DPR Minta Polisi Usut Tuntas Pihak Penyebar Sertifikat Vaksin COVID-19 Jokowi di Internet Presiden Jokowi dalam video yang ditayangkan di kanal Youtube "Sekretariat Presiden" pada Senin (23/8) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Polisi diminta segera mengusut tuntas pihak-pihak yang mencoba mencuri dan menyebarkan informasi terkait dugaan sertifikat vaksin COVID-19 milik Presiden Jokowi yang bocor di internet.

Hal itu disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo menanggapi dugaan kebocoran data sertifikat vaksin Presiden Jokowi yang viral di internet.

Baca Juga

NIK Presiden Jokowi Tersebar di Medsos, Begini Tanggapan Istana

"Polisi harus mengusut tuntas siapa saja kepada pihak mana pun yang mencoba mencuri dan mencoba menyebarkan informasi ini kepada publik. Ini harus didalami apa motifnya membuat kegaduhan ini," kata Rahmad kepada wartawan, Jumat, (3/9).

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, pihak kepolisian juga dapat mencari jejak digital dari penyebar sertifikat vaksin COVID-19 milik Presiden Jokowi tersebut.

"Bisa ditelusuri termasuk dari dalam negeri juga kita bisa telusuri. Jadi harus tuntas, harus bertanggungjawab orang yang membuat kegaduhan ini karena ini menyangkut ranah privat menyangkut privasi yang dilindungi oleh pemerintah dan UU," tegas dia.

Presiden Jokowi berdialog dengan sejumlah santri dan pengurus pondok pesantren secara virtual, dari Ponpes Miftahul Falah, Kuningan, Jabar, Selasa (31/8). Foto: BPMI Setpres
Presiden Jokowi berdialog dengan sejumlah santri dan pengurus pondok pesantren secara virtual, dari Ponpes Miftahul Falah, Kuningan, Jabar, Selasa (31/8). Foto: BPMI Setpres

Apalagi, kata Rahmad, jika memang sertifikat vaksin COVID-19 milik Presiden Jokowi tersebut dijebol. Menurut Rahmad, hal tersebut tidak boleh didiamkan dan harus diselesaikan secara tuntas.

"Jangan sampai isu ini mengganggu pengendalian COVID-19. Di saat kita fokus pengendalian COVID- 19, di saat kita bersama sama pemerintah dan rakyat bisa menurunkan COVID-19, ada yang bermain-main membuka seolah-olah ini kegagalan pemerintah dalam melindungi data- data pribadi," beber Rahmad.

Diketahui, dugaan kebocoran sertifikat vaksin Presiden Jokowi di internet membuat gaduh media sosial. Dalam tangkapan layar yang beredar di internet tampak tampilan yang serupa dengan sertifikat vaksin yang ada di layanan Pedulilindungi.

Dalam tangkapan layar itu tertulis Surat Keterangan Vaksinasi COVID-19 atas nama Ir. Joko Widodo lengkap dengan data tanggal lahir, NIK, kodeQR, nomor ID vaksinasi, jenis vaksin yang digunakan, dan tanggal vaksinasi dilakukan. (Pon)

Baca Juga

Sertifikat Vaksin Jokowi Bocor, Kemendagri Ingatkan Sanksi Pidana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Milad ke-109 Muhammadiyah
Indonesia
Presiden Jokowi Dijadwalkan Hadiri Milad ke-109 Muhammadiyah

Perayaan Milad ke-109 Muhammadiyah yang dilaksanakan pada Kamis (18/11) rencananya akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kota Jember Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Tak Berpotensi Tsunami
Indonesia
Kota Jember Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Tak Berpotensi Tsunami

Hingga pukul 06.18 WIB, hasil monitoring BMKG belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan

Bank DKI Tingkatkan Operasional Wujudkan Ekosistem Non-Tunai di Jakarta
Indonesia
Bank DKI Tingkatkan Operasional Wujudkan Ekosistem Non-Tunai di Jakarta

Bank DKI juga terus mengembangkan berbagai produk dan layanan digital

Ketua DPR Dukung Sikap Tegas Kapolri
Indonesia
Ketua DPR Dukung Sikap Tegas Kapolri

Sikap tegas Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait praktik ilegal seperti judi online hingga peredaran narkoba mendapat dukungan dari Ketua DPR RI Puan Maharani.

KKB Serang Pos Marinir dengan GLM, Seorang Prajurit Meninggal Dunia
Indonesia
KKB Serang Pos Marinir dengan GLM, Seorang Prajurit Meninggal Dunia

Penyerangan dengan menggunakan grenade launcher module (GLM) atai senjata pelontar granat tersebut menyebabkan 10 prajurit terluka.

PT Merial Esa Segera Disidang Kasus Pembahasan Anggaran Bakamla
Indonesia
PT Merial Esa Segera Disidang Kasus Pembahasan Anggaran Bakamla

PT Merial Esa adalah tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait dengan pembahasan dan pengesahan RKA K/L dalam APBN-P 2016 untuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI.

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Ma'ruf Amin Minta Rakyat Gunakan Kayu Bakar
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Ma'ruf Amin Minta Rakyat Gunakan Kayu Bakar

Artikel aslinya berjudul "Wapres Ma'ruf Amin: Prof Azyumardi Azra Akademisi Berkaliber Dunia"

Rekonstruksi Polisi Temukan Momen Terjadinya Tabrakan Dua Bus TransJakarta
Indonesia
Rekonstruksi Polisi Temukan Momen Terjadinya Tabrakan Dua Bus TransJakarta

Jadi terjadi memang saat bus sedang ambil penumpang

Surya Paloh Usul MPR Undang Capres Sampaikan Visi Misi
Indonesia
Surya Paloh Usul MPR Undang Capres Sampaikan Visi Misi

Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh mengusulkan agar MPR RI mengambil bagian dalam Pemilu 2024. Yakni dengan mengundang para calon presiden menyampaikan visi misinya dihadapan para anggota majelis.

LRT Bakal Beroperasi Tanpa Masinis, KAI Pastikan Keamanan Terjaga
Indonesia
LRT Bakal Beroperasi Tanpa Masinis, KAI Pastikan Keamanan Terjaga

PT KAI menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang andal untuk memastikan pelayanan, keselamatan, dan keamanan selama dalam perjalanan tetap terjaga.