DPR Pastikan Uji Kelayakan Kepatutan Komjen Listyo Bakal Beda Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/wsj/aa.)

MerahPutih.com - DPR RI memastikan fit and proper test calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo kali ini bakal berbeda dari sebelumnya lantaran dilangsungkan di tengah pandemi COVID-19.

“Yang membedakan adalah sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan pimpinan DPR RI, ada batas maksimal kehadiran baik yang melakukan fit and proper test maupun yang akan di-fit and proper test,” kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, kepada para wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (19/1).

Baca Juga:

Fit and Proper Test Komjen Listyo di DPR Diprediksi Tak Akan Bergejolak

Dasco menyatakan, ada ketentuan bagi para anggota DPR RI yakni cukup 20 sampai 30 persen yang hadir secara fisik sementara sisanya dapat melalui virtual saja. Menurut dia, untuk calon Kapolri sendiri cukup didampingi beberapa orang saja.

“Jadi anggota itu ada ketentuannya 20 atau 30 persen yang datang fisik lainnya virtual. Lalu untuk calon Kapolti mungkin ditentukan pendampingnya beberapa orang saja,” ungkap Ketua Harian DPP Gerindra itu.

Dasco Gerindra
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Mapolda Metro Jaya (MP/Kanugraha)

Namun, Dasco menjelaskan mekanisme tata cara termasuk penyerahan makalah dan waktu dan tempat fit and proper test merupakan domain Komisi III DPR RI. Setelah diputuskan rapat badan konsultasi pengganti bamus, Komisi III akan menindaklanjuti rangkaian fit and proper test calon Kapolri baru.

“Soal fit and proper test, soal RDP itu adalah domain Komisi III di mana hasil RDP ada masukan dari masyatakat itu salah satu bahan Komisi III untuk memberikan pertimbangan keseluruhan hasil fit and proper test,” papar dia.

Politikus Gerindra itu mengakui tidak ada yang baru mengenai kebijakan calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi, lantaran sebelumnya juga Presiden selalu mengusulkan satu nama sebagai calon Kapolri. Namun, prosedur yang dilakukan Jokowi itu sudah sesuai aturan yang berlaku.

“Apa yang disampaikan oleh Presiden, bukan sekali ini saja soal calon Kapolri tunggal, tetapi memang sudah beberapa kali,” tutup legislator asal Dapil Banten 3 itu. (Knu)

Baca Juga:

Tindak Lanjut Hasil Temuan Komnas HAM soal Kematian 6 Laskar FPI Jadi PR Komjen Listyo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Densus 88 Perlu Gunakan Instrumen UU Terorisme Proses Dugaan Keterlibatan Oknum FPI
Indonesia
Densus 88 Perlu Gunakan Instrumen UU Terorisme Proses Dugaan Keterlibatan Oknum FPI

Ini koheren dengan aksi terorisme yang akhir-akhir diduga di dalamnya ada anggota FPI

Sidak ke Pasar Modern, Tim Gabungan Temukan Makanan Kadaluarsa Dijual
Indonesia
Sidak ke Pasar Modern, Tim Gabungan Temukan Makanan Kadaluarsa Dijual

"Hasil inspeksi kami temukan sejumlah produk yang tidak tertera tanggal kadaluarsanya, khususnya untuk makanan curah," ujar Sri pada Merahputih.com.

Wagub DKI Ogah Tanggapi Ocehan Ketua DPRD soal TGUPP
Indonesia
Wagub DKI Ogah Tanggapi Ocehan Ketua DPRD soal TGUPP

"Saya enggak bisa komentarin itu. Itu menjadi hak dari siapa saja untuk memberikan penilaian," ujar Riza

Insentif COVID-19 Membuka Risiko Korupsi dan Pemborosan
Indonesia
Insentif COVID-19 Membuka Risiko Korupsi dan Pemborosan

“BPK menyadari kondisi tersebut dan oleh karena itu sedang melakukan audit komprehensif berbasis risiko,” kata Ketua BPK Agung.

KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda
Indonesia
KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda

KPK telah menetapkan Hadinoto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada 7 Agustus 2019 lalu.

Pertama Kerja Sama dengan KPK, Mabes Polri Klaim Langsung Tangkap Kepala Daerah
Indonesia
Pertama Kerja Sama dengan KPK, Mabes Polri Klaim Langsung Tangkap Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri bersinergi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat

Najwa Shihab Dipolisikan, Fadli Zon: Demokrasi Macam Apa?
Indonesia
Najwa Shihab Dipolisikan, Fadli Zon: Demokrasi Macam Apa?

Apa yang dilakukan oleh Najwa merupakan hal brilian

Gedung BPOM Terbakar, Ini Kronologisnya
Indonesia
Gedung BPOM Terbakar, Ini Kronologisnya

Terbakarnya Gedung BPOM diketahui dari laporan warga yang diterima petugas Dinas Gulkarmat pada Minggu malam, pukul 21.30 WIB.

Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar
Indonesia
Pemprov DKI Terima Aset Tanah dan Bangunan Rp153 Miliar

Penyerahan aset itu merupakan tindak lanjut atas kewajiban perusahaan

ASN Kedapatan Liburan Natal-Tahun Baru Bakal Diberi Sanksi
Indonesia
ASN Kedapatan Liburan Natal-Tahun Baru Bakal Diberi Sanksi

Aparatur sipil negara (ASN) harus memberi contoh yang baik bagi masyarakat terkait dengan larangan cuti akhir tahun.