DPR Pastikan Dana Haji Disimpan di Bank Syariah dan SBSN Ilustrasi jemaah haji. (Foto: pixabay/GLady)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat memastikan pengelolaan dana haji aman dan tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Saat ini, dana haji sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi oleh Komisi VIII DPR.

"Yang perlu kami sampaikan, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu dipergunakan untuk hal-hal yang di luar kepentingan ibadah haji," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, dalam keteranganya di Jakarta, Senin (7/6).

Baca Juga:

Meski Prihatin, Mang Oded Ajak Jemaah Haji Bandung Lapang Dada

Dia menjelaskan, dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme pembiayaan sukuk (obligasi syariah) atau surat berharga syariah negara (SBSN).

"Karena kan sebetulnya dana haji tersebut kalau hanya disimpan begitu saja tentu kan tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga," ujarnya.

Ia menerangkan dana haji itu ada yang disimpan di bank-bank syariah, ada yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga. Surat berharga itu, memiliki nilai manfaat yang didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut.

Ace mengatakan, karena uang haji ditempatkan dengan skema SBSN maka bagi siapa pun yang mempergunakan SBSN tersebut menjadi hak yang menggunakannya. Namun, ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN itu.

"Yaitu ya rata-rata flat di angkat 7 persen, nah karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme pemanfaatan di perbankan syariah, ada yang diinvestasi dalam negeri, investasi luar negeri, termasuk di antaranya soal surat berharga syariah negara itu," ungkapnya.

Ace meyakinkan masyarakat bahwa para jamaah mendapatkan nilai manfaat dari penempatan dana haji tersebut. Contohnya, menurut dia pembiayaan total haji per orang untuk 2019 lalu sesungguhnya mencapai Rp70 juta sementara jamaah haji hanya membayar Rp35 juta.

"Nah dari mana sisa pembayaran yang Rp35 juta sisanya? Ya itu diambil dari nilai manfaat dana kelolaan haji itu. Jadi memang dana haji tersebut ya ada, dan aman," ucap Ace.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang menjelaskan, dana haji yang bersumber dari setoran pendaftaran haji sesuai amanat Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014, dikelola oleh BPKH. Setoran Rp25 juta itu dikelola oleh BPKH selama masa daftar tunggu.

Masjidil Haram. (Foto: Haramain TV)
Masjidil Haram. (Foto: Haramain TV)

"Hasil kelolaan BPKH itu yang melunasi seluruh kebutuhan berangkat haji setiap jamaah. Jamaah haji kita pada dasarnya hanya membayar rata-rata Rp35 juta, padahal biaya haji dibutuhkan sekitar Rp64 Juta-Rp70 juta setiap jamaah. Untuk mencukupi itulah BPKH diamanatkan mengelola uang haji agar tertutupi kekurangannya," ucapnya.

Ia memastikan, bahwa yang mengelola uang haji adalah BPKH. DPR selalu mengawasi dan meminta perkembangan kelolaan ke BPKH agar uang haji dapat dipantau dalam prosedur yang baik dan menghasilkan.

Mengenai isu di media sosial yang menyebut dana haji digunakan untuk proyek pemerintah, Marwan menilai isu itu sengaja dibuat pihak tak bertanggung jawab agar masyarakat resah.

"Karena selama ini uang haji tidak ada masalah, kenapa sekarang gencar beritanya?" ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Jokowi Diharap Buka Keran Diplomasi dengan Raja Arab Saudi Soal Kuota Haji

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Bansos dari Rumah Dirjen Linjamsos Kemensos
Indonesia
KPK Amankan Dokumen Terkait Kasus Bansos dari Rumah Dirjen Linjamsos Kemensos

KPK mengamankan sejumlah dokumen hasil penggeledahan di rumah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial Pepen Nazaruddin.

PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan
Indonesia
PKS Tegaskan Reformasi Perpajakan Harus Menjunjung Prinsip Keadilan

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyoroti rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan reformasi perpajakan untuk mengejar pemenuhan target tahun 2022.

KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas
Indonesia
KSPI Sebut Ada Perusahaan Larang Karyawan Positif COVID-19 Melapor ke Satgas

Adanya karyawan yang positif COVID-19 rupanya dianggap aib bagi sebagian perusahaan.

41 Napi Tewas Dalam Kebakaran, Pemerintah Harus Benahi Manajemen Penjara
Indonesia
41 Napi Tewas Dalam Kebakaran, Pemerintah Harus Benahi Manajemen Penjara

Investigasi Menkum HAM Yasonna Laoly harus membuka tabir penyebab kebakaran, jadi bukan sekedar datang meninjau.

MUI Minta Umat Salat Idulfitri dan Berlebaran di Rumah
Indonesia
MUI Minta Umat Salat Idulfitri dan Berlebaran di Rumah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta umat untuk menerapkan protokol kesehatan saat Hari Raya Idulfitri.

Pemerintah Rampungkan 11 Proyek Strategis Rp135 Triliun Saat Pandemi
Indonesia
Pemerintah Rampungkan 11 Proyek Strategis Rp135 Triliun Saat Pandemi

Daftar PSN pertama kali ditetapkan melalui Perpres 3/2016 meliputi 225 Proyek dan 1 Program, lalu direvisi tahun 2017 melalui Perpres 58/2017 hingga meliputi 245 Proyek dan 2 Program.

Kadiv Propam Polri Irjen Ignatius Sigit Meninggal Dunia
Indonesia
Kadiv Propam Polri Irjen Ignatius Sigit Meninggal Dunia

Kadiv Propam Irjen Ignatius Sigit, meninggal dunia

Tidak Semua Sekolah di Bandung Bakal Gelar Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Tidak Semua Sekolah di Bandung Bakal Gelar Sekolah Tatap Muka

PTM terbatas tidak boleh dipaksakan dan PTM terbatas hanya dilaksanakan oleh sekolah yang sudah siap dan telah memenuhi uji kelaikan.

[Hoaks atau Fakta]: Anies Sebut Solusi Banjir Jakarta Tunggu Musim Kemarau
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Anies Sebut Solusi Banjir Jakarta Tunggu Musim Kemarau

Dalam artikel tersebut tidak ada pernyataan Gubernur Anies yang mengatakan “SOLUSI BANJIR ITU MUDAH TINGGAL TUNGGU MUSIM KEMARAU.”

Pasca Serangan di Mabes Polri, Jokowi Minta TNI Hingga BIN Waspada
Indonesia
Pasca Serangan di Mabes Polri, Jokowi Minta TNI Hingga BIN Waspada

Jokowi juga meminta masyarakat untuk tetap tenang