DPR: Negara Kalah dengan Djoko Tjandra, Masa Satu Buronan Saja Susah Ditangkap Ketua Komisi III DPR Herman Hery (tengah) usai RDP dengan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/7). (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Komisi III DPR menyoroti kasus buron Kejaksaan Agung terkait korupsi cessie (hak tagih) Bank Bali Djoko Tjandra yang masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi.

"Persoalanya sekarang, sepertinya negara kalah dengan seorang Djoko Tjandra. Ini terkesan negara kalah. Masa satu orang buronan saja susah ditangkap," kata Ketua Komisi III DPR Herman Hery, usai rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (7/7).

Baca Juga:

Djoko Tjandra Buat e-KTP Setengah Jam, Ini Penjelasan Dukcapil Jaksel

Diketahui, Djoko Tjandra buron dan melarikan diri ke Papua Nugini setelah Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali Kejagung terkait kasus korupsi cessie Bank Bali pada 2009 lalu.

Majelis PK MA memvonis Direktur PT Era Giat Prima itu bersalah dan menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara. Selain itu, Joko Tjandra juga dihukum membayar denda Rp15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar dirampas untuk negara.

Sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Djoko diduga kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat carter dari Bandara Halim Perdanakusuma menuju Port Moresby, Papua Nugini. Joko kemudian diketahui telah pindah kewarganegaraan menjadi Papua Nugini pada Juni 2012.

Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)
Djoko Tjandra. (Foto: Antara/Ist)

Setelah 11 tahun buron, Djoko Tjandra dikabarkan kembali ke Indonesia. Bahkan, Djoko Tjandra mendaftarkan peninjauan kembali (PK) terkait perkara yang menjeratnya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) pada 8 Juni 2020 lalu. Namun, Djoko Tjandra mangkir atau tidak menghadiri sidang PK yang digelar PN Jaksel pada Senin (6/7) kemarin dengan alasan sakit.

Alasan yang sama dipergunakan Djoko untuk tidak menghadiri sidang sebelumnya pada 29 Juni 2020.
Herman Hery menyatakan, persoalan Djoko Tjandra sebenarnya sangat sederhana. Yang diperlukan saat ini hanya kemauan antarinstitusi penegak hukum untuk membekuk Djoko Tjandra.

"Tergantung kemauan institusi penegak hukum, berkoordinasi antara kejaksaan dan kepolisian untuk menangkap Djoko Tjandra," tegas dia.

Baca Juga:

Djoko Tjandra tak Berstatus DPO Saat Bikin e-KTP

Untuk itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengimbau, aparat penegak hukum untuk mempergunakan instrumen yang dimiliki untuk menangkap Djoko Tjandra.

"Saya mengimbau lakukan koordinasi dengan instrumen-instrumen yang sudah ada, segera tangkap Djoko Tjandra untuk membuktikan kepada publik bahwa negara tidak kalah dengan Djoko Tjandra," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Buntut e-KTP Djoko Tjandra, Wali Kota Jaksel: Silakan Tanya Dukcapil DKI

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH