DPR Minta Polisi Usut Tuntas Kejadian Tungku Smelter PT ITSS yang Meledak

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 26 Desember 2023
DPR Minta Polisi Usut Tuntas Kejadian Tungku Smelter PT ITSS yang Meledak

Anggota DPR RI Yulian Gunhar. Foto: Oji/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ledakan hebat terjadi pada tungku smelter milik PT Indonesia Tsinghan Stainless Steel (ITSS) hingga menewaskan 13 orang pekerja dan 22 orang pekerja teknis lainnya mengalami luka ringan dan berat.

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar meminta PR ITSS menghentikan sementara operasional dalam mengolah nikel. Penghentian sementara itu dimaksudkan demi memastikan keamanan operasional smelter, dari kejadian serupa di masa depan.

Baca Juga:

Tungku Smelter ITSS Morowali Sulteng Meledak, 13 Orang Pekerja Tewas

"Selama pengusutan masih berjalan, PT IMIP harus menghentikan operasionalnya. Juga dipastikan tingkat keamanan terjamin dari kejadian kebakaran," kata Yulian kepada wartawan, Selasa (26/12).

Selain itu, kata Yulian, penghentian operasional juga untuk memudahkan pihak kepolisian menginvestigasi ledakan yang terjadi di perusahaan yang berlokasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah itu.

Berdasarkan keterangan Kapolda Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho Agus, kecelakaan tersebut bermula ketika tim teknis dari PT ITSS akan melakukan perbaikan terhadap salah satu tungku feronito yang ada di lantai dua gedung PT ITSS.

Pada saat tim teknis melakukan pembongkaran terhadap tungku yang dimaksud, terjadi ledakan disertai dengan semburan api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran.

"Diperlukan investigasi menyeluruh dari pihak berwajib serta Kementerian Perindustrian selaku pengawas, untuk mencari penyebab insiden yang terjadi," kata Yulian.

Baca Juga:

Aksi Premanisme Hambat PSN Smelter Nikel PT Ceria, Target yang Dicanangkan Jokowi Terganggu

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kebakaran yang terjadi di PT IMIP.

"Hingga ditemukan penyebab bencana yang menelan korban jiwa para pekerja itu," tegas dia.

Yulian menambahkan, pengusutan dan investigasi menjadi penting demi memastikan kejadian yang merenggut sejumlah korban jiwa para karyawan perusahaan itu, akibat dari kelalaian atau akibat masalah peralatan.

"Melalui investigasi akan ditemukan, apakah karena kelalaian? Atau apakah karena peralatan yang digunakan kurang layak? Selain itu, perlu dipastikan bagaimana perawatan terhadap peralatan smelter secara berkala sesuai aturan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Resmikan Smelter Nikel, Jokowi: Beli Bahan Mentah Sudah Tidak Bisa Lagi

#DPR RI #Polisi
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
OJK harus meningkatkan kecepatan respons terhadap pelanggaran dengan melibatkan Satgas PASTI
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 45 menit lalu
DPR Tagih Janji OJK Buat Perizinan Selevel Platform Global
Indonesia
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
BNPB harus bisa langsung bekerja sama dengan gubernur, bupati, pemerintah daerah, bahkan dengan Polres, Polsek, dan Kodim
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 45 menit lalu
Revisi UU BNPB Diharap Masuk Prolegnas, DPR Ingin Kepala Badan Bisa Langsung Kerja Bareng Kepala Daerah
Indonesia
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Trauma mendalam akibat bencana dapat menghambat perkembangan intelektual anak jika tidak ditangani oleh tenaga ahli
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
DPR Minta Guru dan Murid Korban Bencana Tak Sekadar Dibangunkan Gedung, Tapi Dipulihkan Mentalnya
Indonesia
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Mantan Wakapolri ini menambahkan bahwa kehadiran para guru ke gedung parlemen merupakan sinyal kuat bahwa masyarakat masih haus akan kepastian hukum yang berkeadilan
Angga Yudha Pratama - Jumat, 23 Januari 2026
Guru Jambi Tampar Siswa 'Pirang' Berujung Laporan Polisi, Komisi III DPR RI Pasang Badan Minta Kasus Dihentikan
Indonesia
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Merupakan langkah progresif yang berpihak pada rakyat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah yang hingga kini masih banyak belum memiliki rumah.
Dwi Astarini - Jumat, 23 Januari 2026
KPK Restui Tanah Koruptor untuk Perumahan Rakyat, DPR Sebut Lebih Bermanfaat bagi Masyarakat
Indonesia
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Ia menekankan bahwa pemerintah harus hadir dengan bantuan konkret agar anak-anak tidak berlama-lama terjebak dalam situasi pendidikan yang tidak layak
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
Siswa Aceh Utara Belajar di Lumpur, DPR Desak Bantuan Perabotan
Indonesia
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Perusahaan dianggap memiliki celah untuk membuang pekerja lama demi efisiensi biaya melalui skema magang
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Januari 2026
DPR Curiga Program Magang Cuma Akal-akalan Perusahaan Cari Upah Murah, Buruh Tetap Terancam
Indonesia
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia mesti memiliki posisi moral dan politik yang kuat sebagai negara nonblok dan pengusung perdamaian dunia.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Komisi I DPR Minta Pemerintah Mainkan Peran Diplomasi Internasional, Cegah Perang Dunia III
Indonesia
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Jika benar sebuah sekolah menerima program negara tanpa siswa yang nyata, ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan bisa menjadi pelanggaran serius dalam dunia pendidikan.
Dwi Astarini - Kamis, 22 Januari 2026
Dugaan Siswa Fiktif Terima MBG Gegerkan Sampang, Legislator Tegaskan Wajib Diusut
Indonesia
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Revisi UU Polri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2026, namunrevisi UU ASN belum menjadi agenda pembahasan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 22 Januari 2026
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Bagikan