DPR Pastikan RUU PKS Bukan Mengatur Kebebasan Berhubungan Badan Demo dukung RUU PKS. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat memastikan, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) hanya mengatur pencegahan dan penindakan terhadap kekerasan seksual, bukan mengatur soal kebebasan berhubungan badan atau soal keluarga.

Anggota Komisi III DPR Taufik Basari meluruskan, berbagai kekeliruan dan kesalahpahaman sejumlah kelompok masyarakat terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang saat ini masih dibahas oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Juga:

Baleg Bakal Lakukan Pendekatan Sosiokultural Terhadap RUU PKS

"Saya ingin mengajak seluruh pihak, saling mengisi dan meluruskan kesalahpahaman tersebut. Ada yang menyatakan (RUU) ini pesanan Barat, ini mendukung kebebasan seksual, ini pesanan LGBT (kelompok lesbian, gay, biseksual transgender), dan sebagainya yang bukan substansi (RUU) penghapusan kekerasan seksual," ujar Taufik di Jakarta, Rabu (19/8).

Ia menjelaskan, isu sentral yang menjadi fokus RUU Penghapusan Kekerasan Seksual adalah terkait kekerasan.

"Ketika belajar hukum, ada tata hukum, ada kamar-kamar pembahasan. Kamar pembahasan RUU ini adalah kekerasan, yang semua pihak pasti berusaha menghapus kekerasan, tetapi (RUU) ini secara spesifik mengatur kekerasan seksual,” terang Taufik Basari, yang saat ini turut aktif sebagai Ketua Fraksi Partai NasDem MPR RI.

Taufik Basari menyampaikan narasi-narasi keliru tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual hanya akan membuat korban semakin terpojok. Padahal, negara punya tanggung jawab melindungi korban kekerasan seksual dan mencegah kejahatan itu tidak lagi terulang.

 Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari (Foto: Antara/Genta Tenri Mawangi)
Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari (Foto: Antara/Genta Tenri Mawangi)

"Semakin kita menarasikan keliru, kita akan membebani korban. Korban punya harapan RUU itu segera diundangkan. Korban berharap ada aturan hukum yang bisa memberi perlindungan. Harapan negara hadir membantu pencegahan dan pemulihan korban,” sebut Taufik Basari.

RUU Penghapusan Kekerasan Seksual masuk ke dalam daftar program legislasi nasional (prolegnas) prioritas 2021. RUU itu jadi usulan atau inisiatif Baleg DPR RI.

"Kelompok agama, seluruh kelompok masyarakat untuk menyebarkan pemahaman yang tepat mengenai RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," katanya dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

DPR Dapat Apresiasi Gegara Masukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Animo Masyarakat Buat Vaksinasi di Bandung Tinggi
Indonesia
Animo Masyarakat Buat Vaksinasi di Bandung Tinggi

Saat ini, kata Yana, dosis pertama sudah mencapai 52 persen dan dosis kedua baru 30 persen. Kota Bandung miliki target vaksinasi sekitar 1.952.000 orang.

Yudi Latif Beberkan 'Islam Garam' dan Bukan 'Islam Gincu' ala Bung Hatta
Indonesia
Yudi Latif Beberkan 'Islam Garam' dan Bukan 'Islam Gincu' ala Bung Hatta

“Hal ini menandakan betapa Hatta sangat memegang prinsip keyakinannya namun tetap rileks menghadapi perbedaan,” ucap Yudi.

KPK Mulai Usut Dugaan Pemberian Uang Terkait Perizinan Usaha di Sidoarjo
Indonesia
KPK Mulai Usut Dugaan Pemberian Uang Terkait Perizinan Usaha di Sidoarjo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa sejumlah saksi terkait dugaan gratifikasi di Pemkab Sidoarjo, Kamis (24/3). Para saksi diperiksa untuk mengusut dugaan pemberian uang agar perizinan usaha dapat diperoleh di Sidoarjo.

Mahfud MD soal PeduliLindungi: Indonesia Lebih Baik dari AS Terkait COVID-19
Indonesia
Mahfud MD soal PeduliLindungi: Indonesia Lebih Baik dari AS Terkait COVID-19

"Nyatanya kita berhasil mengatasi COVID-19 lebih baik dari AS," sambungnya.

Puan: Permudah Guru Honorer Ikuti Seleksi Aparatur Sipil Negara
Indonesia
Puan: Permudah Guru Honorer Ikuti Seleksi Aparatur Sipil Negara

Di tengah keterbatasan fasilitas serta sarana dan prasarana saat pembelajaran jarak jauh, khususnya di daerah-daerah yang kesulitan jaringan internet, bapak/ibu guru tidak menyerah.

Di Balik Mulai Pulihnya Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri
Indonesia
Di Balik Mulai Pulihnya Pertumbuhan Ekonomi Dalam Negeri

Momentum ekonomi nasional melambung tinggi terjadi pada triwulan II 2021 yang mencapai 7,07 persen (yoy) mengingat baseline dari kuartal yang sama tahun sebelumnya sangat rendah.

Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015
Indonesia
Komnas HAM Minta Jokowi Evaluasi Kepmenaker 260/2015

Komnas HAM meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 260 Tahun 2015.

Penghuni Kerangkeng Manusia Bupati Langkat Dipekerjakan di Ladang Sawit Tanpa Upah
Indonesia
Penghuni Kerangkeng Manusia Bupati Langkat Dipekerjakan di Ladang Sawit Tanpa Upah

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terus menggali informasi terkait keberadaan kerangkeng manusia di kediaman Bupati nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin Angin.

Pembentukan Koalisi Dini Mengubah Tren di Pilpres 2024
Indonesia
Pembentukan Koalisi Dini Mengubah Tren di Pilpres 2024

Koalisi dini membuka percaturan baru, mengubah trend politik ke depannya.

Waspada, BPOM Temukan Kopi Miliki Kandungan Berbahaya
Indonesia
Waspada, BPOM Temukan Kopi Miliki Kandungan Berbahaya

BPOM melakukan operasi penindakan terhadap sarana ilegal yang memproduksi pangan dan obat tradisional mengandung bahan kimia obat.