DPR Minta Telegram Kapolri Jangan Sampai Kebiri Hak Jurnalis Wakil Ketua Komisi III, Adies Kadir. Foto: dpr.go.id

MerahPutih.com - Terbitnya Telegram Kapolri Nomor ST/750/4/HUM.3.4.5./2021 menuai kritik dari berbagai kalangan khususnya para insan media.

Karena dalam salah satu isi dari telegram tersebut melarang media massa untuk menyiarkan upaya kepolisian yang menampilkan arogansi dan kekerasan. Media hanya boleh menayangkan kegiatan polisi yang tegas, namun humanis.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Adies Kadir menyatakan, pihaknya akan mengklarifikasi terkait hal tersebut.

“Jadi tentunya kami ingin mengkarifikasi ke Pak Kapolri khususnya terkait dengan maksud dari telegram itu yang berkaitan dengan peredaran gambar kekerasan,” kata Adies kepada wartawan, Selasa (6/4).

Telegram Kapolri Listyo. Foto: Istimewa

Adies mengaku, dirinya khawatir terbitnya telegram ini dapat dianggap sebagai pengebirian kerja-kerja jurnalistik, apalagi para pekerja media dalam menjalankan tugasnya diatur oleh undang-undang (UU).

“Kalau ini berlaku untuk rekan media kan dikhawatirkan nanti ada anggapan akan mengebiri lagi kinerja daripada rekan media, karena media ini juga dilindungi oleh UU,” jelas Adies.

Adies menghmbau, agar seluruh kalangan, khususnya para pekerja media tidak berburuk sangka terlebih dahulu menyikapi hal ini.

Adies juga menegaskan, para pekerja media tentunya dilindungi oleh UU Pers dalam bertugas dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik dalam setiap peliputan, sehingga tentunya tidak dibenarkan menyiarkan berita bohong atau hoaks.

“Kita tidak boleh mengkebiri hak hak daripada rekan jurnalis,” papar Ketua Umum MKGR ini.

Menurut Adies, kalau hal tersebut berhubungan dengan penyelidikan atau penyidikan suatu perkara memang tidak boleh diekspos, kecuali memang sudah berkekuatan hukum tetap barulah hal tersebut dapat diekspos.

Adies berpendapat, apabila isi telegram ini benar-benar mengebiri kerja jurnalistik artinya pihak kepolisian sudah mencampuri kewenangan lembaga lain, karena sudah ada Komisi seperti Komisi Penyiaran yang tugasnya mengatur hal tersebut.

Adies pun meyakini, Kapolri tidak akan melampaui kewenangannya dengan melarang para jurnalis untuk melakukan kerja jurnalistiknya menyiarkan suatu berita, apalagi hal tersebut juga telah diatur oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

“Jadi sabar sejenak, Komisi III tentunya akan meminta klarifikasi kepada Pak Kapolri terkait dengan apa yg dimaksud dari surat telegram itu, apa termasuk media di dalamnya apa hanya media di internal mereka,” tutup Adies Kadir. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rekam Jejak Yoory, Orang Kepercayaan Ahok yang Tersandung Korupsi Lahan DKI
Indonesia
Rekam Jejak Yoory, Orang Kepercayaan Ahok yang Tersandung Korupsi Lahan DKI

Dalam perkara ini, lembaga anti rasuah telah menetapkan sebanyak 5 orang tersangka. Antara lain mantan Dirut Sarana Jaya, Yoory Pinontoan

Kemenkominfo Monitoring Pada Frekuensi Marabahaya, Seperti Apa Hasilnya?
Indonesia
Kemenkominfo Monitoring Pada Frekuensi Marabahaya, Seperti Apa Hasilnya?

Kominfo bersama Airnav menggelar Posko Bersama

DKPP Minta Media Tangsel Beritakan Kecurangan Saat Masa Tenang Pilkada
Indonesia
DKPP Minta Media Tangsel Beritakan Kecurangan Saat Masa Tenang Pilkada

“Jadi, kalau teman teman mendapati fakta pelanggaran Pasangan calon (Paslon) di masa tenang, beritakan!,” jelas Didik

Alasan Polisi Belum Beberkan Identitas KKB yang Tembak Kabinda Papua
Indonesia
Alasan Polisi Belum Beberkan Identitas KKB yang Tembak Kabinda Papua

Rusdi menerangkan salah satu kendalanya adalah medan di Papua

Bakal Dipertemukan dengan Luhut, Haris Azhar Irit Bicara
Indonesia
Bakal Dipertemukan dengan Luhut, Haris Azhar Irit Bicara

Nurkholis belum bisa memastikan apakah Luhut hadir memenuhi undangan tersebut

Bulan Ini 12 Ribu Nakes di Yogyakarta Ditargetkan Vaksin COVID-19 Dosis Ketiga
Indonesia
Bulan Ini 12 Ribu Nakes di Yogyakarta Ditargetkan Vaksin COVID-19 Dosis Ketiga

Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan sebanyak 12.000 tenaga kesehatan mendapat suntikan dosis ketiga vaksin COVID-19 pada Agustus 2021.

Raih Simpati Akibat Didongkel Moeldoko, Elektabilitas AHY dan Partai Demokrat Naik
Indonesia
Raih Simpati Akibat Didongkel Moeldoko, Elektabilitas AHY dan Partai Demokrat Naik

"Figur AHY yang terzalimi mengingatkan saat ayahnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) naik ke panggung kekuasaan pada tahun 2004," kata Okta.

Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo
Indonesia
Kasus Suap Benur, KPK Dalami Pengumpulan Uang untuk Edhy Prabowo

Pada Jumat kemarin, penyidik juga memeriksa Mohamad Tabroni

Ketua DPD Sebut Presidential Threshold Banyak Mudharat
Indonesia
Ketua DPD Sebut Presidential Threshold Banyak Mudharat

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattaliti, menilai ambang batas calon presiden atau presidential threshold, memiliki banyak mudharat daripada manfaat. La Nyalla menilai butuh amandemen ke-5 untuk memperbaikinya.

BPN Bentuk Tim Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan
Indonesia
BPN Bentuk Tim Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan

Saat ini Kementerian ATR/BPN masih melakukan investigasi, bersama dengan Kepolisian untuk mengurai tindak pidana yang terjadi atas perubahan nama sertifikat (balik nama) milik ibunda Dino Patti Djalal.