Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

DPR Minta Polisi Usut Tuntas Kejadian Tungku Smelter PT ITSS yang Meledak

Mula AkmalMula Akmal - Selasa, 26 Desember 2023
DPR Minta Polisi Usut Tuntas Kejadian Tungku Smelter PT ITSS yang Meledak

Anggota DPR RI Yulian Gunhar. Foto: Oji/Man/DPR

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ledakan hebat terjadi pada tungku smelter milik PT Indonesia Tsinghan Stainless Steel (ITSS) hingga menewaskan 13 orang pekerja dan 22 orang pekerja teknis lainnya mengalami luka ringan dan berat.

Anggota Komisi VII DPR RI Yulian Gunhar meminta PR ITSS menghentikan sementara operasional dalam mengolah nikel. Penghentian sementara itu dimaksudkan demi memastikan keamanan operasional smelter, dari kejadian serupa di masa depan.

Baca Juga:

Tungku Smelter ITSS Morowali Sulteng Meledak, 13 Orang Pekerja Tewas

"Selama pengusutan masih berjalan, PT IMIP harus menghentikan operasionalnya. Juga dipastikan tingkat keamanan terjamin dari kejadian kebakaran," kata Yulian kepada wartawan, Selasa (26/12).

Selain itu, kata Yulian, penghentian operasional juga untuk memudahkan pihak kepolisian menginvestigasi ledakan yang terjadi di perusahaan yang berlokasi di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (PT IMIP), Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah itu.

Berdasarkan keterangan Kapolda Sulteng, Irjen Pol Agus Nugroho Agus, kecelakaan tersebut bermula ketika tim teknis dari PT ITSS akan melakukan perbaikan terhadap salah satu tungku feronito yang ada di lantai dua gedung PT ITSS.

Pada saat tim teknis melakukan pembongkaran terhadap tungku yang dimaksud, terjadi ledakan disertai dengan semburan api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran.

"Diperlukan investigasi menyeluruh dari pihak berwajib serta Kementerian Perindustrian selaku pengawas, untuk mencari penyebab insiden yang terjadi," kata Yulian.

Baca Juga:

Aksi Premanisme Hambat PSN Smelter Nikel PT Ceria, Target yang Dicanangkan Jokowi Terganggu

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini meminta pihak kepolisian segera mengusut tuntas kebakaran yang terjadi di PT IMIP.

"Hingga ditemukan penyebab bencana yang menelan korban jiwa para pekerja itu," tegas dia.

Yulian menambahkan, pengusutan dan investigasi menjadi penting demi memastikan kejadian yang merenggut sejumlah korban jiwa para karyawan perusahaan itu, akibat dari kelalaian atau akibat masalah peralatan.

"Melalui investigasi akan ditemukan, apakah karena kelalaian? Atau apakah karena peralatan yang digunakan kurang layak? Selain itu, perlu dipastikan bagaimana perawatan terhadap peralatan smelter secara berkala sesuai aturan," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Resmikan Smelter Nikel, Jokowi: Beli Bahan Mentah Sudah Tidak Bisa Lagi

#DPR RI #Polisi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - 2 jam, 11 menit lalu
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Indonesia
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
JPPR meminta agar DPR segera merevisi UU Pemilu. Sebab, Pemilu 2029 bisa berjalan inkonstitusional.
Soffi Amira - Kamis, 16 Juli 2026
JPPR Peringatkan Pemilu 2029 Berpotensi Inkonstitusional jika UU tak Segera Direvisi
Indonesia
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan sepanjang 2025 atau meningkat 14,07 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Marak Pelecehan Seksual di Kampus, DPR Desak Pelaku Disanksi Pidana
Indonesia
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia perlu bersikap tenang sambil mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap kepentingan nasional.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Tarif 20 Persen Trump untuk Kargo Selat Hormuz, Komisi I DPR Minta Pemerintah Tenang
Indonesia
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis KI harus segera memiliki peta jalan nasional agar dapat diakses pelaku usaha kreatif di seluruh penjuru Indonesia.
Dwi Astarini - Rabu, 15 Juli 2026
Pengembangan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual, DPR Desak Standardisasi Aset
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Pemerintah perlu melakukan antisipasi potensi dampak ekonomi, terutama terhadap pasokan energi, biaya logistik, dan aktivitas perdagangan nasional.
Frengky Aruan - Rabu, 15 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Cermati Tarif Trump untuk Kargo di Selat Hormuz
Bagikan