DPR Puji SKB Menteri Terkait Seragam dan Atribut Sekolah Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin. (Foto: dpr.go.id).

MerahPutih.com - Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri terkait aturan penggunaan seragam dan atribut di lingkungan sekolah negeri dinilai positif.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Azis Syamsuddin mengapresiasi diterbitkannya aturan tersebut. Karena itu merupakan langkah cepat yang dilakukan Mendikbud pasca peristiwa pemaksaan penggunaan hijab di lingkungan SMKN 2 Padang.

"Semoga SKB ini dapat mewujudkan toleransi umat beragama dan Bhineka Tunggal Ika,” kata Azis, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (6/2).

Baca Juga:

SKB 3 Menteri Atur Pemakaian Seragam dan Atribut Sekolah

Diketahui, SKB 3 Menteri tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Azis yang juga politisi Partai Golkar ini berharap, SKB 3 Menteri segera dijalankan di seluruh sekolah yang berada di Indonesia, terkecuali Aceh yang memiliki kekhususan, sesuai peraturan Pemerintahan Aceh.

Dia meminta, Mendikbud segera melakukan sosialisasi ke seluruh Kepala Daerah dan lingkungan dunia pendidikan agar SKB 3 Menteri tersebut dapat segera dipelajari. Termasuk dipahami pihak sekolah dan tenaga pendidik di lingkungan sekolah negeri.

"Tentunya surat edaran itu harus segera sampai ke lingkungan dunia pendidikan dan segera disampaikan kepada seluruh orang tua murid dan murid mengenai aturan tersebut agar mudah dipahami," imbaunya.

Guru Mengajar
Guru Mengajar. (Foto: Kemendikbud)

SKB tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut bagi Peserta Didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah ditandatangani oleh tiga menteri, yakni Mendikbud, Mendagri, dan Menag, Rabu (3/2).

Nadiem mengatakan, pertimbangan penerbitan SKB tersebut antara lain yakni sekolah berfungsi untuk membangun wawasan, sikap dan karakter peserta didik, pendidik tenaga kependidikan. Tujuannya untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam SKB tersebut juga disebutkan kewajiban bagi pemda dan kepala sekolah untuk mencabut aturan yang mewajibkan atau melarang seragam. Termasuk atribut dengan kekhususan agama, paling lama 30 hari kerja sejak SKB diteken. (Knu)

Baca Juga:

KPAI Apresiasi SKB 3 Menteri tentang Seragam dan Atribut Sekolah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Angkat 3.805 CPNS
Indonesia
Pemprov DKI Angkat 3.805 CPNS

Pemerintah DKI Jakarta mengangkat 3.805 orang CPNS formasi tahun 2019 yang dilakukan secara virtual pada Kamis (18/2).

Pasien COVID-19 di Secapa AD Merosot 459 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di Secapa AD Merosot 459 Orang

Dari total 1.308 pasien positif COVID-19 di Secapa AD sudah berkurang 459 orang.

Kata Cacat di UU Cipta Kerja Dinilai Rendahkan Penyandang Disabilitas
Indonesia
Setelah Bioskop, Karaoke dan SPA di Jakarta Dibuka Bertahap
Indonesia
Setelah Bioskop, Karaoke dan SPA di Jakarta Dibuka Bertahap

Pemprov tidak menuntut kemungkinan olahraga seperti bulu tangkis akan diperbolehkan.

Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan akibat Bansos Corona di Jakarta Utara
Indonesia
Dua Orang Jadi Tersangka Kasus Penganiayaan akibat Bansos Corona di Jakarta Utara

Awal mula keributan terkait bansos ini terjadi karena warga berinisial NA tadi menanyakan sembako kepada RT.

Anggota Pasukan Perdamaian Indonesia Terbunuh di Kongo
Dunia
Anggota Pasukan Perdamaian Indonesia Terbunuh di Kongo

Anggota pasukan perdamaian dari Indonesia terbunuh dan seorang lainnya terluka dalam serangan oleh milisi pada Senin (22/6) malam.

Benderanya Dibakar Seraya Disebut PKI, PDIP: Ini Fitnah Keji
Indonesia
Benderanya Dibakar Seraya Disebut PKI, PDIP: Ini Fitnah Keji

Dalam video berdurasi 02.33 menit yang viral, kelompok pendemo berteriak "bakar PKI" dengan membakar bendera PDIP.

DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD-P 2020 di Puncak
Indonesia
DPRD dan Pemprov DKI Kembali Bahas APBD-P 2020 di Puncak

DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov kembali menggelar rapat pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020 di Puncak Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

LPSK Siap Lindungi ABK WNI di Kapal Tiongkok yang Jadi Korban TPPO
Indonesia
LPSK Siap Lindungi ABK WNI di Kapal Tiongkok yang Jadi Korban TPPO

LPSK sudah beberapa kali menerima permohonan perlindungan untuk korban TPPO

Kapolri Mutasi 153 Pati dan Pamen
Indonesia
Kapolri Mutasi 153 Pati dan Pamen

Kapolri Jenderal Pol Idham Azis memutasi 153 perwira tinggi (pati) dan menengah (pamen) Polri, Selasa (22/12).