DPR Ogah Tunda Pilkada Serentak 2020 Kerumunan massa saat daftar pilkada. (Ismail/Jawa Tengah).

MerahPutih.com - Desakan agar Pilkada Serentak kembali ditunda karena maraknya kasus COVID-19 diberbagai daerah, ditegaskan Dewan Perwakilan Rakyat, belum ada pemikiran untuk menunda pelaksanaan pilkada.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menegaskan, keputusan penyelenggaraan Pilkada tanggal 9 Desember 2020 telah disepakati antara DPR, Pemerintah dan penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP melalui Perppu nomor 2 tahun 2020.

Guspardi mengungkapkan, awalnya Komisi II DPR meminta penundaan Pilkada dilakukan hingga 2021, namun pemerintah beragumentasi tidak ada yang bisa menjamin pandemi Covid-19 kapan akan menurun atau berakhir.

Baca Juga:

Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar

Sehingga akhirnya, Gugus Tugas COVID-19 saat itu, memberikan rekomendasi Pilkada 2020 bisa digelar jika penegakan ketat protokol kesehatan dapat dilaksanakan.

"Itu artinya, kata kuncinya dalam kondisi pandemi COVID-19 pelaksanaan Pilkada 2020 ini yang perlu ditegakkan adalah disiplin protokol kesehatan harus betul-betul dilaksanakan dan diawasi dengan ketat," ujarnya.

Guspardi mengatakan, pada tahapan pendaftaran bakal pasangan calon (paslon) pada tanggal 4 - September, memang terjadi banyak pelanggaran terkait protokol kesehatan, namun telah dievaluasi Komisi II bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP.

TPS
Ilustrasi TPS. (Foto: Antara).

Ia berharap, tren pandemi COVID-19 menjelang hari pencoblosan Pilkada 9 Desember akan menurun, sehingga kekhawatiran akan terjadi klaster Pilkada akan menghilang.

"Perlu juga kita melihat trennya ini, kalau sekarang ini kebetulan trennya sedang naik, mudah mudahan di Oktober dan November sudah melandai dan akhirnya bisa menurun," katanya.

Tim Pemantau Pilkada Komnas HAM Indonesia dan berbagai LSM yang bergerak dalam bidang demokratisasi, merekomendasikan kepada pemerintah dan penyelenggara Pemilu agar pelaksanaan Pilkada 2020 ditunda karena pandemi COVID-19 yang belum mereda di Indonesia dan kemungkinan besar membuat klaster baru yang membahayakan nyawa masyarakat.

Baca Juga:

Jerat Pidana Calon Kepala Daerah Pelanggar Protokol Kesehatan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI
Indonesia
Presiden PKS Kritik DPRD Lantaran Terkesan Tak Niat Tunjuk Wagub DKI

"Kita melihat realitas politik, dengan dua calon yang diajukan ini tidak bergerak, ada keengganan. Maka PKS membaca realitas ini. PKS akan mencoba mencabut satu calon," ujar Sohibul.

Polri: Diserang Teroris Risiko Jadi Polisi
Indonesia
Polri: Diserang Teroris Risiko Jadi Polisi

12 Maret lalu polisi menangkap seorang terduga teroris bernama Husain Alkas Abu Hamzah di sekitar Sibolga

Kebijakan Menhub Hapus 50 Persen Ketentuan Penumpang di Transoportasi Umum Keliru
Indonesia
Kebijakan Menhub Hapus 50 Persen Ketentuan Penumpang di Transoportasi Umum Keliru

Pengaturan operasional berbagai moda transportasi umum sangat siginifikan menyukseskan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengendalikan transmisi COVID-19.

'Si Pitung' Turun Tangan Tanggulangi COVID-19 di Jakarta Pusat
Indonesia
'Si Pitung' Turun Tangan Tanggulangi COVID-19 di Jakarta Pusat

Pemda, TNI dan Polri memiliki tugas dalam pengawasan pendisiplinan protokol kesehatan masyarakat

KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Nurhadi
Indonesia
KPK Periksa 2 Saksi Terkait Kasus Nurhadi

Dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara di MA itu, KPK telah menetapkan tiga orang tersangka

Dua Cawagub DKI Serahkan Dokumen Syarat Administrasi ke Anies
Indonesia
Dua Cawagub DKI Serahkan Dokumen Syarat Administrasi ke Anies

"Tadi udah iya (menyerahkan dokumen syarat menjadi cawagub DKI). Udah semua dikirim," kata Riza

 Komnas HAM Harap Masyarakat Jangan Jadi Korban Hukum PSBB
Indonesia
Komnas HAM Harap Masyarakat Jangan Jadi Korban Hukum PSBB

Daripada sanksi kurungan, Komnas HAM lebih merekomendasikan sanksi yang sifatnya non-diskriminatif bagi pelanggar PSBB.

Bershio Kerbau, Jokowi: Katanya Tahun Ini Saya Harus Kerja Keras
Indonesia
Bershio Kerbau, Jokowi: Katanya Tahun Ini Saya Harus Kerja Keras

Jokowi tiba di ICE BSD sekitar pukul 09.00 WIB dengan mengenakan pakaian tradisional Tiongkok, Cheongsam berwarna merah

ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi
Indonesia
ICW Kaget Dengar Pidato Jokowi Soal Korupsi

Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tidak pernah main-main dalam pemberantasan korupsi

Gaji Bos-bos Pengelola Kartu Pra Kerja, Tertinggi Rp77,5 Juta
Indonesia
Gaji Bos-bos Pengelola Kartu Pra Kerja, Tertinggi Rp77,5 Juta

Gaji tersebut merupakan hak keuangan dari manajemen pengelola selama menjalankan program vokasi semi bansos ini.