DPR Peringatkan Anggota Komcad tak Gagah-gagahan dan Menakuti Rakyat Presiden Jokowi memeriksa pasukan dalam Upacara Penetapan Komponen Cadangan Tahun Anggaran 2021 di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat, Kamis (7/10). ANTARA/Indra Arief

MerahPutih.com - Sebanyak 3.103 personil Komponen Cadangan (Komcad) angkatan pertama ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.

Anggota Komisi 1 DPR Sukamta menuturkan, menjadi Komcad bukan sebagai sarana gagah-gagahan, bukan untuk petantang petenteng. Terpikul amanat dan beban di pundak untuk ikut mempertahankan negara.

Baca Juga

Presiden Jokowi Tetapkan 3.103 Komcad, Harus Siaga Jika Dipanggil Negara

“Komcad Bersama TNI tentunya, harus mampu mengayomi dan melindungi masyarakat luas, bekerja sama dengan komponen-komponen lain seperti Pamswakarsa di Polri,” terang Sukamta kepada wartawan yang dikutip, Jumat (8/10).

Sukamta menjelaskan, menjadi Komcad haruslah didasarkan kepada panggilan jiwa yang dilandasi cinta kepada Tanah Air dan bangsa.

"Menjadi Komcad bukan sebagai sarana gagah-gagahan, bukan juga untuk 'petantang-petenteng'. Ada amanat dan beban di pundak untuk ikut mempertahankan negara," ujar Sukamta.

Anggota DPR bidang pertahanan itu mengatakan, selama masa aktif Komcad harus tunduk kepada hukum disiplin militer.

Lalu wajib memenuhi perintah mobilisasi karena fungsinya sebagai tentara cadangan diberlakukan hukum yang sama dengan komponen utama (TNI).

Ketika masa tidak aktif, kata Sukamta, diharapkan Komcad tetap mampu menjaga sikapnya dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sukamta
Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta. Foto: Fraksi PKS

Mantan Anggota Panja RUU PSDN ini juga menekankan selain dari sisi SDM, Komcad juga meliputi sumber daya alam (SDA), sumber daya buatan (SDB), dan sarana-prasarana nasional.

Ia berharap Kementerian Pertahanan juga jangan lupa untuk mengelola 3 resources non-SDM tadi secara tepat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di antaranya UU RI Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN).

Legislator Dapil Yogyakarta ini menambahkan, pengelolaan Komcad 3 sumber daya itu tidak bersifat sukarela. Pemerintah, kata dia, memilih untuk menetapkan 3 sumber daya tadi menjadi Komcad.

Dikatakan Sukamta, pemilik tidak bisa menolak sebagaimana diatur dalam UU PSDN Pasal 79. Ada sanksi pidana penjara maksimal 4 tahun bagi pemilik dan pengelola SDA, SDB dan sarprasnas yang dengan sengaja tidak mau menyerahkan pemanfaatan sumber daya miliknya yang telah ditetapkan sebagai Komcad.

“Bagi sumber daya yang ditetapkan sebagai Komcad, selama masa aktif, biaya perawatan dan pemeliharaan ditanggung oleh negara,” terang Sukamta.

Sukamta mencontohkan rumah si A berdasarkan analisis pemerintah masuk wilayah strategis yang harus dimasukkan ke dalam Komcad. Maka, selama masa aktif biaya-biaya tadi ditanggung negara.

Jika terjadi perang dan rumah si A rusak atau bahkan hancur maka tanggung jawab negara untuk membangunnya kembali. Ini lebih menguntungkan dari sisi pemilik daripada jika rumahnya hancur akibat perang dan negara tidak menanggungnya karena bukan bagian dari Komcad.

“Nah, sekali lagi, pemerintah jangan lupa terhadap pengaturan-pengaturan sumber daya ini. Pengaturan ini kita harapkan memenuhi keadilan dari sisi hak asasi warga negara,” tutup Sukamta. (Knu)

Baca Juga

Indef Sebut Komcad Efisienkan Anggaran Pertahanan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketua MPR Minta TNI-Polri Habisi KKB, Urusan HAM Bicarakan Kemudian
Indonesia
Ketua MPR Minta TNI-Polri Habisi KKB, Urusan HAM Bicarakan Kemudian

Tanggal 15 April KKB menembak mati seorang pelajar SMA di Kabupaten Puncak bernama Ali Mom

Stimulus dan Permintaan Bikin Kegiatan Dunia Usaha Bergeliat
Indonesia
Stimulus dan Permintaan Bikin Kegiatan Dunia Usaha Bergeliat

BI pun mencatat kapasitas produksi terpakai mengalami peningkatan pada kuartal I 2021 menjadi sebesar 73,38 persen,

[HOAKS atau FAKTA]: Shopee Bagikan Cashback Rp2 Juta bagi Pemilik Aplikasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Shopee Bagikan Cashback Rp2 Juta bagi Pemilik Aplikasi

Beredar pesan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan Shopee terkait pemberian cashback kepada pengguna aplikasi senilai Rp2 juta

12 Ribu Lebih Personel Polri Segera Diberikan Pelatihan Jadi Vaksinator
Indonesia
12 Ribu Lebih Personel Polri Segera Diberikan Pelatihan Jadi Vaksinator

Polri juga menyiapkan 40.336 personel Babinkamtibmas di seluruh daerah untuk bertindak sebagai tracer

Basrief Arief Jaksa Agung Era SBY Meninggal Dunia
Indonesia
Basrief Arief Jaksa Agung Era SBY Meninggal Dunia

Basrief menjabat sebagai Jaksa Agung hingga Oktober 2014. Saat itu, dia didampingi oleh Darmono dan Andhi Nirwanto sebagai Wakil Jaksa Agung.

[HOAKS atau FAKTA]: Ketua MUI Memperbolehkan Merapatkan Saf Salat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ketua MUI Memperbolehkan Merapatkan Saf Salat

Ketika melakukan dzikir selepas salat, diharapkan agar kembali merenggangkan saf

Ini Sederet Perusahaan Pemberi Fee Bansos ke Eks Mensos Juliari
Indonesia
Ini Sederet Perusahaan Pemberi Fee Bansos ke Eks Mensos Juliari

Fee dengan total Rp 29 miliar tersebut diberikan para vendor bansos COVID-19 sejak Mei 2020 hingga Desember 2020

Raja Mangkunegara IX Mangkat, Keluarga Belum Pikirkan Suksesi Pengganti Adipati
Indonesia
Raja Mangkunegara IX Mangkat, Keluarga Belum Pikirkan Suksesi Pengganti Adipati

"Kami belum membahas soal itu (suksesi Adipati Mangkunegara) yang baru. Sekarang fokus pemakaman," kata Bhre.

10 Instansi yang Paling Diminati Pelamar CPNS, Kantor Anies Posisi Bontot
Indonesia
10 Instansi yang Paling Diminati Pelamar CPNS, Kantor Anies Posisi Bontot

Bagi masyarakat yang belum sempat melamar masih ada waktu 5 hari masa ditutupnya pendaftaran CPNS dan PPPK pada tanggal 26 Juli 2021.

Trade Expo Indonesia (TEI) ke-36 Bidik Transaksi USD 1,5 Miliar
Indonesia
Trade Expo Indonesia (TEI) ke-36 Bidik Transaksi USD 1,5 Miliar

Indonesia ingin menjadikan TEI 2021 ini sebagai momentum meraih peluang meningkatkan volume ekspor Indonesia di pasar internasional.