DPR Minta Pemerintah Waspadai Peningkatan Kasus COVID-19 di Tiongkok Ilustrasi COVID-19. Foto: Pixabay

MerahPutih.com - Pemerintah diminta mempelajari secara baik kasus merebaknya kembali COVID-19 di Tiongkok. Ini penting dilakukan mengingat adanya informasi awal dari Presiden Jokowi bahwa akhir Desember 2022 atau awal Januari 2013 PPKM di Indonesia akan diakhiri.

"Dulu, Indonesia kan juga bebas COVID-19. Tetapi, itu ternyata tidak lama. Begitu sampai di Indonesia, perkembangannya dahsyat. Ada banyak yang terpapar dan korban jiwa," kata anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Senin (26/12).

Baca Juga:

Satgas Sebut Kasus COVID-19 Terus Menurun di Bulan Desember

"Kita boleh saja melakukan pelonggaran. Tetapi, kita tetap harus cari cara agar masyarakat aman. Pandemi COVID-19 yang kita lalui selama lebih 2 tahun, jangan terulang lagi," sambung dia.

Saleh mengatakan, rencana pemerintah untuk mencabut PPKM bisa dimengerti. Selain, secara umum di dunia internasional kasus COVID-19 telah mereda, hal ini juga penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi nasional.

Sebagaimana diketahui, banyak negara yang mengalami resesi pasca pandemi. Menurut Ketua Fraksi PAN DPR ini, pemerintah perlu menghindari itu dengan mengaktifkan kembali aktivitas warga di sektor publik.

"Dengan mencabut PPKM, pemerintah kelihatannya mau menaikkan produktivitas dan kreativitas warga. Harapannya, ekonomi tumbuh dan berkembang. Angkatan kerja kita yang sangat tinggi dapat digerakkan untuk kepentingan nasional," ujarnya.

Dalam konteks itu, Saleh meminta pemerintah melakukan beberapa hal. Pertama, memastikan bahwa vaksin booster sudah mencapai target minimal.

"Ini penting mengingat masih banyak warga yang hanya divaksin satu kali atau dua kali," imbuhnya.

Baca Juga:

1.123 Orang Terinfeksi COVID-19 dalam Sehari

Dengan booster, lanjut dia, tingkat imunitas masyarakat diharapkan menjadi tinggi. Kalaupun mereka beraktivitas dengan pelonggaran prokes, tidak akan membahayakan bagi kesehatan.

Kedua, pemerintah diminta untuk tetap mensosialisasikan pola hidup sehat. Ormas, OKP, organisasi profesi, sekolah, kampus, dan institusi lainnya perlu dilibatkan.

"Dengan pola hidup sehat, dipastikan masyarakat akan jauh terhindar dari berbagai penyakit," ujarnya.

Kemudian yang ketiga, Saleh berharap pemerintah tetap selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Karena itu, menurutnya, obat dan alat-alat kesehatan yang memadai harus tetap disiapkan.

"Semoga kekurangan obat dan alkes tidak terjadi lagi ke depannya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Positif COVID-19 RI 19 Desember Tambah 809 Kasus

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BPOM Sebut Produsen Ubah Komposisi Obat dengan Bahan Berbahaya Tanpa Izin
Indonesia
BPOM Sebut Produsen Ubah Komposisi Obat dengan Bahan Berbahaya Tanpa Izin

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merilis hasil penelusuran mereka terhadap produsen obat yang mengakibatkan masalah gangguan ginjal akut pada anak.

[HOAKS atau FAKTA]: Kartu ATM Ditarik oleh Bank dan Beralih ke Transaksi Digital
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kartu ATM Ditarik oleh Bank dan Beralih ke Transaksi Digital

Beredar di media sosial Facebook, sebuah unggahan video yang berisi informasi mengenai penarikan kartu ATM oleh bank untuk mengurangi transaksi tunai dan semua transaksi akan dialihkan ke transaksi digital

Jaga Citra Positif, Bank DKI Raih Indonesia Corporate Secretary & Communication Award
Indonesia
Jaga Citra Positif, Bank DKI Raih Indonesia Corporate Secretary & Communication Award

Bank DKI kembali menerima apresiasi berupa penghargaan sebagai 2nd The Best Indonesia Corporate Secretary dan Communication Award 2023 (Gold Award).

Erick Bangga Pada Kekuatan Mental dan Kebersamaan Timnas U-22
Indonesia
Erick Bangga Pada Kekuatan Mental dan Kebersamaan Timnas U-22

Kekuatan itu bisa kembali jadi modal dalam partai final kontra Thailand yang berlangsung pada Selasa (16/5).

Kaesang Bagikan Suvenir Berupa Dompet Saat Kirab
Indonesia
Kaesang Bagikan Suvenir Berupa Dompet Saat Kirab

Warga pun berebut suvenir berupa dompet buatan UMKM asal produk olinorlin.

UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dengan Syarat KTP dan NPWP
Indonesia
UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dengan Syarat KTP dan NPWP

Presiden Joko Widodo, telah menerbitkan Instruksi tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Pemerintah Diminta Susun Pedoman Penyesuaian Tarif Moda Transportasi Kelas Ekonomi
Indonesia
Pemerintah Diminta Susun Pedoman Penyesuaian Tarif Moda Transportasi Kelas Ekonomi

Oleh karena itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Organda Solo meminta pemerintah susun pedoman penyesuaian tarif moda transportasi kelas ekonomi.

Kendala Pemerintah Garap Proyek Sodetan Kali Ciliwung
Indonesia
Kendala Pemerintah Garap Proyek Sodetan Kali Ciliwung

Pemerintah telah merampungkan penyambungan pipa dalam pembangunan terowongan atau Sodetan Kali Ciliwung menuju Banjir Kanal Timur (BKT).

Turki Berkabung Selama 7 Hari
Dunia
Turki Berkabung Selama 7 Hari

Data terakhir (7/2), setidaknya 3.381 orang tewas dan 20.426 lainnya terluka di 10 provinsi Turki setelah dua gempa besar Senin (6/2).

Puncak Musim Hujan di Desember Hingga Januari 2023
Indonesia
Puncak Musim Hujan di Desember Hingga Januari 2023

Dari total 699 ZOM (zona musim) di Indonesia, sebanyak 175 ZOM (25,03 persen) akan memasuki musim hujan pada bulan Oktober 2022.