DPR Puji 'Kampus Merdeka' Mampu Tingkatkan Kualitas Pekerja Anggota Komisi X DPR Illiza Sa’aduddin Djamal (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Anggota Komisi X DPR Illiza Sa’aduddin Djamal menilai, konsep “Kampus Merdeka” Kemendikbud RI adalah terobosan yang tepat di era Industri 4.0.

Menurut Illiza, iklim dunia pendidikan dibangun sinergis dengan iklim dunia usaha.

Baca Juga:

Konsep Merdeka Kampus Menteri Nadiem Diapresiasi Anggota DPR

"Sehingga apa yang ditargetkan dalam RPJM 2020-2024, yaitu 80 persen lulusan perguruan tinggi langsung kerja dapat tercapai," kata Illiza dalam keterangannya, Minggu (9/2).

Ia memandang bahwa gagasan dan tiga langkah affirmative mewujudkan “Kampus Merdeka” memberikan ruang bagi perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Tujuannya untuk mengembangkan kurikulum yang lebih inovatif sesuai dengan tantangan zaman, sehingga perguruan tinggi kita nantinya dapat melahirkan SDM unggul.

DPR puji konsep Kampus Merdeka dari Kemendikbud
Illiza Sa’aduddin Djamal puji konsep Kampus Merdeka dari Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: antaranews)

"Tiga langkah affirmative itu adalah fleksibilitas kurikulum, penyederhanaan sistematika akreditasi dan link and match dunia pendidikan dan dunia industri," imbuh Politikus PPP ini.

DPR ingin memastikan bahwa konsep ini tidak diskriminasi PT yang maju dengan belum maju dan atau dikotomi PT negeri dengan PT swasta, dan tidak juga mengulang cerita lama yakni transformasi yang terjadi saat itu hanya sebatas struktural dan sistem belum sampai pada coorperate culture (budaya kerja dan mindset).

"Kami mendukung sepenuhnya gagasan “Kampus Merdeka” yang telah dicanangkan ini, dengan catatan harus totalitas dalam melakukan transformasi system dan transformasi culture," imbuh dia.

Illiza melihat, jika program ini tidak dilakukan pengawasan yang serius dan pendampingan, maka akan menjadi masalah.

"Yaitu ‘liar’, merdeka tanpa arah," tutup Politikus asal Aceh ini.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam, mengatakan bahwa terdapat lima permendikbud sebagai landasan penerapan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.

"Setiap kebijakannya memiliki payung hukum masing-masing," kata Nizam melalui siaran pers pada Jumat, 7 Februari 2020.

Berikut adalah aturan-aturan itu: Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum, Permendikbud No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Permendikbud No.6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tingggi Negeri Permendikbud No. 7 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Baca Juga:

Pesan Ombudsman untuk Mendikbud Nadiem Makarim

Kemendikbud memahami bahwa perguruan tinggi di Indonesia berjumlah lebih dari 4.500 kampus memiliki karakteristik dan tingkat kesiapan yang berbeda dalam menerapkan kebijakan Kampus Merdeka ini.

"Oleh karena itu, kebijakan Kampus Merdeka tidak akan bersifat paksaan yang akhirnya menjadi sekedar formalitas belaka."

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, kata Nizam, akan menyiapkan rambu-rambu petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Hal itu guna dapat dapat dipelajari oleh kampus dan disesuaikan dengan kondisi kampus masing-masing.(Knu)

Baca Juga:

Jokowi Pilih Nadiem Makarim Karena Sosok Akademisi Gagal Benahi Pendidikan



Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH