DPR Minta Polisi Usut Tuntas Pihak Penyebar Sertifikat Vaksin COVID-19 Jokowi di Internet Presiden Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube "Sekretariat Presiden" pada Senin (23/8) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Polisi diminta segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba mencuri dan menyebarkan informasi terkait dugaan sertifikat vaksin COVID-19 milik Presiden Jokowi yang bocor di internet.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menanggapi dugaan kebocoran data sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang viral di internet.

Baca Juga

NIK Presiden Jokowi Tersebar di Medsos, Begini Tanggapan Istana

"Polisi harus mengusut tuntas siapa saja kepada pihak mana pun yang mencoba mencuri dan mencoba menyebarkan informasi ini kepada publik. Ini harus didalami apa motifnya membuat kegaduhan ini," kata Rahmad kepada wartawan, Jumat, (3/9).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pihak kepolisian juga dapat mencari jejak digital dari penyebar sertifikat vaksin COVID-19 milik Presiden Jokowi tersebut.

"Bisa ditelusuri termasuk dari dalam negeri juga kita bisa telusuri. Jadi harus tuntas, harus bertanggungjawab orang yang membuat kegaduhan ini karena ini menyangkut ranah privat menyangkut privasi yang dilindungi oleh pemerintah dan UU," tegas dia.

Presiden Jokowi berdialog dengan sejumlah santri dan pengurus pondok pesantren secara virtual, dari Ponpes Miftahul Falah, Kuningan, Jabar, Selasa (31/8). Foto: BPMI Setpres
Presiden Jokowi berdialog dengan sejumlah santri dan pengurus pondok pesantren secara virtual, dari Ponpes Miftahul Falah, Kuningan, Jabar, Selasa (31/8). Foto: BPMI Setpres

Apalagi, kata Rahmad, jika memang sertifikat vaksin COVID-19 milik Presiden Jokowi tersebut dijebol. Menurut Rahmad, hal tersebut tidak boleh didiamkan dan harus diselesaikan secara tuntas.

"Jangan sampai isu ini mengganggu pengendalian COVID-19. Di saat kita fokus pengendalian COVID- 19, di saat kita bersama sama pemerintah dan rakyat bisa menurunkan COVID-19, ada yang bermain-main membuka seolah-olah ini kegagalan pemerintah dalam melindungi data- data pribadi," beber Rahmad.

Diketahui, dugaan kebocoran sertifikat vaksin Presiden Jokowi di internet membuat gaduh media sosial. Dalam tangkapan layar yang beredar di internet tampak tampilan yang serupa dengan sertifikat vaksin yang ada di layanan Pedulilindungi.

Dalam tangkapan layar itu tertulis Surat Keterangan Vaksinasi COVID-19 atas nama Ir. Joko Widodo lengkap dengan data tanggal lahir, NIK, kodeQR, nomor ID vaksinasi, jenis vaksin yang digunakan, dan tanggal vaksinasi dilakukan. (Pon)

Baca Juga

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Kemendagri Ingatkan Sanksi Pidana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Kematian COVID-19 Meroket, DIY Dorong Warga Isoman di Selter COVID-19
Indonesia
Kasus Kematian COVID-19 Meroket, DIY Dorong Warga Isoman di Selter COVID-19

DIY mencatat jumlah kasus kematian pasien COVID-19 selama Juli 2021 meningkat enam kali lipat dibanding bulan sebelumnya.

[Hoaks atau Fakta]: Amien Rais Meninggal
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Amien Rais Meninggal

Video serupa terkait klaim Amien Rais meninggal sempat beredar di Youtube, diunggah oleh akun Pena Istana pada 23 Mei 2021.

Ayo Taat Prokes, Angka Penambahan Pasien COVID-19 Kembali di Atas 250 Kasus
Indonesia
Ayo Taat Prokes, Angka Penambahan Pasien COVID-19 Kembali di Atas 250 Kasus

Data yang sama menunjukkan penambahan kasus pasien sembuh

Lampaui Target Pemerintah Pusat, Vaksinasi DKI Capai 260 Ribu Per Hari
Indonesia
Lampaui Target Pemerintah Pusat, Vaksinasi DKI Capai 260 Ribu Per Hari

Anies akan terus melakukan vaksinasi secara bertahap sampai melampaui jumlah target yang ditetapkan

Bupati Bekasi Meninggal, Mang Oded Berbelasungkawa dan Ajak Warga Taat Prokes
Indonesia
Bupati Bekasi Meninggal, Mang Oded Berbelasungkawa dan Ajak Warga Taat Prokes

"Mang Oded meminta kepada masyarakat untuk taat protokol kesehatan. Pemerintah membuat aturan untuk menjaga keselamatan rakyatnya dari wabah Covid-19," ucapnya.

Orang Gangguan Jiwa dan Rakyat Miskin Dipersiapkan untuk Divaksin COVID-19
Indonesia
Orang Gangguan Jiwa dan Rakyat Miskin Dipersiapkan untuk Divaksin COVID-19

Kemenkes memastikan kelompok masyarakat miskin, disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) masuk dalam prioritas sasaran program vaksinasi nasional tahap ketiga.

Dubes Palestina Minta Bantuan Pemerintah Indonesia Hentikan Agresi Militer Israel
Indonesia
Dubes Palestina Minta Bantuan Pemerintah Indonesia Hentikan Agresi Militer Israel

Duta Besar Palestina, Zuhair Al-Sun meminta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk ikut campur menghentikan agresi militer Israel yang dimulai sejak Senin (10/5).

KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri
Indonesia
KPK Cegah Bupati Hulu Sungai Utara ke Luar Negeri

KPK telah mengirimkan surat pencegahan ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid.

Polisi Bakal Hentikan Pengendara yang Merokok
Indonesia
Polisi Bakal Hentikan Pengendara yang Merokok

Pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi

Ridwan Kamil Beri Perhatian Khusus untuk Penanganan Warga Isolasi Mandiri
Indonesia
Ridwan Kamil Beri Perhatian Khusus untuk Penanganan Warga Isolasi Mandiri

Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil atau Kang Emil menuturkan sekitar 160 warga Jabar yang terjangkit COVID-19 dan sedang melakukan isolasi mandiri (isoman) meninggal dunia.