DPR Minta Rencana Pembahasan Redominasi Rupiah Ditunda Ilustrasi Uang. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Pemerintah diminta untuk menunda wacana tentang redenominasi rupiah, lantaran saat ini masih banyak program yang harus menjadi prioritas, termasuk penanganan pandemi COVID-19.

Saat ini, rancangan Undang-undang tentang Redenominasi Rupiah telah masuk dalam program legislasi nasional 2019-2024. Selain itu, rencana redenominasi rupiah sudah direncanakan sejak 2010.

Selain itu, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia (BI) mewacanakan redenominasi terhadap rupiah. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024.

Baca Juga:

Kabar Baik Zona Hijau COVID-19 Depok Bertambah, Ini Nama Kelurahannya

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan, rencana meredenominasi rupiah memiliki risiko yang tidak kecil. Walaupun ada manfaat bagi Indonesia jika redenominasi rupiah diterapkan.

Manfaat pertama, kata ia, sistem pencatatan keuangan di pemerintahan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi begitu sederhana. Lalu, penghitungan juga menjadi lebih mudah dan meminimalisir kesalahan dalam transaksi. Selain itu, kata dia, citra rupiah terhadap mata uang negara lain juga akan naik.

Ilustrasi Rapat DPR
Ilustrasi Rapat DPR. (dpr.go.id)

"Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kuotasinya akan sama dengan mata uang di negara lain," ujar Anis.

Namun, kebijakan iniberpotensi menimbulkan kenaikan harga di sejumlah sektor karena adanya pembulatan harga ke atas secara berlebihan. Risiko ini harus diantisipasi dengan adanya sosialisasi dan edukasi aktif terhadap masyarakat.

“Untuk mengatasi risiko saat pelaksanaannya, diperlukan landasan hukum yang kuat dan dukungan masyarakat,” katanya. (ARR)

Baca Juga:

Editor Metro TV Tewas Dibunuh, Polisi Korek Rekan-Rekan Sekantor Korban

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat
Indonesia
KAMI Dipersilakan Kritik Pemerintah Tapi Disertai Data Akurat

"Jika melakukan kritik, sebaiknya kritiknya konstruktif, disertai data-data yang akurat dan solusi penyelesaian masalah. Ini lebih baik daripada sekadar menyalahkan dan mencari kesalahan,” terangnya.

Polisi di Seluruh Indonesia Siap Bubarkan Kerumunan Massa Sesuai Perintah Kapolri
Indonesia
Polisi di Seluruh Indonesia Siap Bubarkan Kerumunan Massa Sesuai Perintah Kapolri

Kapolri mengeluarkan dua kali maklumat kepada jajaran

Upacara HUT ke-75 RI di Istana, Anggota Paskibra Dirampingkan
Indonesia
Upacara HUT ke-75 RI di Istana, Anggota Paskibra Dirampingkan

Jumlah Paskibra hanya delapan orang ini akan menjadi acuan bagi pelaksanaan Upacara HUT ke-75 RI di seluruh daerah di Indonesia

Minta Pilkada Ditunda, DPD: Utamakan Nyawa Rakyat
Indonesia
Minta Pilkada Ditunda, DPD: Utamakan Nyawa Rakyat

Dalam kondisi seperti ini pemerintah harus mengutamakan kesehatan rakyat

Pemangkasan Eselon PNS Bikin Pemerintah Hemat Rp5 Triliun Lebih
Indonesia
Pemangkasan Eselon PNS Bikin Pemerintah Hemat Rp5 Triliun Lebih

Kemenpan-RB harus menata proses tersebut bersama Kementerian Keuangan

Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers
Indonesia
Wartawan Ditangkap saat Liput Demo Omnibus Law Jadi Bentuk Ancaman Kebebasan Pers

“Hal ini merupakan ancaman atas kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers yang dilindungi undang-undang, dalam hal ini Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” tegasnya.

 Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan
Indonesia
Wagub DKI: Alhamdulilah Kasus Corona di Jakarta Alami Penurunan

"Alhamdulillah sekarang Jakarta tren penurunan kasus. Tapi kita tidak boleh cepat puas," kata Riza Patria

Ini Kandungan Jamu Herbal Hadi Pranoto yang Disebut Bisa Sembuhkan COVID-19
Indonesia
Ini Kandungan Jamu Herbal Hadi Pranoto yang Disebut Bisa Sembuhkan COVID-19

Kandungan jamu herbal yang dikonsuminya ini terdiri dari tumbuh-tumbuhan yang ditemukan di Indonesia.

Update COVID-19 Minggu (13/7): 75.669 Positif, 35.638 Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Minggu (13/7): 75.669 Positif, 35.638 Sembuh

Yuri mengungkapkan jumlah penambahan 919 pasien menjadi 35.638 yang sembuh.

Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP
Indonesia
Gage Dianggap tak Lagi Relevan, PDIP Minta Pemprov DKI Terapkan ERP

Dengan begitu, ucap Gembong, sudah semestinya Pemprov DKI harus menerapkan sistem ERP di jalan raya Jakarta.