DPR Minta Perusahaan yang Tak Patuh Bayar BPJS Ketenagakerjaan Ditindak Tegas BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Data Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menunjukkan, sampai dengan Mei 2022 dari 63.257 perusahaan yang dilakukan pengawasan dan pemeriksaan, hanya 40.144 perusahaan atau 63 persen perusahaan yang patuh dalam menjalankan kepesertaan BP Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja).

Melihat data tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo meminta, Kementerian Ketenagakerjaan RI mengefektifkan pengawas ketenagakerjaan dan menindak tegas perusahaan yang tidak mematuhi aturan mendaftarkan karyawan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga:

Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Alihkan KPR Umum Jadi KPR JHT MLT

Artinya, sambung dia, dari jumlah tersebut ada sekitar 23.113 perusahaan yang tidak patuh menjalankan kewajiban dalam mendaftarkan dan membayar iuran BP Jamsostek karyawannya.

"Menjadi pertanyaan apakah kendalanya itu hanya semacam tidak ketegasan ataukah karena sosialisasi, ini yang harus kita cari solusi. Masih ada 27 atau 30 persen yang belum ikut, artinya masih banyak potensi yang bisa kita raih," ucapnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis, (23/6).

Lebih lanjut, Rahmad menilai perlu adanya sosialiasi yang masif sekaligus pemberian sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi aturan tersebut.

Apalagi, lanjutnya, tak sedikit temuan di lapangan, pekerja yang sudah lama bekerja namun belum didaftarkan perusahaan dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Ia menambahkan, pengawasan kepatuhan terhadap kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan melalui dua arah, yakni sosialisasi dan regulasi.

Baca Juga:

BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta Salurkan Subsidi Upah ke 232 ribu Pekerja

"Saya kira ini harus di bawa ke ranah hukum, kalau tidak ada efek jera saya kira perusahaan juga masih akan enggan. Siapa yang pernah ditarik ke pidana? Kalau tidak ada, jangan berharap kita bisa mengoptimalkan para pekerja kita bisa masuk didaftarkan pemberi kerja," tandas politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Anggoro Eko Cahyo menyampaikan dari hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan masih ada sekitar 23.113 perusahaan yang melakukan ketidakpatuhan pada aturan-aturan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).

Modusnya pun beragam, mulai dari perusahaan belum mendaftarkan diri dan pekerjanya padahal masuk ke dalam kategori wajib BPJS Ketenagakerjaan.

Bila terbukti melakukan ketidakpatuhan maka dapat dikenakan sanksi. Mulai dari sanksi administrasi, bahkan hingga pidana. Sanksi administrasi dimulai dari yang paling rendah berupa teguran tertulis, sanksi denda, hingga sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu atau TMP2T. Sementara sanksi pidananya berupa penjara maksimal 8 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar. (Bob)

Baca Juga:

Rekomendasi BPK Cut Loss 6 Saham Dimiliki BPJS Ketenagakerjaan Dinilai Rugikan Investor

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Politikus DPR Ingatkan Pertamina Tidak Semua Orang Punya Smartphone
Indonesia
Politikus DPR Ingatkan Pertamina Tidak Semua Orang Punya Smartphone

Penerapan aplikasi MyPertamina untuk mengakses bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan pertalite perlu persiapan matang dan sosialisasi masif.

Penukaran Uang BI Singgahi 81 Pulau Terdepan, Tertinggal dan Terluar
Indonesia
Penukaran Uang BI Singgahi 81 Pulau Terdepan, Tertinggal dan Terluar

Sesuai jadwal pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat itu akan dilaksanakan setiap bulan di sejumlah pulau yang masuk dalam daftar 3T itu.

Jokowi Dijadwalkan Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas Besok
Indonesia
Jokowi Dijadwalkan Lantik Andi Widjajanto Jadi Gubernur Lemhannas Besok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melantik Andi Widjajanto menjadi Gubernur Lemhannas.

Beras Asal Sulawesi dan NTB Akan Guyur 153 Pasar di Jakarta
Indonesia
Beras Asal Sulawesi dan NTB Akan Guyur 153 Pasar di Jakarta

Harga beras di tingkat produsen saat ini sedang tinggi.

PMI DKI Kirim Dokter dan Perawat Bantu Proses Evakuasi Korban Gempa di Cianjur
Indonesia
PMI DKI Kirim Dokter dan Perawat Bantu Proses Evakuasi Korban Gempa di Cianjur

Palang Merah Indonesia (PMI) DKI Jakarta mengirimkan relawan dan bantuan ke Cianjur untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang membutuhkan serta memberikan layanan evakuasi.

BNPT Sebut Paham Radikal Menyebar di Media Sosial
Indonesia
BNPT Sebut Paham Radikal Menyebar di Media Sosial

Ancaman radikalisme terus terjadi. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut, penyebaran paham radikal kerap menyebar di media sosial maupun massa.

Citilink Alihkan Penerbangan dari Halim ke Soetta
Indonesia
Citilink Alihkan Penerbangan dari Halim ke Soetta

Citilink menyediakan opsi penanganan kepada penumpang yaitu refund dan reschedule sesuai dengan kebijakan dan prosedur.

Rayakan Imlek, 1.000 Lampion Dipasang di Balai Kota dan Pasar Gede
Indonesia
Rayakan Imlek, 1.000 Lampion Dipasang di Balai Kota dan Pasar Gede

Gibran ingin Imlek tahun ini terasa kemeriahannya meskipun dalam pembatasan ketat terhadap penyelenggaraan berbagai kegiatan di dalamnya.

[HOAKS atau FAKTA]: Supermarket Pisahkan Antrean Orang Yang Sudah Divaksin dan Belum
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Supermarket Pisahkan Antrean Orang Yang Sudah Divaksin dan Belum

Pagar pembatas tersebut memisahkan bagian pusat perbelanjaan di supermarket yang hanya bisa dimasuki oleh pengunjung yang telah divaksin.

Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI
Indonesia
Pj DKI 1 Berikan Dana Hibah Rp 206 Miliar kepada Bawaslu DKI

Heru memberikan dana hibah kepada Bawaslu sebesar Rp 206 miliar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.