DPR Pertanyakan Dasar OJK Larang Bank di Indonesia Perdagangkan Kripto Ilustrasi Bitcoin. Foto: Pixabay/RoyBuri

MerahPutih.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang semua bank di Indonesia untuk memperdagangkan dan memfasilitasi transaksi mata uang kripto yang saat ini tengah ramai diperbincangkan publik. Kebijakan itu menuai reaksi dari DPR, khususnya kalangan Komisi XI yang mengurusi bidang keuangan dan perbankan.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto mempertanyakan alasan dan dasar undang-undang yang melatarbelakangi pelarangan bank di Indonesia memperdagangkan kripto.

BACA JUGA:

Pesat, Perkembangan Blockchain di Indonesia

"Saya kira alasan OJK tidak boleh memperdagangkan kripto itu harus didasari oleh UU yang jelas, sedangkan UU yang langsung melarang kripto itu tidak ada. Kenapa itu dia melarang kripto," kata Wihadi kepada wartawan, Selasa (8/3).

aset kripto

Jumlah perempuan investor mengalami pertumbuhan yang signifikan. (pixabay/geralt)

"Sedangkan masyarakat sekarang ini sudah memperdagangkan kripto melalui Bappeti. Nah, ini kan jadi bertentangan," imbuh legislator yang duduk di komisi mitra kerja OJK itu

Ketimbang mempermasalahkan perdagangan kripto, kata Wihadi, sebaiknya OJK mengawasi bank-bank di Indonesia yang menjual asuransi serta investasi yang justru banyak membohongi rakyat.

Baca Juga:

Bappebti: Masa Depan Aset Kripto Buatan Indonesia Cerah

Lebih lanjut, Wihadi mencurigai sikap OJK yang begitu keras terhadap kripto. Menurutnya, OJK menerapkan doubel standar dengan membebaskan bank berjualan produk-produk asuransi yang jelas membodohi dan membohongi masyarakat.

"Jadi, dalam hal ini OJK namanya sudah melakukan suatu tindakan yang dualisme atau dikatakan doublel standar," tegas dia.

Di satu sisi, kata Wihadi, OJK memperbolehkan bank-bank memperjualbelikan produk-produk asuransi bermasalah yang kerap merugikan masyarakat. Tapi di sisi lain, melarang kripto yang sejauh ini tidak pernah merugikan masyarakat.

"Jika OJK tetap ngotot melarang peredaran kripto di perbankan, saya mencurigai apa yang sedang dicari oleh lembaga yang dipimpin Wimboh Santoso ini sampai begitu kerasnya dengan keberadaan kripto," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Imbas Rusia Menginvasi Ukraina, Harga Bitcoin Kebakaran

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Awan Jatuh di Kampar Riau
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Awan Jatuh di Kampar Riau

“Subhanallah… Awan Jatuh Dikampar RIAU”

DPR Sahkan UU Pemasyarakatan
Indonesia
DPR Sahkan UU Pemasyarakatan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjadi undang-undang.

Mobilitas di Tol Trans Jawa Meningkat Dekati Hari Raya Lebaran
Indonesia
Mobilitas di Tol Trans Jawa Meningkat Dekati Hari Raya Lebaran

Mobilitas warga bepergian ke luar kota mulai meningkat sepekan sebelum Lebaran. Salah satunya di Tol Trans Jawa.

BPOM Buka 5 Farmasi Pemegang Izin Produksi Obat COVID-19 di Indonesia
Indonesia
BPOM Buka 5 Farmasi Pemegang Izin Produksi Obat COVID-19 di Indonesia

Molnupiravir siap diproduksi di dalam negeri pada Mei atau Juni 2022.

Modal Penyampaian LHKPN, Sandiagan Uno Berpeluang Didukung Kaum Perempuan di Pilpres 2024
Indonesia
Modal Penyampaian LHKPN, Sandiagan Uno Berpeluang Didukung Kaum Perempuan di Pilpres 2024

Data lain menunjukkan di generasi Z ada 27,95 persen perempuan

Kemen PPPA Desak Jaksa Banding Atas Putusan Perkosaan Herry Wirawan
Indonesia
Kemen PPPA Desak Jaksa Banding Atas Putusan Perkosaan Herry Wirawan

UU 17 tahun 2016 ini menegaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak disamping mendapatkan hukuman maksimal.

Kiprah Basarnas di Dunia Internasional
Indonesia
Kiprah Basarnas di Dunia Internasional

Basarnas juga turut aktif dalam keanggotaan International Civil Aviation Organisation (ICAO), International Maritime Organization (IMO) dan ASEAN

Legislator PPP Curiga Distributor Sengaja Timbun Minyak Goreng, Minta Polisi Lacak!
Indonesia
Legislator PPP Curiga Distributor Sengaja Timbun Minyak Goreng, Minta Polisi Lacak!

Oleh karena itu, dia meminta kepolisian dan satgas pangan melacak titik distribusi mana yang tiba-tiba pasokan langsung berlimpah satu hari pasca pengumuman harga eceran tertinggi (HET) dicabut.

Pemerintah Tunjuk Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia
Indonesia
Pemerintah Tunjuk Juru Bicara Presidensi G20 Indonesia

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan pembentukan tim jubir ditujukan untuk membangun kekompakan, kolaborasi, dan kepercayaan dalam negeri melalui sosialisasi dan promosi Presidensi G20 Indonesia.

Hakim Ultimatum Azis Syamsuddin: Jangan Berpikir Lakukan Pendekatan-Pendekatan
Indonesia
Hakim Ultimatum Azis Syamsuddin: Jangan Berpikir Lakukan Pendekatan-Pendekatan

Ketua Majelis Hakim Mochamad Damis mengultimatum mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.