DPR-Pemerintah 'Ketuk Palu' RUU Ciptaker, Pengamat: Sudah Diduga dari Awal Ilustrasi rapat EPR (dpr.go.id)

Merahputih.com - Diam-diam Badan Legislasi (Baleg) DPR dengan pemerintah telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja pada Sabtu (3/10) kemarin malam. Untuk disetujui menjadi Undang-undang DPR akan gelar rapat paripurna.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin mengaku sedari awal DPR dan pemerintah akan menyetujui RUU Cipta Kerja menjadi UU. Bahkan ia tak heran jika DPR dan pemerintah secara senyap menyetujui RUU tersebut.

Baca Juga

KSPI: Omnibus Law Kurangi Kesejahteraan dan Rusak Buruh

"Sudah diduga dari awal. Walaupun buruh kecewa dan menolak, DPR dan Pemerintah ketuk palu," kata Ujang kepada Merahputih.com, Minggu (4/10).

Menurutnya, saat ini Legislatif dan pemerintah sudah tidak pro terhadap rakyat dengan memuluskan RUU Cipta Kerja itu. Sebab langkah pemerintah ini sangat merugikan kaum buruh dan menguntungkan pengusaha.

"Bukan berjuang untuk buruh dan rakyat, tapi lebih mendukung kaum pemilik modal," jelas dia.

Ilustrasi Demo Buruh menolak RUU Ciptaker (Foto: MerahPutih/Widi Hatmoko)

Sehingga, akan aneh jika DPR menggagalkan RUU Cipta Kerja. "Maka aneh jika DPR dan Pemerintah menggagalkan RUU Omnibus Law. Pasti mereka sahkan," ungkap dia.

Ada satu tahap lagi RUU Cipta Kerja menjadi UU, dengan begitu menurut dia, sekuat apapun penolakan RUU Cipta Kerja dan bahkan melakukan aksi besar-besaran DPR dan pemerintah tetap akan mengesahkan menjadi Undang-undang.

Baca Juga

HMI Minta Omnibus Law Disahkan

Hal itu, berkaca pada peristiwa Revisi UU KPK besarnya aksi masa dari masyarakat dan mahasiswa tak merubah niatan pembatalan Revisi UU KPK itu dan sekarang sudah disahkan.

"Sepertinya mereka tetap akan ketok palu. Walaupun banyak yang akan demo. Lihat Revisi UU KPK. Banyak yang demo pun diketok palu," tutupnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Jakarta Dilarang Berwisata ke Banten
Indonesia
Warga Jakarta Dilarang Berwisata ke Banten

Wisata pesisir pantai Banten menjadi solusi bagi warga luar daerah untuk merayakan liburan Lebaran 1442 Hijriah.

Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi
Indonesia
Jadi Deklarator KAMI, Gatot Nurmantyo Keluhkan Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Ideologi

Menurut dia, hal itu harus dibenahi agar Indonesia terus berdiri.

Diotaki Dokter Abal-abal, Klinik Aborsi di Cempaka Putih Gugurkan 32 Ribu Janin
Indonesia
Diotaki Dokter Abal-abal, Klinik Aborsi di Cempaka Putih Gugurkan 32 Ribu Janin

Klinik aborsi ilegal di Jalan Percetakan Negara III, Jakarta Pusat, diketahui telah mengugurkan 32.760 janin sejak beroperasi dari tahun 2017 lalu.

BNPT Gelar Pertemuan dengan Tokoh Papua
Indonesia
BNPT Gelar Pertemuan dengan Tokoh Papua

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) akan menggelar pertemuan dan dialog kebangsaan dengan sejumlah tokoh Papua di Timika pada Jumat (11/6).

Update COVID-19 Senin (28/12): Pasien Sembuh Bertambah 6.302 Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Senin (28/12): Pasien Sembuh Bertambah 6.302 Kasus

Masyarakat diingatkan bahwa risiko krisis tenaga kesehatan itu nyata

Pimpinan KPK Tegaskan Tak Akan Cabut SK Penonaktifan Novel Baswedan Cs
Indonesia
Pimpinan KPK Tegaskan Tak Akan Cabut SK Penonaktifan Novel Baswedan Cs

SK Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 dikeluarkan oleh Pimpinan KPK sesuai tugas dan kewenangan

PN Jaksel Lanjutkan Sidang Perkara Dugaan Penggelapan
Indonesia
PN Jaksel Lanjutkan Sidang Perkara Dugaan Penggelapan

Philipus H Sitepu menerangkan, tanpa prosedur PT. GPE tiba-tiba berhenti dan tidak mau lagi mengerjakan penambangan batu bara

Anak Nurhadi dan Pejabat Kemenpan RB Terseret Kasus Perintangan Penyidikan
Indonesia
Anak Nurhadi dan Pejabat Kemenpan RB Terseret Kasus Perintangan Penyidikan

KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap anak bekas Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, Rizqi Aulia Rahmi, Kamis (25/3).

Pemerintah Jangan Terlalu Fokus Tangani Kesehatan hingga Ekonomi Keteteran
Indonesia
Pemerintah Jangan Terlalu Fokus Tangani Kesehatan hingga Ekonomi Keteteran

Indonesia harus mengakselerasi keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi.

AHY Curhat ke Mahfud MD Jika Kedaulatannya Sedang Direbut
Indonesia
AHY Curhat ke Mahfud MD Jika Kedaulatannya Sedang Direbut

AHY bertemu Mahfud usai menyerahkan berkas AD/ART dan kepengurusan Partai Demokrat ke Kantor Kemenko Polhukam. Ia didampingi Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, dan sejumlah kader.