DPR: Negara Kalah dengan Djoko Tjandra, Masa Satu Buronan Saja Susah Ditangkap Ketua Komisi III DPR Herman Hery (tengah) usai RDP dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi III DPR menyoroti kasus buron Kejaksaan Agung terkait korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko Tjandra yang masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.

"Persoalanya sekarang, sepertinya negara kalah dengan seorang Djoko Tjandra. Ini terkesan negara kalah. Masa satu orang buronan saja susah ditangkap," kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/7).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Buat e-KTP Setengah Jam, Ini Penjelasan Dukcapil Jaksel

Diketahui, Djoko Tjandra buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali pada 2009 lalu.

Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Joko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar dirampas untuk negara.

Sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini. Joko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan menjadi Papua Nugini pada Juni 2012.

Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)
Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)

Setelah 11 tahun buron, Djoko Tjandra dikabarkan kembali ke Indonesia. Bahkan, Djoko Tjandra mendaftarkan peninjauan kembali (PK) terkait perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020 lalu. Namun, Djoko Tjandra mangkir atau tidak menghadiri sidang PK yang digelar PN Jaksel pada Senin (6/7) kemarin dengan alasan sakit.

Alasan yang sama dipergunakan Djoko untuk tidak menghadiri sidang sebelumnya pada 29 Juni 2020.Herman Hery menyatakan, persoalan Djoko Tjandra sebenarnya sangat sederhana. Yang diperlukan saat ini hanya kemauan antarinstitusi penegak hukum untuk membekuk Djoko Tjandra.

"Tergantung kemauan institusi penegak hukum, berkoordinasi antara kejaksaan dan kepolisian untuk menangkap Djoko Tjandra," tegas dia.

Baca Juga:

Djoko Tjandra tak Berstatus DPO Saat Bikin e-KTP

Untuk itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengimbau, aparat penegak hukum untuk mempergunakan instrumen yang dimiliki untuk menangkap Djoko Tjandra.

"Saya mengimbau lakukan koordinasi dengan instrumen-instrumen yang sudah ada, segera tangkap Djoko Tjandra untuk membuktikan kepada publik bahwa negara tidak kalah dengan Djoko Tjandra," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Buntut e-KTP Djoko Tjandra, Wali Kota Jaksel: Silakan Tanya Dukcapil DKI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polda Jabar Panggil Lima Saksi Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung
Indonesia
Polda Jabar Panggil Lima Saksi Kerumunan Rizieq Shihab di Megamendung

Mereka dimintai keterangan, karena mereka memberi imbauan dan teguran kepada massa Rizieq yang berkerumun di Megamendung.

Silvany Pasaribu Patahkan Argumen PM Vanuatu, PDIP: Counter Attacknya Patut Diacungi Jempol
Indonesia
Silvany Pasaribu Patahkan Argumen PM Vanuatu, PDIP: Counter Attacknya Patut Diacungi Jempol

Indonesia memiliki tanggung jawab sejarah untuk memerjuangkan kepentingan nasional Indonesia

Polisi Periksa Saksi dari PT Kimia Farma Terkait Kasus Pelecehan di Bandara Soetta
Indonesia
Polisi Periksa Saksi dari PT Kimia Farma Terkait Kasus Pelecehan di Bandara Soetta

enyelidikan kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum tenaga kesehatan saat rapid test di Bandara Soekarno-Hatta terus berlanjut.

ICW Minta KPK Dalami Pernyataan Saksi Perkara Jaksa Pinangki
Indonesia
ICW Minta KPK Dalami Pernyataan Saksi Perkara Jaksa Pinangki

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, hal ini penting dilakukan untuk melihat potensi keterlibatan pihak lain.

 Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar
Indonesia
Pilkada Serentak Ngotot Digelar Desember 2020 Sebab Peluang Petahana Menang Besar

"Nanti khawatir penjabat yang dipilih mengisi kekosongan kepala daerah, akan merugikan partai nonpenguasa," jelas Titi Anggraini.

Waspada! Uang Hasil Judi Online untuk Kepentingan Pilkada 2020
Indonesia
Waspada! Uang Hasil Judi Online untuk Kepentingan Pilkada 2020

Sejak berkembangnya pandemi COVID- 19, perjudian online kian marak

Ahli Rancang Kota Nilai 'Rumah Vertikal' Solusi Kepemilikan Hunian Warga Jakarta
Indonesia
Ahli Rancang Kota Nilai 'Rumah Vertikal' Solusi Kepemilikan Hunian Warga Jakarta

Pemprov DKI Jakarta selalu berupaya untuk berkolaborasi dengan sektor swasta

PDIP Punya Kewajiban Moral Patuhi Proses Hukum KPK
Indonesia
PDIP Punya Kewajiban Moral Patuhi Proses Hukum KPK

Menurut Ray, tuduhan adanya 'framming' dalam proses penggeledahan sejatinya kurang tepat.

Lima Wilayah Jakarta Belum Dibuat Sumur Resapan Tank
Indonesia
Lima Wilayah Jakarta Belum Dibuat Sumur Resapan Tank

Sumur resapan ini sebagai antisipasi banjir terutama di musim hujan.