DPR Minta Presiden Tegur Menteri Bahlil Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim. (dokumentasi Luqman Hakim)

MerahPutih.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia tengah menjadi sorotan karena menyebut kalangan dunia usaha berharap jadwal Pilpres 2024 diundur dan memperpanjang masa jabatan Presiden.

Pernyataan Bahlil mendapatkan reaksi dari Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Ia meminta Presiden Joko Widodo untuk segera menegur mantan ketua BPP Hipmi.

Baca Juga

Elite Demokrat Sebut Pandangan Bahlil Soal Penundaan Pilpres Sesat

"Saya minta Presiden untuk menegur Menteri Bahlil karena yang bersangkutan merupakan salah satu anggota kabinet. Teguran ini penting diberikan Presiden agar tidak terjadi krisis kepercayaan yang dapat mengganggu efektifitas kepemimpinan Presiden," kata Luqman di Jakarta, Selasa (11/1).

Dia mengatakan usulan perpanjangan masa jabatan Presiden tidak sejalan dengan amanat konstitusi karena pihak yang mengusulkan hal itu tidak paham konstitusi negara.

Menurut dia, dalam Pasal 7 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih sekali lagi pada jabatan yang sama.

"Pasal 6A UUD 1945 menegaskan Presiden dan Wakil Presiden dipilih rakyat secara berpasangan melalui pemilihan umum, dan Pasal 22E UUD 1945 menegaskan pemilihan umum harus dilaksanakan setiap lima tahun. Pemilu dilaksanakan untuk memilih DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden, dan DPRD," katanya

Luqman menegaskan bahwa dalam konstitusi negara tidak ada norma yang memungkinkan presiden/wakil presiden diperpanjang masa jabatannya. Dia menilai menggunakan alasan ekonomi untuk menunda pergantian presiden sangat tidak masuk akal dan mengada-ada.

"Penyelenggaraan pemilu untuk memilih presiden/wakil presiden justru bisa menjadi pemicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Pemilu di Indonesia tidak pernah menjadi faktor penyebab krisis ekonomi," katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB itu menilai upaya menunda penyelenggaraan Pemilu 2024 agar tidak terjadi pergantian presiden/wakil presiden merupakan tindakan inkonstitusional, antidemokrasi, dan melawan kedaulatan rakyat.

Baca Juga

Bahlil Bicara Pilpres 2024, HNW Tegaskan Jabatan Presiden Bukan Domain Pengusaha

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan stabilitas ekonomi dan politik sangat dibutuhkan oleh kalangan pengusaha untuk bisa pulih dan bangkit dari pandemi COVID-19.

"Seluruh negara di dunia menghadapi dua persoalan besar yang sama, yaitu pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi pascapandemi," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (10/1).

Hal itu disampaikan Bahlil saat menjadi narasumber dalam diskusi temuan survei nasional yang bertajuk 'Pemulihan Ekonomi Pasca Covid-19, Pandemic Fatigue dan Dinamika Elektoral Jelang Pemilu 2024' yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia, Minggu (9/1).

Bahlil juga mengomentari temuan survei mengenai perpanjangan masa pemerintahan Jokowi hingga 2027. Menurut dia, hal itu sejalan dengan beberapa diskusi yang dilakukannya dengan dunia usaha.

"Rata-rata mereka (pengusaha) berpikir, bagaimana proses demokrasi dalam konteks peralihan kepemimpinan jika ada ruang dapat diundur? Alasannya, para pengusaha baru menghadapi persoalan pendemi COVID-19 dan saat ini perlahan bangkit. Jika harus menghadapi persoalan politik dalam waktu dekat akan memberatkan," ujar Bahlil.

