DPR Peringatkan BPOM Harus Lepas dari Kepentingan saat Uji Vaksin Petugas memindahkan vaksin COVID-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin (7/12/2020). (ANTARA FOTO/MUKHLIS JR)

MerahPutih.com - Persiapan peluncuran vaksin COVID-19 harus hati-hati dan melalui persiapan matang.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PPP Anas Thahir menuturkan, sebelum mengeluarkan persetujuan penggunaan vaksin COVID-19 pada masa darurat atau emergency use authorization (EUA), BPOM harus benar-benar menggunakan asas kehati-hatian.

Yakni memprioritaskan pertimbangan keamanan, keselamatan, dan khasiat vaksin.

Baca Juga:

Jepang Borong 10 Ribu Pendingin Vaksin COVID19

"BPOM juga harus bisa bekerja secara independen, transparan, dan lepas dari campur tangan siapa pun," kata Anas dalam keterangannya, Jumat (11/12).

Anas menyebut, pemerintah juga perlu melakukan percepatan pengembangan dan produksi vaksin Merah Putih sebagai andalan nasional yang aman dan ampuh.

"Ini agar Indonesia bisa segera melepas ketergantungan terhadap produksi vaksin asing," jelas Anas.

Vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma. (Foto: Antara).
Vaksin COVID-19 Sinovac saat tiba di Bio Farma. (Foto: Antara).

Ia menambahkan, sebagai wujud keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat, pemerintah bisa meningkatkan proporsi skema "vaksin program" menjadi lebih besar dari "vaksin mandiri". Yakni dari total target vaksinasi nasional.

"Dengan demikian, vaksinasi bagi masyarakat kurang mampu menjadi lebih banyak yang ter-cover," jelas Anas Thahir.

Ia juga mengingatkan, populasi yang akan divaksinasi supaya diperluas sehingga bisa menjangkau semua kelompok umur. Termasuk usia di bawah 18 tahun dan usia di atas 59 tahun.

"Dan pada saat yang sama, pemerintah harus memastikan kesiapan sistem pemantauan (surveilans) kejadian ikutan pasca imunisasi secara efektif," tutup anggota DPR dari dapil Jatim III ini.

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Bersabar Untuk Vaksinasi COVID-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito menegaskan, kedatangan vaksin Sinovac ke Indonesia untuk memastikan ketersediaannya untuk masyarakat, kendati belum ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Disinggung alasan kedatangan Sinovac ke Indonesia meski belum ada izin, Wiku tidak menjawab.

Yang jelas, selama izin dari BPOM belum keluar, vaksinasi masal tidak akan dilakukan.

"Belum, karena prinsip keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah yang utama," ujarnya kepada wartawan. (Knu)

Baca Juga:

DPR Usulkan Pejabat Negara Jadi yang Pertama Divaksin COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pegawai Duga KPK Bersiasat Tutupi Hasil TWK
Indonesia
Pegawai Duga KPK Bersiasat Tutupi Hasil TWK

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional

Eks Wali Kota Jakpus Hingga Kadishub DKI Bakal Bersaksi di Sidang Rizieq
Indonesia
Eks Wali Kota Jakpus Hingga Kadishub DKI Bakal Bersaksi di Sidang Rizieq

Bayu akan memberikan kesaksian terkait kasus kerumunan di Petamburan dalam acara pernikahan putri Rizieq Shihab

Bangun Citra Desa, Telkom University Ajari Warga Bermain Medsos
Indonesia
Bangun Citra Desa, Telkom University Ajari Warga Bermain Medsos

Warga desa sebagai komunikator yang berada di berbagai pelosok desa di Jawa Barat punya peran strategis membangun narasi positif melalui media sosial.

Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April
Indonesia
Muhammadiyah Tetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah pada 13 April

PP Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1442 Hijriah jatuh pada 13 April 2021

Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal Merintangi Penyidikan dan Pemufakatan Jahat
Indonesia
Azis Syamsuddin Bisa Dijerat Pasal Merintangi Penyidikan dan Pemufakatan Jahat

Tantangan bagi lembaga yang dipimpin Filri Bahuri itu untuk bisa membuktikan keterlibatan Azis

Di Bali, Aparat Mulai Tindak Orang Asing Pelanggar Prokes
Indonesia
Di Bali, Aparat Mulai Tindak Orang Asing Pelanggar Prokes

"Jangan lalu di Bali mereka boleh seenaknya abai dengan protokol kesehatan," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi

Ikut Demo Mahasiswa dan Dosen, Rektor Uniba Solo Lepas Baju dan Pilih Mundur
Indonesia
Ikut Demo Mahasiswa dan Dosen, Rektor Uniba Solo Lepas Baju dan Pilih Mundur

"Saya merasa bertanggung jawab pada kondisi yang terjadi di Uniba. Apa yang dirasakan civitas akademika juga saya rasakan," ujar Pramono.

Pengguna KRL Makin Membludak, Rata-rata 300 Ribu Per Hari
Indonesia
Pengguna KRL Makin Membludak, Rata-rata 300 Ribu Per Hari

Anne mengingatkan pengguna bahwa akan terjadi antrean di sejumlah stasiun keberangkatan jam sibuk pada sore hari.

Epidemiolog UGM: Pembukaan Bioskop Berisiko Munculkan Kluster Baru
Indonesia
Epidemiolog UGM: Pembukaan Bioskop Berisiko Munculkan Kluster Baru

Ruangan tertutup berisi banyak orang sangat rentan menjadi tempat penularan terutama ketika tidak diterapkan protokol kesehatan dengan baik.

Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan KA Jarak Jauh
Indonesia
Libur Panjang, PT KAI Tambah Perjalanan KA Jarak Jauh

KA yang okupansinya cukup tinggi pada perjalanan akhir pekan ini, terutama yang menuju Semarang, Yogyakarta, Solo, Surabaya, dan Malang.