.