DPR Perpanjang Waktu Pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi Gedung MPR/DPR RI. (Foto: doc.dpr ri)

MerahPutih.com - DPR RI batal mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) pada masa sidang V Tahun 2021-2022.

Waktu pembahasan RUU PDP akan diperpanjang pada masa sidang mendatang. Keputusan itu diambil dalam Rapat Paripurna ke-27 Masa Sidang V tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/7).

Baca Juga:

Rapat Paripurna DPR Bahas Perpanjangan Pembahasan RUU PDP

"Apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut sampai dengan Masa Sidang I tahun sidang 2022-2023 yang akan datang, apakah dapat disetujui?" tanya Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

"Setuju," jawab anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna tersebut.

Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus, dalam memimpin rapat ini. Rapat dihadiri 45 anggota dewan secara fisik dan 160 secara virtual serta izin 97 anggota. Rapat dinyatakan kuorum karena dihadiri 302 dari 575 anggota DPR.

Sebelumnya, Pimpinan Komisi I dan Pimpinan Komisi II sudah meminta perpanjangan waktu pembahasan kedua RUU tersebut. Permintaan tersebut disampaikan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Bamus DPR RI tanggal 29 Juni 2022.

Baca Juga:

DPR RI Minta Kemenparekraf Kembangkan Industri Kreatif Seni Pertunjukan

Menurut Dasco, RUU PDP masih terkendala soal keberadaan lembaga pengawas perlindungan data pribadi. DPR menginginkan lembaga pengawas merupakan lembaga independen yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

"Sementara pemerintah menginginkan agar lembaga pengawas tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika," ujarnya.

Dasco mengatakan, pimpinan DPR memberikan waktu satu masa sidang lagi agar pemerintah dan DPR mencapai kata sepakat soal otoritas lembaga pengawas perlindungan data pribadi.

"Diberikan kesempatan kepada pemerintah dan Komisi I DPR untuk melakukan sinkronisasi agar apa yang masih menjadi kendala dapat menjadi persepsi yang sama," kata Dasco. (Pon)

Baca Juga:

Komisi III DPR Minta ACT Buka-bukaan soal Audit Dana Sumbangan Publik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Bergeming soal TWK, BEM SI Demo di KPK Siang Ini
Indonesia
Jokowi Bergeming soal TWK, BEM SI Demo di KPK Siang Ini

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Gerakan Selamatkan KPK (GASAK) bakal menggelar demo di depan Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/9). sekira pukul 14.00 WIB.

 PPP: Presidential Threshold Hadiah Bagi Partai
Indonesia
PPP: Presidential Threshold Hadiah Bagi Partai

Sejauh ini belum ada rencana merevisi UU Pemilu sehingga ketentuan UU tersebut tetap berlaku sepanjang menyangkut pasal-pasal yang tidak dibatalkan MK.

Densus Sebut Kelompok Jaringan Teroris JI Dikenal Lihai Menyusup ke Masyarakat
Indonesia
Densus Sebut Kelompok Jaringan Teroris JI Dikenal Lihai Menyusup ke Masyarakat

"Mereka lihai menyesuaikan dengan kondisi, keadaan yang ada, mungkin ikut berpolitik juga, menyusup ke dalam masyarakat, dan kemudian menggunakan cara-cara yang terlihat damai, aman," ujar Kabag Bantuan Operasi Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar

Survei IPO: Ketidakpuasan Pada Pemerintahan Jokowi Tinggi
Indonesia
Survei IPO: Ketidakpuasan Pada Pemerintahan Jokowi Tinggi

Tingkat ketidakpuasan terhadap pemerintahan Joko Widodo diklaim tinggi. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menyebut hasil survei menunjukkan ketidakpuasan mencapai 51 persen.

Lima Jenderal Bintang Tiga Ini Dinilai Paling Berpeluang Isi Jabatan KSAD
Indonesia
Lima Jenderal Bintang Tiga Ini Dinilai Paling Berpeluang Isi Jabatan KSAD

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Andika Perkasa dalam waktu dekat akan dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto.

KA Lokal Pangrango Bogor- Sukabumi Kembali Beroperasi Besok, Ini Jadwalnya
Indonesia
KA Lokal Pangrango Bogor- Sukabumi Kembali Beroperasi Besok, Ini Jadwalnya

Kereta Api (KA) Lokal Pangrango Bogor-Sukabumi kembali beroperasi melayani masyarakat yang akan berpergian, mulai Minggu 10 April 2022 besok. KA Lokal ini sempat rehat sejenak untuk dilakukan pembangunan jalur ganda, revitalisasi stasiun dan persinyalan.

Bakal Adakan Salat Jumat, Masjid Istiqlal Hanya Boleh Diisi 25 Persen
Indonesia
Bakal Adakan Salat Jumat, Masjid Istiqlal Hanya Boleh Diisi 25 Persen

Masjid Istiqlal kembali dibuka untuk salat Jumat (20/8) dengan protokol kesehatan ketat.

DPR Minta Temuan BPK soal Kejanggalan Pengadaan Alat Tes Antigen Diinvestigasi
Indonesia
DPR Minta Temuan BPK soal Kejanggalan Pengadaan Alat Tes Antigen Diinvestigasi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kejanggalan terkait pengadaan alat tes antigen COVID-19 di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) periode 2020-2021. Merespons itu, anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher meminta agar temuan BPK tersebut diinvestigasi karena sudah melanggar sejumlah ketentuan yang berlaku.

Indonesia Minta Negara Maju Gelontorkan USD 100 Miliar Ke Negara Berkembang
Indonesia
Indonesia Minta Negara Maju Gelontorkan USD 100 Miliar Ke Negara Berkembang

Diharapkan agar negara berkembang dapat memperoleh mekanisme pendanaan yang mudah diakses, fleksibel, dan dengan prosedur yang sederhana.

Tekanan Harga Kemungkinan Terjadi Pada Periode 2022
Indonesia
Tekanan Harga Kemungkinan Terjadi Pada Periode 2022

Dengan inflasi yang masih relatif baik, fokus pemerintah adalah mengakselerasi pemulihan supaya lebih kuat lagi.