DPR Pastikan UU Cipta Kerja Larang Perusahaan Kurangi Upah Buruh Buruh perempuan menggelar aksi tolak omnibus law cipta lapangan kerja (MP/Rizki Fitrianto)

Merahputih.com - DPR memastikan Undang-Undang Cipta Kerja melarang perusahaan mengurangi upah buruh yang telanjur diberikan lebih tinggi, sebelum nomenklatur upah minimum sektoral dihapus dalam UU Omnibus Law tersebut.

"Saya pastikan nomenklatur (upah minimum sektoral) kami hapus. Tapi kami tambah di aturan peralihan, bagi pekerja yang sudah menerima lebih tinggi dari upah minimum kabupaten/kota, perusahaan dilarang membayar kurang dari upah minimum yang telah dia kemukakan," ujar Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Agtas dikutip Antara, Rabu (21/10).

Baca Juga:

Pandemi, Resesi dan UU Cipta Kerja di Satu Tahun Jokowi-Ma'ruf

Nomenklatur upah minimum sektoral dalam pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan memang sudah disepakati oleh DPR dan Pemerintah untuk dihapuskan dengan UU Cipta Kerja.

Sehingga yang dikenal di Indonesia, setelah berlakunya UU Cipta Kerja, hanya upah minimum provinsi dan kabupaten/kota.

Buruh perempuan menggelar aksi tolak omnibus law cipta lapangan kerja (Foto: Mp/Rizki Fitrianto)

Namun, UU Cipta Kerja menyebutkan di pasal selanjutnya (pasal 88E) bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88C ayat (1) dan ayat (2) UU Cipta Kerja itu berlaku bagi pekerja/ buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.

Seluruh fraksi di panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja DPR RI bersama pemerintah pada rapat Panja pada Minggu 27 September 2020 itu sepakat.

Baca Juga:

Polda Metro Bekuk Penghasut dalam Demo Rusuh UU Cipta Kerja

Walaupun nomenklatur Upah Minimum Sektoral sudah tidak ada dalam UU Cipta Kerja, pengurangan upah buruh tidak boleh terjadi setelah berlakunya UU Omnibus Law tersebut.

"Artinya, upah minimum sektoral tetap ada di dalam UU Cipta Kerja. Sekalipun nomenklaturnya kami hapus," kata Supratman. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih Andalkan Impor Migas, DPR Pertanyakan Kinerja SKK Migas
Indonesia
Masih Andalkan Impor Migas, DPR Pertanyakan Kinerja SKK Migas

Pengurangan impor tersebut, kata Ratna Juwita, seharusnya dapat dikurangi minimal 50% dalam rentang waktu 2021-2024.

Aksi Reuni 212 Bakal Desak Sukmawati Diproses Hukum, Pengacara: Itu Bentuk Pengancaman
Indonesia
Aksi Reuni 212 Bakal Desak Sukmawati Diproses Hukum, Pengacara: Itu Bentuk Pengancaman

Petrus Salestinus menyesalkan adanya rencana aksi Reuni 212 dengan isi materi bakal mendesak proses hukum terhadap kliennya.

Banyak Temuan Kasus Tanpa Gejala, Anies Tambah Tes COVID-19
Indonesia
Banyak Temuan Kasus Tanpa Gejala, Anies Tambah Tes COVID-19

66 persen kasus positif yang ditemukan di DKI merupakan kasus tanpa gejala

Pemerintah Siapkan Inisiatif Modernisasi Koperasi
Indonesia
Pemerintah Siapkan Inisiatif Modernisasi Koperasi

Kementerian KUKM juga sedang menyusun strategi nasional yang akan menjadi instrumen kebijakan untuk mewadahi kerja kolaboratif seluruh pemangku kebijakan.

Salurkan Kemarahan, Warga Korban Banjir Disarankan Ramai-Ramai Gugat Anies
Indonesia
Salurkan Kemarahan, Warga Korban Banjir Disarankan Ramai-Ramai Gugat Anies

Gubernur DKI seharusnya bertanggung jawab menjamin keselamatan kehidupan warga daerahnya dari persoalan banjir.

BI: Pertumbuhan Ekonomi DKI Triwulan II Kontraksi -8,22 Persen
Indonesia
BI: Pertumbuhan Ekonomi DKI Triwulan II Kontraksi -8,22 Persen

Ekonoml DKI pada triwulan ini terkontraksi sebesar -8,22 persen.

Kehadiran Yasonna di Konpers PDIP Dinilai Bentuk Intervensi Hukum
Indonesia
Kehadiran Yasonna di Konpers PDIP Dinilai Bentuk Intervensi Hukum

Tidak mungkin kehadiran Yasonna Laoly tak ikut membicarakan proses hukum.

[HOAKS atau FAKTA): Anies Sebut Biarkan Pribumi yang Bekerja
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA): Anies Sebut Biarkan Pribumi yang Bekerja

Pada unggahan foto tersebut ditambahkan narasi “BIARKAN PRIBUMI YANG BEKERJA” dan keterangan “Ingat ya “PRIBUMI” yang dimaksud kadrun ini….”.

Boy Rafli Resmi Berpangkat Komjen, Argo Yuwono Jabat Irjen
Indonesia
Boy Rafli Resmi Berpangkat Komjen, Argo Yuwono Jabat Irjen

Awi menambahkan acara kenaikan pangkat ini hanya dihadiri oleh pati Polri yang berdinas di DKI Jakarta

Ratusan Pedagang Pasar Baru Jalani Tes Swab COVID-19
Indonesia
Ratusan Pedagang Pasar Baru Jalani Tes Swab COVID-19

Terlihat ada sejumlah petugas medis berpakaian hazmat melakukan pengecekan terhadap warga dan pedagang di sana.