DPR Nilai Panduan Pembelajaran Kemendikbud tidak Jelas Aktivitas belajar-mengajar di Sekolah Taruna Papua (ANTARA/Evarianus Supar)

MerahPutih.com - Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menyoroti surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri terkait pembelajaran tahun ajaran baru dan akademik di masa pandemi COVID-19. Terutama soal panduan belajar mengajar.

Ia menilai, banyak orang tua murid dan guru merasa panduan yang dikeluarkan pemerintah belum menyentuh adaptasi perbaikan kurikulum dan metode pembelajaran proses belajar mengajar.

Baca Juga

Anies Pastikan Sekolah di Jakarta Belum Dibuka Meski Zona Hijau

Menurut Syaiful, panduan pembelajaran ini belum memuat secara detail beberapa hal. Pertama, tentang kurikulum untuk beradaptasi dengan masa pandemi COVID-19. Pasalnya, kurikulum menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh stakeholder dan pelaku pendidikan selama menjalani kegiatan belajar dari rumah.

Dia menyebutkan, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) selama tiga bulan terakhir ini menggunakan kurikulum yang berbasis pada konten. Kondisi ini menjadikan orang tua, siswa, dan guru mengalami kesulitan.

Pasalnya, kurikulum menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh stakeholder dan pelaku pendidikan selama menjalani kegiatan belajar dari rumah.
Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda

Ia melihat panduan ajaran baru yang diumumkan Menteri Nadiem Makarim belum menjelaskan skema bantuan bagi sekolah dan kampus yang terancam kolaps akibat pandemi.

"Itu sebabnya Kemendikbud harus melakukan koordinasi, konsolidasi, dan kolaborasi dengan pemda melalui Dinas Pendidikan baik di tingkat provinsi, kab/kota," jelas dia kepada wartawan di Jakarta, Rabu (17/6).

Syaiful lantas mendesak Mendikbud untuk belajar mencari tahu kondisi di berbagai daerah. Hal itu dimaksudkan agar ada aspirasi atau temuan yang didapat sebelum mengambil langkah dan membuat kebijakan.

"Kemendikbud harus mengambil langkah-langkah perbaikan terhadap kurikulum ini. Saya mengkritik keras terhadap Kemendikbud karena seolah-olah langsung lepas kepada sekolah," tutur Syaiful yang juga politikus PKB ini.

Syaiful juga mendorong supaya dalam panduan pembelajaran masa pandemi ini dirumuskan ulang terkait dengan perbaikan kurikulum era pandemi COVID-19 yang adaptif terhadap situasi terutama PJJ.

Baca Juga

Kapolda Metro Tegaskan Nasib PSBB Transisi Tergantung Masyarakat

Dalam hal ini, Kemendikbud perlu membuat peta kebutuhan pendidikan di masing-masing daerah meliputi berapa banyak sekolah di daerah memiliki infrastruktur terhadap akses internet.

Termasuk mendata berapa banyak sekolah yang tidak mampu melakukan protokol kesehatan karena ketidakmampuan pembiayaan alat-alat kesehatan.

Ia berharap Kemendikbud kedepannya dapat memastikan target Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar kuliah tahun anggaran 2020/2021 nanti.

"Ini agar anak-anak Indonesia bisa mengenyam pendidikan baik SD, SMP, SMA, SMK, dan kampus," tutup dia.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim

Seperti diketahui, Pemerintah memutuskan tahun ajaran baru tetap dibuka pada Juli, meski Indonesia masih berada dalam pandemi virus Corona (COVID-19). Untuk satuan pendidikan, boleh dibuka bagi wilayah yang berada di zona hijau.

"Pemerintah telah memutuskan bahwa tahun ajaran baru 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020," ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pendidikan dan Agama Kemenko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Agus Sartono, Senin (15/6).

Agus memberikan pengumuman menggantikan Menko PMK Muhadjir Effendy. Sudah ada aturan yang disusun lintas kementerian bagi pembelajaran di sekolah.

"Dalam rangka memberikan masa aman kepada masyarakat berkenaan dengan satuan pendidikan untuk pembelajaran tatap muka, telah disusun draf surat keputusan bersama (SKB) Menkes, Mendikbud, Menang, dan Mendagri sebagai panduan pelaksanaan pendidikan di daerah," tuturnya.

