DPR Minta Permenaker No. 2/2022 Ditinjau Ulang Anggota Komisi XI DPR Saleh Partaonan Daulay. ANTARA/Indra Arief Pribadi/aa.

MerahPutih.com - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 menuai kontroversi. Salah satu poin yang disorot adalah tentang mekanisme penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) karena baru bisa cair saat usia 56 tahun.

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay berpendapat bahwa pemerintah harus meninjau ulang Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Baca Juga

SPSI: UU Cipta Kerja Sunat Pesangon, Aturan Baru JHT Tambah Rugikan Buruh

“Saya melihat bahwa Permenaker No. 2/2022 masih sangat layak untuk diperbincangkan di publik. Diskusi publik itu dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat, terutama dari kalangan pekerja,” ujar Saleh dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (14/2).

Politisi PAN itu mengatakan apabila hasil diskusi publik ternyata menyebut bahwa Permenaker ini merugikan para pekerja, maka pihaknya akan mendorong agar Permenaker ini dicabut.

"Harus dibuka ruang untuk diskusi. Tidak baik kalau suatu kebijakan strategis tidak melibatkan pihak-pihak terkait,” ucapnya.

Saleh mengatakan bahwa dirinya belum mendapat keterangan yang jelas dan lengkap terkait Permenaker No. 2/2022. Dalam rapat-rapat dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BPJS Ketenagakerjaan, perubahan tentang mekanisme penarikan jaminan hari tua (JHT) tidak dibicarakan secara khusus. Bahkan dapat dikatakan belum disampaikan secara komprehensif.

"Mestinya, rencana terkait penetapan kebijakan ini sudah disounding dulu ke DPR. Mulai dari payung hukumnya, manfaatnya bagi pekerja, sampai keberlangsungan program JHT ke depan. Dengan begitu, kalau ditanya, kita bisa menjelaskan,” ucapnya.

Terkait Permenaker 2/2022, menurut Saleh, harus dipastikan agar tidak merugikan para pekerja. Sejauh ini, ia mendengar masih banyak penolakan dari asosiasi dan serikat pekerja.

Baca Juga

Ketua DPD Minta Pemerintah Cabut Permenaker 02/2022 tentang JHT

Adapun isu yang melandasi penolakan tersebut adalah Permenaker Nomor 2/2022 yang menyatakan dengan tegas bahwa JHT diberikan kepada peserta atau penerima manfaat ketika sudah mencapai usia 56 tahun.

Pada peraturan sebelumnya, yakni Permenaker Nomor 19/2015, peserta atau penerima manfaat dapat memperoleh JHT ketika peserta berhenti bekerja yang diakibatkan pengunduran diri, pemutusan hubungan kerja (PHK), atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Saleh khawatir penolakan masyarakat terhadap Permenaker Nomor 2/2022 akan menyebabkan tidak efektifnya kebijakan tersebut.

"Saya dengar, alasan pemerintah adalah agar tidak terjadi double claim. Di satu pihak ada jaminan kehilangan pekerjaan (JKP), di pihak lain ada JHT. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi JHT ke tujuan awalnya," katanya.

Masalahnya, tutur dia, JKP itu payung hukumnya adalah UU Cipta Kerja.

“Apakah sudah bisa diberlakukan? Bukankah Permenaker ini dikeluarkan setelah putusan MK yang menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat? Kalau misalnya JKP sudah boleh diberlakukan, lalu mengapa JHT harus 56 tahun? Apa tidak boleh misalnya diambil berdasarkan situasi dan kondisi pekerja?” ucapnya.

Selain itu, Ketua Fraksi PAN ini melihat bahwa kebijakan Permenaker Nomor 2/2022 kurang sosialisasi. Apabila Kemenaker telah mengedukasi masyarakat terkait JKP dan menjelaskan keunggulan JKP, maka masyarakat akan mendukung. (Knu)

Baca Juga

Kondisi Rakyat Masih Berat, Pemerintah Diminta Tunda Aturan JHT Cair di Usia 56

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Infrastruktur Internet Indonesia Semakin Merata, APJII: Indonesia Dipercaya Investor
Indonesia
Infrastruktur Internet Indonesia Semakin Merata, APJII: Indonesia Dipercaya Investor

Ketersediaan internet di seluruh Indonesia yang semakin merata akan berpengaruh terhadap industri digital, ekonomi digital dan sektor lainnya.

 RUU Pendidikan Kedokteran Terhambat DIM dari Kemendikbud Ristek
Indonesia
RUU Pendidikan Kedokteran Terhambat DIM dari Kemendikbud Ristek

Adanya mekanisme Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter, telah membuat seorang calon dokter menjadi masuk sulit, keluar pun sama sulitnya.

KPU Jabar Temukan Anggota TNI Dicatut Jadi Anggota Partai
Indonesia
KPU Jabar Temukan Anggota TNI Dicatut Jadi Anggota Partai

"Seperti kasus di Kota Cimahi, ada anggota TNI yang namanya ternyata masuk (dicatut) anggota partai, padahal ternyata bukan anggota parpol. Itu nanti kalau tidak dihapus mereka bisa kena sanksi," ujarnya.

Rumah Makan di Tangerang Wajib Pasang Tirai Selama Ramadan
Indonesia
Rumah Makan di Tangerang Wajib Pasang Tirai Selama Ramadan

"Kalau kelihatan masih melanggar akan kita tegur, tapi kalau berulang akan kita berikan sanksi," tambah Arief.

Puluhan ODGJ di Griya PMI Solo Terpapar COVID-19
Indonesia
Puluhan ODGJ di Griya PMI Solo Terpapar COVID-19

Kasus COVID-19 menyerang Griya PMI Solo, Jawa Tengah. Dari 104 penghuni sebanyak 66 orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ikut terpapar Corona.

Mardiono Tegaskan Suharso Tidak Dipecat dari PPP
Indonesia
Mardiono Tegaskan Suharso Tidak Dipecat dari PPP

“Bukan dipecat, tapi para kader itu memberikan solusi dalam rangka mengakhiri polemik,” kata Mardiono saat dikonfirmasi awak media, Senin (5/9).

Wapres Tegaskan Pemerintah Siapkan 3 Opsi Terkait BBM Bersubsidi
Indonesia
Wapres Tegaskan Pemerintah Siapkan 3 Opsi Terkait BBM Bersubsidi

Wapres berharap keputusan yang akan diambil dapat memberi kebaikan bagi seluruh elemen bangsa.

Harga Cabai di Yogyakarta Naik Hampir 2 Kali Lipat
Indonesia
Harga Cabai di Yogyakarta Naik Hampir 2 Kali Lipat

Kondisi cuaca dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) memengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI Ingatkan Pemerintah soal Potensi Kebocoran APBN
Indonesia
Wakil Ketua MPR RI Ingatkan Pemerintah soal Potensi Kebocoran APBN

Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Muzani mengapresiasi pemerintah atas penyampaian RAPBN yang sudah disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin.

KSP Tanggapi Klaim Kepulauan Riau dari Mantan PM Malaysia
Indonesia
KSP Tanggapi Klaim Kepulauan Riau dari Mantan PM Malaysia

KSP menanggapi pernyataan kontroversial Mahathir Mohamad tersebut yang mengklaim Kepulauan Riau merupakan bagian dari Malaysia.