DPR Nilai Pemerintah 'Kawal' Kepulangan Djoko Tjandra ke Indonesia Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman. (Foto: Bennyharmannet)

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman menilai, pemerintah tak serius atas lolosnya buron terpidana kasus Bank Bali, Djoko Tjandra. Hal ini diungkapkan saat rapat kerja dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kemenkumham, Senin (13/7),

Benny mengatakan bahwa jelas sekali kronologi adanya skenario agar Djoko Tjandra bisa masuk dan lolos hingga meninggalkan Indonesia dengan aman.

Baca Juga

Djoko Tjandra ke Pontianak Gunakan Pesawat, Keluar-Masuk Indonesia Lewat Entikong?

"Kita ribut setelah dia berangkat meninggalkan Indonesia. Padahal kita tahu Djoko Tjandra masuk diskenariokan dan dikawal karena lihat saja surat-suratnya, yurisprudensi, itu menunjukkan skenario sesatkan publik,," jelas Benny.

"Tapi kita yang mungkin dalami dan cermati kasus ini, tampak sekali ini sebuah permainan dan sandiwara yang enak ditonton," ujar Benny.

Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)
Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)

Politikus Demokrat ini lantas menyebutkan kronologi ketika pada 5 Mei 2020 lalu melalui Divisi Hubungan Internasional Polri menghapuskan red notice, lalu pada 13 Mei, penghapusan nama Djoko Tjandra dari Daftar Pencarian Orang (DPO) Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), dan pada 27 Juni karena permintaan DPO Kejaksaan maka dicari dan diminta dimasukkan dalam SSTM PCS bersatus DPO.

"Pada 3 Juli, kejaksaan kirim surat tentang pencegahan atas nama Djoko, lalu ditindaklanjuti Dirjen dengan membuat siar ke seluruh penjuru Indonesia atas nama Djoko Tjandra, 23 Juni keluar paspor. Apalagi ini benar, kita nggak usah ikut main-main, ini permainan," katanya.

Menurut Benny, publik memiliki akal sehat untuk memberikan penilaian. Dengan adanya dokumen tersebut, semakin meyakinkan dugaan bahwa masuknya Djoko Tjandra ke Indonesia dikawal "karpet merah" oleh pemerintah.

"Pemerintah terbuka aja kalau butuh Djoko untuk investasi bawa uang. Seperti Menkumham (Yasonna Laoly) jeput Maria (Maria Pauline) jauh di Serbia. Ada keterbukaan saja daripada Dirjen diminta jelaskan kepada publik. Dirjen minta jelaskan kasus ini ke Komisi III," katanya.

Benny pun meminta Presiden Jokowi memberikan penjelasan terbuka kepada publik soal kasus Djoko Tjandra ini. Termasuk mengenai adanya kabar mengenai dugaan Djoko Tjandra hadir dalam jamuan makan malam dengan Presiden.

"Kalau enggak ada penjelasan, nanti publik ada imajinasi, dibuka pintu masuk setelah Djoko makan malam. Stop aja karena memang dikehendaki masuk Indonesia. Dia masuk Indonesia bawa apa, itu lebih baik daripada main'," katanya.

Baca Juga

Kuasa Hukum Upayakan Djoko Tjandra Hadiri Sidang PK

Terkait pembuatan paspor Djoko Tjandra, Dirjen Imigrasi Joni Ginting menuturkan pihak Kemenkum HAM sedang melakukan penyelidikan. Menurutnya, Inspektorat Kemenkum HAM turun langsung menyelidikinya.

"(Pihak Kanim Jakut) sudah (dimintai keterangan), Inspektorat juga sudah turun. Ini lagi on going," sebut Jhoni. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI
Indonesia
Luhut Minta Perketat Pencegahan COVID-19, Ini Tanggapan Satpol PP DKI

Satgas COVID-19 DKI Jakarta akan mengevaluasi penerapan PSBB terkait arahan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Masa Transisi PSBB Jakarta, Gedung Gereja Katolik Bakal Diisi Tak Sampai 50 Persen
Indonesia
Masa Transisi PSBB Jakarta, Gedung Gereja Katolik Bakal Diisi Tak Sampai 50 Persen

Terdapat tiga hal yang masih harus dicermati pihak gereja sebelum memutuskan untuk membuka kembali pelayanan peribadatan.

Aksi Heroik Bhabinkantibmas dan Babinsa Bantu Wanita Melahirkan di Semak-semak
Indonesia
Aksi Heroik Bhabinkantibmas dan Babinsa Bantu Wanita Melahirkan di Semak-semak

Hampur saja wanita itu memotong tali pusarnya menggunakan Carter berkarat

Akhir PPKM Jilid II: Total Kasus Positif DKI 296.969 Jiwa, Sembuh 268.785 Orang
Indonesia
Akhir PPKM Jilid II: Total Kasus Positif DKI 296.969 Jiwa, Sembuh 268.785 Orang

Dengan positivity rate 20,6 persen, penambahan kasus positif hari ini mencapai 3.144 jiwa.

Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Aturan Pusat soal THR Lebaran 2021

Pemprov DKI hingga kini belum dapat menentukan dan masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terlebih dahulu soal aturan THR.

Dana Calhaj Gagal Berangkat Bisa Dikembalikan, Begini Prosedurnya
Indonesia
Dana Calhaj Gagal Berangkat Bisa Dikembalikan, Begini Prosedurnya

Meski diambil setoran pelunasannya, jemaah tidak kehilangan statusnya sebagai calon jemaah haji

Empat Kesepakatan Buruh dan DPR Soal RUU Cipta Kerja
Indonesia
Empat Kesepakatan Buruh dan DPR Soal RUU Cipta Kerja

"Memang kami harapakan klaster ketenagakerjaan itu dikeluarkan dan RUU Ciptaker kemudian dibahas apakah bisa revisi UU terkait atau hal-hal lain yang nanti bisa didiskusikan. Itu call tingginya," ujar Said Iqbal.

Tina Toon Ingin Imleknas Jadi Momentum Doa Agar Virus Corona Segera Hilang
Indonesia
Tina Toon Ingin Imleknas Jadi Momentum Doa Agar Virus Corona Segera Hilang

"Somoga bisa pulih kembali secara normal dari bidang ekonomi kesehatan, dan sosial," tutup ujar Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Agustina Hermanto.

SKK Migas Targetkan Pengeboran Minyak Naik 2 Kali Lipat
Indonesia
SKK Migas Targetkan Pengeboran Minyak Naik 2 Kali Lipat

Pengeboran menjadi kunci penambahan produksi dan cadangan migas di Indonesia. Ke depan jumlah sumur yang dibor, akan didorong untuk terus ditingkatkan sebesar 20-30 persen per tahun.

Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR
Indonesia
Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR

Kewajiban sertifikat halal merupakan upaya untuk memenuhi hak konsumen di Indonesia yang berpenduduk mayoritas beragama Islam