DPR Minta Tempat Wisata Diperketat Jelang Natal dan Tahun Baru Anggota DPR RI dari Fraksi NasDem Ratu Ngadu Bonu Wulla. (ANTARA/HO-DPP NasDem)

MerahPutih.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendukung upaya pemerintah menekan angka penularan COVID-19 dengan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3, mulai 24 Desember 2021 sampai dengan 2 Januari 2022, di berbagai wilayah tanah air.

Anggota Komisi IX DPR Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan, pemerintah harus memperketat tempat hiburan dan wisata menjelang Natal dan Tahun Baru 2022.

"Perketat tempat hiburan, tempat wisata yang mengundang kerumunan," kata Ratu Ngadu dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Sabtu (27/11).

Baca Juga:

Permintaan Khusus Menko PMK untuk Umat Kristiani saat Natal dan Tahun Baru

Menurut dia, pemberlakuan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia mempunyai tujuan yang mulia yaitu untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan antisipasi lonjakan kasus di masa liburan.

Ratu Ngadu tidak mau Indonesia seperti sejumlah negara Eropa yang mengalami kenaikan kasus COVID-19. Alhasil, berbagai negara kembali memberlakukan lockdown wilayah untuk mengantisipasi penyebaran.

Meski mendukung, Ratu Ngadu tetap memberikan catatan kepada pemerintah harus tegas dalam pelaksanaan dan tidak boleh ada kelonggaran dan berlaku merata di seluruh Indonesia.

"Yang tidak kalah penting lagi adalah mengantisipasi setiap pintu masuk-keluar di setiap daerah, untuk memastikan PPKM berjalan baik di masa Natal dan Tahun Baru," tegas Ratu Ngadu.

Baca Juga:

Kegiatan yang Dilarang di Yogyakarta Selama Libur Natal dan Tahun Baru

Bila suatu daerah ditetapkan sebagai PPKM Level 3 artinya harus menerapkan beberapa pembatasan, di antaranya toko atau pasar kebutuhan sehari-hari bisa buka dengan kapasitas 50 persen dan tutup pukul 20.00 WIB.

Pusat perbelanjaan seperti mal dan plaza bisa buka dengan kapasitas 25 persen dan tutup pukul 17.00 WIB. Pedagang kaki lima (PKL), barbershop dan sejenisnya bisa buka sampai pukul 20.00 WIB.

Lalu, warung makan, PKL, lapak jajanan di ruang terbuka boleh beroperasi dengan kapasitas 25 persen dan buka hingga pukul 20.00 WIB.

Kegiatan belajar mengajar 100 persen daring dan tempat ibadah dibuka dengan kapasitas 25 persen dan protokol kesehatan ketat. (*)

Baca Juga:

Polisi Cari Formula Batasi Pergerakan Warga Saat Natal dan Tahun Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wali Nanggroe Bakal Datangi Jokowi Bahas Pilkada Aceh 2022
Indonesia
Wali Nanggroe Bakal Datangi Jokowi Bahas Pilkada Aceh 2022

Tujuan kedatangan dirinya untuk bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menghormati hak-hak dan kekhususan Aceh .

KPK Panggil Anggota DPRD terkait Kasus Cukai yang Jerat Bupati Bintan
Indonesia
KPK Panggil Anggota DPRD terkait Kasus Cukai yang Jerat Bupati Bintan

KPK memanggil anggota DPRD Kabupaten Bintan Muhammad Yatir untuk penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut sebagai saksi untuk tersangka Apri Sujadi.

Pengakuan Risma Usai Ikuti Program Penguatan Antikorupsi KPK
Indonesia
Pengakuan Risma Usai Ikuti Program Penguatan Antikorupsi KPK

Meski begitu, politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengakui upaya pencegahan korupsi tersebut belum maksimal lantaran terdapat beberapa sektor yang mesti dibenahi.

Tilang Elektronik Bakal Diperluas, Cegah Potensi Penyimpangan
Indonesia
Tilang Elektronik Bakal Diperluas, Cegah Potensi Penyimpangan

Data pelanggaran lalu lintas menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas masih besar

Ganjar Pranowo: Urusan Capres, Urusan Ibu Mega
Indonesia
Ganjar Pranowo: Urusan Capres, Urusan Ibu Mega

Ganjar Pranowo siap mengikuti segala arahan dan keputusan Megawati Soekarnoputri

Arus Lalu Lintas Ditutup Sementara, Warga Jakarta Diklaim Lebih Tertib
Indonesia
Arus Lalu Lintas Ditutup Sementara, Warga Jakarta Diklaim Lebih Tertib

Kemudian, beberapa tempat usaha, kafe, restoran dan lainnya juga sudah memenuhi protokol kesehatan

 Demokrasi Indonesia Alami Resesi
Indonesia
Demokrasi Indonesia Alami Resesi

kemunduran demokrasi di Indonesia dapat dimaknai sebagai sebuah proses yang secara perlahan-lahan terjadi sampai akhirnya nilai-nilai dan praktik demokrasi memudar dan tidak lagi ditemukan dalam sistem pemerintahan dan tata kelola politik.

Satpol PP Larang Ondel-Ondel Keliling Kampung, Terkesan Mengemis
Indonesia
Satpol PP Larang Ondel-Ondel Keliling Kampung, Terkesan Mengemis

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta melarang sekelompok orang yang memanfaatkan ondel-ondel dijadikan sebagai ajang cari uang dengan berkeliling di jalan.

Bahaya Masa Jabatan Presiden Tiga Periode
Indonesia
Bahaya Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Amien Rais menduga terdapat skenario yang sedang dibentuk oleh pemerintahan Jokowi perihal masa jabatan presiden selama tiga periode.

Sosok Capres 2024 Dinilai Masih Gelap
Indonesia
Sosok Capres 2024 Dinilai Masih Gelap

Meski begitu, PKB belum melihat adanya kekuatan capres tertentu yang cukup signifikan dalam kontes pilpres ke depan.