DPR Nilai PPDB Picu Ketidakadilan Sejumlah orang tua murid terdampak PPDB DKI Jakarta melakukan unjuk rasa di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (23/6/2020). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

MerahPutih.com - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) banyak dikeluhkan sebagian orang tua murid karena menggunakan batas usai.

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai, polemik kriteria PPBD ini sebenarnya sudah tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan diturunkan menjadi PP Nomor 17 Tahun 2010. Menurutnya, kriteria ini sebenarnya sudah isu 10 tahun yang lalu, dan memang baru diterapkan DKI setahun ini.

Baca Juga

PPDB 2020 Dinilai Terlalu Dipaksakan

"Saya termasuk yang tidak setuju umur ini menjadi kriteria bagi penentuan lulus tidaknya anak-anak bisa masuk sekolah, kayak enggak ada ukuran lain, kira-kira gitu," kata Huda dalam diskusi akhir pekan Polemik MNC Trijaya Network bertajuk 'Pemuda dan Pendidikan Kita di Masa Pandemi', Minggu (28/6).

Dia mengaku banyak orang tua yang mengeluhkan kepadanya terkait kriteria PPDB berdasarkan umur tersebut. Huda menceritakan, jika dirinya ditelfon oleh seorang ibu-ibu yang beberapa waktu lalu ikut kegiatan demonstrasi di Gedung Balai Kota DKI Jakarta terkait persoalan ini.

Dalam percakapannya, kata dia, sang ibu menceritakan jika anaknya ingin masuk ke SMA yang lokasinya hanya 5 meter dari rumahnya.

Dua orang guru membantu wali murid mengisi data saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring jalur zonasi tingkat SMP di SD Negeri Pesantren 2, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020). Sejumlah SD di daerah itu membuka layanan bantuan pendaftaran PPDB daring ke jenjang SMP kepada alumninya agar tidak terjadi kesalahan dalam mendaftar karena kekurangtahuan wali murid. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/nz
Dua orang guru membantu wali murid mengisi data saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) daring jalur zonasi tingkat SMP di SD Negeri Pesantren 2, Kota Kediri, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020). Sejumlah SD di daerah itu membuka layanan bantuan pendaftaran PPDB daring ke jenjang SMP kepada alumninya agar tidak terjadi kesalahan dalam mendaftar karena kekurangtahuan wali murid. ANTARA FOTO/Prasetia Fauzani/nz

Tapi, karena dinas pendidikan (Disdik) DKI Jakarta menerapkan sistem zonasi itu yang paling utama adalah umur, sehingga anaknya harus kalah dengan anak-anak lain yang umurnya lebih muda.

"Ini yang disebut ketidakadilan, ini yang tidak boleh terjadi. Saya meminta kepada Kemendikbud kemarin untuk meninjau juklak juknis yang dikeluarkan Disdik DKU yang tidak senafas, tidak selaras dengan aturan atau regulasi yang dikeluarkan oleh kemendikbud," kata dia.

Politikus PKB itu menjelaskan, sebenarnya sistem zonasi itu harusnya kriteria utamanya adalah jarak anak-anak siswa yang terdekat dari sekolah yang dituju. Sehingga, anak-anak yang masuk zona tersebut lah yang semestisnya mendapatkan prioritas.

"Tapi di DKI umur didahulukan gitu baru kriteria jarak, ini yang gak adil gitu," ujar dia.

Melihat banyaknya masyarakat yang mengeluhkan terkait kriteria yang dipakai dalam PPDB, Huda mendorong Kemendikbud untuk melakukan koreksi total terkait dengan parameter atau kriteria-krteria menyangkut PPDB.

"Saya kira bikinlah ukuran yang lebih kualitatif, yang lebih mencerminkan dunia pendidikan," ujar dia.

Ia menyebut kegiatan pendidikan di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 sebagai bentuk darurat pendidikan. Syaiful beralasan, banyak murid sekolah dan mahasiswa yang tidak dapat belajar secara maksimal melalui pendidikan jarak jauh.

"Kita sedang menghadapi darurat pendidikan di Indonesia. Kenapa darurat pendidikan, karena anak-anak kita tidak maksimal bisa belajar," kata Huda.

Ia menuturkan, pendidikan jarak jauh tersebut belum efektif karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belum menyiapkan adaptasi kurikulum.