Bahlil melihat bangsa Indonesia perlu memutuskan persoalan mana yang menjadi prioritasnya. Apakah itu persoalan menyelesaikan pandemi, pemulihan ekonomi atau memilih kepemimpinan baru melalui pemilu. (*)

Baca Juga

Bahlil Dilantik Jadi Menteri Investasi, Ini Harapan Ketua HIPMI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
4 Langkah Pemerintah Tekan Penyebaran COVID-19 Saat Nataru
Indonesia
4 Langkah Pemerintah Tekan Penyebaran COVID-19 Saat Nataru

Semakin tinggi reproduction number suatu penyakit maka akan semakin besar peluang jumlah kasus positif terus meningkat begitu juga sebaliknya.

Ini Lima Daerah dengan Angka Kasus DBD Tertinggi 2021
Indonesia
Ini Lima Daerah dengan Angka Kasus DBD Tertinggi 2021

Sebanyak lima kota/kabupaten di Indonesia mendominasi angka kasus penyakit demam berdarah dengue (DBD) tertinggi pada pekan ke-25 Juni 2021.

Pendaftaran UTBK-SBMPTN Dibuka hingga 15 April, Berikut Persyaratannya
Indonesia
Pendaftaran UTBK-SBMPTN Dibuka hingga 15 April, Berikut Persyaratannya

Pendaftaran UTBK-SBMPTN 2022 dibuka sebulan penuh hingga Jumat (15/4) mendatang. UTBK merupakan syarat utama untuk mengikuti SBMPTN. Selain itu, UTBK juga menjadi salah satu syarat penilaian SMUP Jalur Mandiri Unpad.

Beli Vaksin COVID-19, Bio Farma Dapat Pinjaman USD 185 Juta dari HSBC
Indonesia
Beli Vaksin COVID-19, Bio Farma Dapat Pinjaman USD 185 Juta dari HSBC

Bio Farma sudah melakukan beberapa kesepakatan B2B dan G2G untuk mendatangkan beberapa vaksin COVID-19 melalui COVAX Facility, dan hingga bulan September 2021 sebanyak 260 juta dosis vaksin COVID-19 telah mendarat di Indonesia.

PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang
Indonesia
PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang

Oang yang bertanggung jawab menunjuk pj gubernur adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Varian B1617 India Masuk Solo dari Kudus, Pemkot Usulkan Pemprov Terapkan PSBB
Indonesia
Varian B1617 India Masuk Solo dari Kudus, Pemkot Usulkan Pemprov Terapkan PSBB

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo mengusulkan pada Pemprov Jawa Tengah untuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan penularan varian baru.

Tiga Hari Berturut-turut, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Menurun
Indonesia
Tiga Hari Berturut-turut, Penambahan Kasus Harian COVID-19 Menurun

Kasus harian COVID-19 di Indonesia dalam 24 jam terakhir atau sampai pada pukul 12.00 WIB dilaporkan bertambah 395.

PPDB DKI 2022 Segera Dibuka, Simak Jadwal Pendaftaran Serta Jenjangnya
Indonesia
PPDB DKI 2022 Segera Dibuka, Simak Jadwal Pendaftaran Serta Jenjangnya

Tahun ajaran baru pendidikan di Jakarta akan segera dibuka. Dinas Pendidikan (Disdik) DKI mengumumkan jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 dari jenjang PAUD, SLB, SD, SMP, SMA, hingga SMK.

[HOAKS atau FAKTA]: Pengguna Telkom Dapat Subsidi Sampai Rp 2 Juta
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pengguna Telkom Dapat Subsidi Sampai Rp 2 Juta

Beredar sebuah pesan di media sosial yang menyebutkan Telkom Indonesia memberikan subsidi biaya komunikasi senilai Rp 2 juta.

Sirkuit Belum Jelas, Fraksi PDIP Masih Ngotot Ajukan Interpelasi Formula E
Indonesia
Sirkuit Belum Jelas, Fraksi PDIP Masih Ngotot Ajukan Interpelasi Formula E

Fraksi PDI Perjuangan dan PSI masih ingin menggunakan interpelasi lantaran gelaran balap mobil berenergi listrik itu masih belum jelas.