DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj/aa.)

MerahPutih.com - DPR RI memastikan fit and proper test calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo kali ini bakal berbeda dari sebelumnya lantaran dilangsungkan di tengah pandemi COVID-19.

“Yang membedakan adalah sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan pimpinan DPR RI, ada batas maksimal kehadiran baik yang melakukan fit and proper test maupun yang akan di-fit and proper test,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/1).

Baca Juga:

Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak

Dasco menyatakan, ada ketentuan bagi para anggota DPR RI yakni cukup 20 sampai 30 persen yang hadir secara fisik sementara sisanya dapat melalui virtual saja. Menurut dia, untuk calon Kapolri sendiri cukup didampingi beberapa orang saja.

“Jadi anggota itu ada ketentuannya 20 atau 30 persen yang datang fisik lainnya virtual. Lalu untuk calon Kapolti mungkin ditentukan pendampingnya beberapa orang saja,” ungkap Ketua Harian DPP Gerindra itu.

Dasco Gerindra
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MP/Kanugraha)

Namun, Dasco menjelaskan mekanisme tata cara termasuk penyerahan makalah dan waktu dan tempat fit and proper test merupakan domain Komisi III DPR RI. Setelah diputuskan rapat badan konsultasi pengganti bamus, Komisi III akan menindaklanjuti rangkaian fit and proper test calon Kapolri baru.

“Soal fit and proper test, soal RDP itu adalah domain Komisi III di mana hasil RDP ada masukan dari masyatakat itu salah satu bahan Komisi III untuk memberikan pertimbangan keseluruhan hasil fit and proper test,” papar dia.

Politikus Gerindra itu mengakui tidak ada yang baru mengenai kebijakan calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi, lantaran sebelumnya juga Presiden selalu mengusulkan satu nama sebagai calon Kapolri. Namun, prosedur yang dilakukan Jokowi itu sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden, bukan sekali ini saja soal calon Kapolri tunggal, tetapi memang sudah beberapa kali,” tutup legislator asal Dapil Banten 3 itu. (Knu)

Baca Juga:

Tindak Lanjut Hasil Temuan Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI Jadi PR Komjen Listyo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masjid Raya Al-Azhom Batasi Kapasitas Hanya 1.000 Orang
Indonesia
Masjid Raya Al-Azhom Batasi Kapasitas Hanya 1.000 Orang

Kapasitas Masjid Raya Al-Azhom dibatasi hanya untuk 1.000 orang selama Ramadan.

Peneliti Belanda Ingatkan Pentingnya Waspada Penurunan Tanah di Cekungan Bandung
Indonesia
Peneliti Belanda Ingatkan Pentingnya Waspada Penurunan Tanah di Cekungan Bandung

Rien A.C. Dam yang pernah mengerjakan tesis S2 dan disertasi S3 di Bandung itu menyampaikan bahwa Cekungan Bandung merupakan daerah yang spesial.

Polisi Tangkap Musisi Berinisial AN karena Narkoba
Indonesia
Polisi Tangkap Musisi Berinisial AN karena Narkoba

Polres Metro Jakarta Barat mengamankan seorang musisi ternama berinisial EAP alias AN karena diduga penyalagunaan narkoba jenis ganja.

Babak Baru Seleksi KPU-Bawaslu, Calon Bakal Jalani Tes Wawancara dan Kesehatan
Indonesia
Babak Baru Seleksi KPU-Bawaslu, Calon Bakal Jalani Tes Wawancara dan Kesehatan

Setelah menggelar sejumlah rangkaian tes, tim seleksi (timsel) calon anggota KPU dan Bawaslu periode 2022-2027 akan melanjutkan ke tahap selanjutnya.

Komnas HAM Duga TWK Bentuk Penyingkiran Pegawai KPK yang Distigma Taliban
Indonesia
Komnas HAM Duga TWK Bentuk Penyingkiran Pegawai KPK yang Distigma Taliban

Komisioner Komnas HAM, Amiruddin menduga, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan bentuk pennyingkiran terhadap para pegawai yang distigma sebagai taliban.

Dewan Pers Minta Polisi Jadikan Media Sebagai Partner
Indonesia
Dewan Pers Minta Polisi Jadikan Media Sebagai Partner

Arif mengajak Divisi Humas Polri untuk mengedepankan dialog dalam menyikapi sebuah produk jurnalistik yang diliput oleh awak media.

Polri Segera Undang Eks Pegawai KPK Buat Sosialisasi Pengangkatan PNS
Indonesia
Polri Segera Undang Eks Pegawai KPK Buat Sosialisasi Pengangkatan PNS

57 eks pegawai KPK tersebut diangkat sebagai PNS apabila telah menandatangani surat pernyataan di antaranya bersedia menjadi PNS.

Wisma Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi RS Lapangan COVID-19
Indonesia
Wisma Haji Pondok Gede Disiapkan Jadi RS Lapangan COVID-19

Wisma Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, tengah dipersiapkan menjadi Rumah Sakit (RS) Lapangan perawatan pasien COVID-19 di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Satpol PP DKI Sebut Banyak Tempat Hiburan Tutup Jam 9, Buka Lagi pada 11 Malam
Indonesia
Satpol PP DKI Sebut Banyak Tempat Hiburan Tutup Jam 9, Buka Lagi pada 11 Malam

Satpol PP DKI Jakarta mengakui kerap kucing-kucingan dengan pelaku usaha atau tempat hiburan dalam pelaksanaan pengawasan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

 Muktamar ke-34 Kukuhkan NU Organisasi Inklusif dan Adaptif
Indonesia
Muktamar ke-34 Kukuhkan NU Organisasi Inklusif dan Adaptif

Duet Kiai Miftah bersama Gus Yahya memunculkan ekspektasi tinggi tidak hanya dari Nahdliyin, tapi juga rakyat Indonesia.