Selain itu, dia juga menyebut tidak semua sekolah dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh karena fasilitas sekolah yang tidak mencukupi atau orangtua murid yang tidak punya pulsa untuk mengakses internet.

"Jadi banyak sekolah swasta yang kolaps, dari sekian ribu sekolah banyak yang kolaps karena orangtua tidak bisa membayar SPP dan sebagainya," kata Syaiful.

Syaiful menambahkan, kondisi pandemi yang sedang terjadi juga dapat berpengaruh pada perkembangan gizi anak karena menurunnya penghasilan para orangtua.

Baca Juga

Proses PPDB Picu Keberatan dan Sulitkan Orang Tua Peserta Didik

"Pendapatan orang tua turun akhirnya tidak bisa memebrikan makanan yang bergizi bagi anak-anak Indonesia. Risikonya adalah semakin banyak anak-anak indonesia yang masuk pada fase yang disebut stunting," kata Syaiful.

Menurut dia, berkurangnya asupan gizi tersebut juga dapat menyebabkana anak-anak tidak dapat menerima pengetahuan dengan baik. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya
Indonesia
Anak Amien Rais dan Pimpinan KPK Ribut di Pesawat, Ini Kronologinya

Mumtaz Rais diingatkan Wakil Ketua KPK Pamolango Nawawi mematikan ponsel di dalam pesawat.

Penyebab Keponakan JK "Lolos" dari Jeruji Besi
Indonesia
Penyebab Keponakan JK "Lolos" dari Jeruji Besi

Polisi membeberkan alasan mengapa tidak menahan keponakan Sadikin Aksa meski telah ditetapkan sebagai tersangka.

Satu Pegawai Positif COVID-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara
Indonesia
Satu Pegawai Positif COVID-19, PN Jakarta Barat Ditutup Sementara

Penutupan rencananya berlangsung hingga (10/8).

MA Korting Hukuman Eks Wali Kota Cilegon
Indonesia
MA Korting Hukuman Eks Wali Kota Cilegon

Iman Ariyadi diketahui terbukti menerima suap sebesar Rp 700 juta dari PT KIEC

Dalam Sepekan Dishub Raup Puluhan Juta, Ojek Paling Banyak Langgar PSBB
Indonesia
Dalam Sepekan Dishub Raup Puluhan Juta, Ojek Paling Banyak Langgar PSBB

Dishub DKI Jakarta mengumpulkan uang sebesar Rp22.725.000 dari hasil pelanggar PSBB jilid II.

1.700 Anggota Polres Jakarta Pusat Jalani Vaksin Tahap Dua
Indonesia
1.700 Anggota Polres Jakarta Pusat Jalani Vaksin Tahap Dua

Sebanyak 1.700 anggota Polres Metro Jakarta Pusat menjalani vaksinasi COVID-19 tahap dua pada Rabu (24/3).

IKAPPI Pertanyakan Anies yang Belum Temukan Solusi Pengganti Kantong Plastik
Indonesia
IKAPPI Pertanyakan Anies yang Belum Temukan Solusi Pengganti Kantong Plastik

Penggunaan kantong kresek untuk beberapa komoditas basah masih sangat dibutuhkan dan terus dilakukan di pasar tradisional.

Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran Pejabat Jadi Komisaris BUMN
Indonesia
Pemerintah Tegaskan Tidak Ada Pelanggaran Pejabat Jadi Komisaris BUMN

Para pejabat yang berasal dari lembaga atau institusi lain, merupakan representasi dari pemerintah.

BPOM Beri Izin Penggunaan Darurat Vaksin COVID-19 Sinopharm
Indonesia
BPOM Beri Izin Penggunaan Darurat Vaksin COVID-19 Sinopharm

Vaksin ini dimanfaatkan dalam program Vaksinasi Gotong Royong yang menyasar kalangan pegawai perkantoran.

Apakah Vaksin COVID-19 Sinovac Aman? Begini Penjelasan Ahli Kedokteran
Indonesia
Apakah Vaksin COVID-19 Sinovac Aman? Begini Penjelasan Ahli Kedokteran

Vaksinasi COVID-19 di Indonesia sudah dilakukan pada Rabu (13/1). Namun, masih banyak masyarakat yang masih meragukan keamanan vaksin produksi Sinovac tersebut.