DPR Minta Pemerintah Tak Ulur Waktu Bahas RUU Perlindungan Data Pribadi Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta. (ANTARA/HO-Humas Fraksi PKS.)

MerahPutih.com - Bank Dunia menyampaikan laporan berjudul Beyond Unicorns 2021: Harnessing Digital Technologies for Inclusion in Indonesia, baru-baru ini. Dalam laporan tersebut, Bank Dunia menyebut jika masih terdapat kesenjangan konektivitas dan persoalan keamanan data digital di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPR Sukamta mengatakan, ada dua persoalan yang selama ini terus didorong oleh pihaknya agar segera diatasi Pemerintah terutama terkait persoalan keamanan data digital dengan hadirnya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP).

Baca Juga

DPR Beberkan Manfaat RUU Perlindungan Data Pribadi

Menurut Sukamta, soroton Bank Dunia soal lemahnya keamanan data digital di Indonesia bisa berpengaruh terhadap trust investor dari negara lain. Mereka dikhawatirkan akan lebih memilih Vietnam atau negara ASEAN lainnya yang telah memiliki regulasi perlindungan data pribadi.

"Jadi keamananan data digital ini tidak hanya soal perlindungan data warga negara Indonesia, tetapi sistem yang akan membuat berbagai pihak merasa nyaman dan aman melakukan transaksi elektronik di Indonesia," kata Sukamta dalam keterangannya, Jumat, (30/7).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan penyelesaian RUU PDP menjadi sangat krusial, karena regulasi ini akan jadi titik tolak berbagai aturan teknis terkait keamanan data digital.

"Semakin lama pembahasannya, akan membuka celah terjadinya banyak kejahatan data digital sebagaimana baru saja terjadi bocornya 2 juta data nasabah BRI Life," ujarnya.

Ilustrasi

Untuk itu, Sukamta meminta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak mengulur-ulur waktu lantaran berkukuh terkait Lembaga Pengawas Data Pribadi ada dibawah kementerian.

"Dalam pembahasan di Panja sudah sangat jelas, lembaga ini sangat strategis, independen, dan kapasitasnya boyend kominfo, tentu akan berfungsi secara optimal saat berada di bawah koordinasi Presiden secara langsung," jelas dia.

Lebih lanjut Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah bahwa perkembangan digital yang amat pesat menuntut respons secara cepat baik dari sisi kesiapan SDM, infrastruktur hingga regulasi.

"Masa jaman digital, industri 4.0 tapi cara kerjanya seperti analog. Kalau serba terlambat, Indonesia hanya akan jadi budaknya digital, sekedar jadi konsumen, jadi pasar yang dieksploitasi negara dan perusahaan asing," tegas Sukamta.

Legislator asal dapil Yogyakarta ini berharap Indonesia bisa segera membangun kemandirian digital serta membuat lompatan mengejar ketinggalan.

"Regulasi soal keamanan digital sekuat Undang undang menjadi salah satu isntrumen yang penting untuk mengawal itu semua," kata politikus Partai Dakwah ini. (Pon)

Baca Juga

Jutaan Data Pengguna BRI Life Bocor, DPR Desak Pemerintah Rampungkan RUU PDP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Korupsi Lahan DKI, KPK Ultimatum Rudy Hartono Iskandar
Indonesia
Korupsi Lahan DKI, KPK Ultimatum Rudy Hartono Iskandar

KPK mengultimatum pengusaha Rudy Hartono Iskandar dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene untuk koperatif dengan memenuhi panggilan penyidik.

MK-MA Kompak Soal TWK, Novel Baswedan Cs Tunggu Keputusan Jokowi
Indonesia
MK-MA Kompak Soal TWK, Novel Baswedan Cs Tunggu Keputusan Jokowi

Banyak perbuatan melawan hukum dan ilegal dalam pelaksanaan TWK

100 Cendekiawan Buddhis Indonesia Bersatu Dalam Webinar KCBI Peringati 76 Tahun Indonesia Merdeka
Indonesia
100 Cendekiawan Buddhis Indonesia Bersatu Dalam Webinar KCBI Peringati 76 Tahun Indonesia Merdeka

Ia berharap melalui kegiatan ini dapat terus bergulir karya-karya intelektual

Jangan Lupa Jaga Prokes! Kasus Harian COVID-19 Indonesia Tembus 54.517 Orang
Indonesia
Jangan Lupa Jaga Prokes! Kasus Harian COVID-19 Indonesia Tembus 54.517 Orang

Penambahan kasus harian COVID-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Satgas Penanganan COVID-19, Rabu (14/7) bertambah 54.517 orang.

Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru
Indonesia
Angka Kemiskinan DKI Melonjak, Komisi E Minta Anies Buka Lapangan Kerja Baru

"Rekrutmen orang-orang, makanya pak Anies memutuskan PJLP-PJLP itu tidak ada direview, tetap diperpanjang," ucap Iman di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (20/4).

Pasukan Elit TNI AL Lanjutkan Pencarian CVR Sriwijaya Air
Indonesia
Pasukan Elit TNI AL Lanjutkan Pencarian CVR Sriwijaya Air

para penyelam telah berada di titik koordinat yang sudah dipetakan, lokasi itu juga tempat ditemukannya FDR, pada hari sebelumnya, Selasa (12/1).

Kasus Bansos, KPK Amankan Dokumen dan Rekening Koran Usai Geledah 2 Perusahaan
Indonesia
Kasus Bansos, KPK Amankan Dokumen dan Rekening Koran Usai Geledah 2 Perusahaan

Barang-barang tersebut diamankan penyidik usai menggeledah kantor PT Indoguardika Vendos Abadi yang berlokasi Jakarta Selatan dan kantor CV Bahtera Assa di Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/2).

Kapolda dan Pangdam Jaya Pastikan Keamanan dan Logistik Pilkada
Indonesia
Kapolda dan Pangdam Jaya Pastikan Keamanan dan Logistik Pilkada

Melancarkan Pilkada Serentak, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya memberikan bantuan berupa rapid test dan masker.

Pemkot Jakpus Gelar Dua Titik Rapid Test pada Malam Tahun Baru
Indonesia
Pemkot Jakpus Gelar Dua Titik Rapid Test pada Malam Tahun Baru

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat bakal menyediakan dua titik tempat rapid test pada malam pergantian tahun.

PN Jaksel Lanjutkan Sidang Praperadilan Rizieq Shihab
Indonesia
PN Jaksel Lanjutkan Sidang Praperadilan Rizieq Shihab

Kuasa hukum Rizieq Shihab menyatakan akan menghadirkan saksi sekitar tiga hingga empat orang, termasuk saksi ahli