DPR Minta Rencana Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Menimbulkan Gejolak di Masyarakat Ilustrasi guru honorer. Foto: istimewa

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan untuk menghapus tenaga honorer pada tahun 2023.

Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang.

Baca Juga:

Menpan Tjahjo: Tenaga Honorer Dibolehkan dengan Pola Outsourcing

Menurutnya, pemerintah perlu berhati-hati mengeluarkan kebijakan menghapus tenaga honorer ini.

"Karena pada umumnya kantor kabupaten, kota, provinsi bahkan di pusat, Ombudsman pegawainya itu honorer. Kalau tidak hati-hati ini akan menimbulkan gejolak. Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat secara transparan tentang kebijakan yang diambil pemerintah terhadap honorer tersebut," ujarnya saat rapat kerja di Gedung DPR RI, Senin, (6/6).

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI lainnya, Anwar Hafidz, yang ikut meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer. Khususnya, honorer K1 dan K2.

Baca Juga:

Pemkot Solo Bakal Angkat 1.000 Pegawai Honorer Jadi Tenaga PPPK

Politisi fraksi Partai Demokrat ini menilai jika mengacu profesionalisme, kategori ini terlampau jauh dengan tenaga muda saat ini. Oleh karenanya, perlu kebijakan-kebijakan tersendiri terkait honorer K1 dan K2 ini.

"Masih banyak tenaga honorer kita K1, solusinya bagaimana ini? Mereka banyak teman-temannya yang dulu sama-sama mengabdi sudah terangkat sementara mereka tidak sama sekali karena kebijakan negara. Kalau kita bicara profesionalisme pasti jauh," ujar Anwar. (Bob)

Baca Juga:

Gaji Lebih Kecil Dibanding Guru PPPK, Pemprov Sulsel Bolehkan Kepsek Rekrut Honorer

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Respons Eks Ketua WP KPK Terkait Aturan Perekrutan ASN Polri
Indonesia
Respons Eks Ketua WP KPK Terkait Aturan Perekrutan ASN Polri

Mabes Polri telah menerbitkan peraturan untuk merekrut 57 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Korps Bhayangkara.

Alasan Polisi Tak Proses Hukum Massa 212 di Jalan Wahid Hasyim
Indonesia
Alasan Polisi Tak Proses Hukum Massa 212 di Jalan Wahid Hasyim

Jadi mereka tidak ada yang ditahan, diperiksa, ataupun dikenakan sanksi Pidana

Pemilu 2024 Belum Masuki Masa Kampanye, Bawaslu Peringatkan Semua Pihak Tahan Diri
Indonesia
Pemilu 2024 Belum Masuki Masa Kampanye, Bawaslu Peringatkan Semua Pihak Tahan Diri

Bawaslu mengingatkan setiap orang untuk menahan diri dengan tidak meminta masyarakat agar memilih calon tertentu di luar tahapan kampanye.

Jaksa KPK Kabulkan Permohonan Justice Collabolator Matheus Joko Santoso
Indonesia
Jaksa KPK Kabulkan Permohonan Justice Collabolator Matheus Joko Santoso

"Status justice collaboratore dapat diberikan pada Matheus Joko Santoso karena telah memenuhi kriteria," kata Jaksa KPK Ikhsan Fernandi

Trafik Penumpang Pesawat Meningkat 20 Persen Setelah Aturan Baru
Indonesia
Trafik Penumpang Pesawat Meningkat 20 Persen Setelah Aturan Baru

PT Angkasa Pura I (Persero) menyebutkan, trafik penumpang di 15 bandara yang dikelola menunjukkan peningkatan sebesar 20 persen setelah aturan baru tersebut.

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ancaman Pidana Kebebasan Berekspresi Dinilai Masih Terjadi
Indonesia
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Ancaman Pidana Kebebasan Berekspresi Dinilai Masih Terjadi

Dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin dinilai belum memberikan perlindungan hukum dalam kebebasan berekspresi.

[HOAKS atau FAKTA]: Dibuka Rumah Sakit Jiwa Khusus Orang Pembenci Formula E
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Dibuka Rumah Sakit Jiwa Khusus Orang Pembenci Formula E

Ditampilkan foto pelang sebuah rumah sakit dengan narasi bahwa terdapat Rumah Sakit Jiwa khusus bagi masyarakat pembenci Formula E.

Hadapi Pemilu, BNPT Gelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional
Indonesia
Hadapi Pemilu, BNPT Gelar Deklarasi Kesiapsiagaan Nasional

Indonesia mesti mengikikis habis paham radikalisme karena bakal menghadapi agenda nasional seperti Pemilu dan Pemilukada di tahun 2024.

Hindari Salah Paham, Ganjar Minta Borobudur Edukasi Masyarakat Soal Tarif Tiket Masuk
Indonesia
Hindari Salah Paham, Ganjar Minta Borobudur Edukasi Masyarakat Soal Tarif Tiket Masuk

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meminta pihak pengelola untuk segera mengedukasi masyarakat terkait dengan rencana penerapan harga tiket yang baru bagi wisawatan lokal guna menghindari kesalahpahaman.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Bekas Bupati Kepulauan Talaud ke PN Tipikor Manado
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Perkara Bekas Bupati Kepulauan Talaud ke PN Tipikor Manado

Sri Wahyumi akan didakwa dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara Tahun 2014-2017.