"SKB ini merupakan panduan penyelenggaraan pembelajaran tahun ajaran baru di masa pandemi COVID-19 bagi satuan pendidikan formal, dari jenjang pendidikan tinggi sampai pendidikan usia dini dan pendidikan non-formal. Ada beberapa ketentuan teknis terkait pendidikan tinggi pesantren yang akan diatur lebih lanjut oleh Mendikbud dan Menag," tambah dia.

Baca Juga

Bintang Emon Dibully Buzzer, Pengamat Minta Jokowi Turun Tangan

Menurut Agus, SKB ini merupakan wujud sinergi kebijakan dari berbagai sektor dalam urusan pemerintahan. Panduan ini, kata dia, menjadi acuan pemerintah daerah dalam mengatur satuan pendidikan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka berdasarkan protokol kesehatan.

Satuan pendidikan yang diprioritaskan dibuka adalah yang berada di wilayah dengan status zona hijau. Sekolah dibuka pertama untuk SLTA dan SLTP terlebih dahulu, barulah kemudian di tingkat SD dan PAUD. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Metro Jaya Bagikan 25 Ton Beras ke Warga Terdampak COVID-19
Indonesia
Polda Metro Jaya Bagikan 25 Ton Beras ke Warga Terdampak COVID-19

"Pada hari ini kita akan berbagi dengan masyarakat, kita membantu kesulitan masyarakat yang terdampak akibat wabah pandemi COVID-19 ini," ucap Sambodo

Ledakan Guncang Lebanon, Pemerintah Tetapkan Status Darurat
Indonesia
Ledakan Guncang Lebanon, Pemerintah Tetapkan Status Darurat

Penimbunan zat kimia bersifat eksplosif tersebut tidak dapat diterima, karena dilakukan secara serampangan tanpa memperhatikan aspek keamanan

Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review
Indonesia
Ketua PBNU Serukan UU Cipta Kerja Dilakukan Judicial Review

UU Cipta Kerja yang baru diputuskan pada Senin (5/10) lalu itu sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu kelompok.

Wujudkan Ikhtiar Menolong Sesama saat Pandemi Lewat Aksi #Donordirumahaja
Indonesia
Wujudkan Ikhtiar Menolong Sesama saat Pandemi Lewat Aksi #Donordirumahaja

Nur Azizah (28), perempuan pekerja swasta yang berinisiatif membuat gerakan donor darah bersama.

Masinton Pasaribu Desak KPK Usut Bocornya Sprinlidik
Indonesia
Masinton Pasaribu Desak KPK Usut Bocornya Sprinlidik

"Ini untuk menjaga integritas KPK," kata Masinton

KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda
Indonesia
KPK Bakal Bantu Otoritas Inggris Usut Suap Garuda

Dari investigasi yang dilakukan SFO tak tertutup kemungkinan terbukanya kerja sama antara KPK dan otoritas sejumlah negara lain, seperti Kanada atau Amerika Serikat.

 Tangani Pandemi COVID-19, Pemerintah Hanya Miliki 35 Ribu Dokter
Indonesia
Tangani Pandemi COVID-19, Pemerintah Hanya Miliki 35 Ribu Dokter

Yuri mengatakan, hingga saat ini sudah ada lebih dari 18 ribu orang yang mendaftar sebagai relawan penanggulangan Covid-19.

Sisa Waktu 2 Bulan, PSI Minta Anies Tak Menunda-nunda Pembahasan Anggaran 2021
Indonesia
Sisa Waktu 2 Bulan, PSI Minta Anies Tak Menunda-nunda Pembahasan Anggaran 2021

Pembahasan anggaran tersebut sudah terlambat hampir 3 bulan dari jadwal.

Pelanggar Masker di Probolinggo Dihukum Duduk di Samping Keranda Korban COVID-19
Indonesia
Pelanggar Masker di Probolinggo Dihukum Duduk di Samping Keranda Korban COVID-19

"Kami berharap dengan sanksi seperti ini jumlah pelanggar akan bisa semakin menurun karena kesadaran yang telah tertanam," pungkas Ugas

 Warga Tiongkok Terjangkit Virus Corona Tak Terpapar di Bali
Berita
Warga Tiongkok Terjangkit Virus Corona Tak Terpapar di Bali

Sangat kecil kemungkinan atau hampir tidak mungkin WN Tiongkok itu terpapar atau menularkan COVID-19 itu di Pulau Dewata.