DPR Minta Pemerintah Selektif Gulirkan PMN Wasekjen PPP Ahmad Baidowi (ANTARA)

MerahPutih.com - Anggota Komisi VI DPR RI, Achmad Baidowi menegaskan pemerintah harus meminta persetujuan DPR dalam rencana pemberian dukungan dana mencapai Rp 152,15 triliun kepada BUMN yang di antaranya dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN). Dukungan dana itu dalam dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Baidowi mengatakan DPR perlu mengetahui profil BUMN yang akan menerima PMN sebelum dana itu dikucurkan. Pembahasan dengan DPR akan membuat pemerintah selektif dalam memberikan PMN.

Baca Juga

Mendagri Tito Pertanyakan Relevansi Pilkada Langsung

Menurutnya, hal ini penting untuk mencegah pemberian dana kepada BUMN yang sejak lama memang sudah bermasalah, sehingga PMN hanya akan menghambur-hamburkan uang rakyat.

“Pemberian PMN harus selektif, yakni BUMN yang mempunyai porto folionya menjanjikan dan terdampak covid-19. Jangan sampai PMN diberikan kepada BUMN yang memang sudah memiliki penyakit bawaan. Yakni sebelum pandemi memang sudah bermasalah,” kata Baidowi dalam keterangannya, Selasa (19/5).

Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi
Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ini juga menekankan bahwa pemberian dana dari modal negara sebagaimana UU 17/2003 tentang Keuangan Negara juga mengharuskan pemerintah mendapatkan persetujuan DPR.

“Penggunaan uang negara harus dipergunakan dengan benar dan dipertanggung jawabkan dengan baik,” ujar politikus PPP ini.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total dukungan untuk BUMN dalam rangka PEN ini mencapai Rp 152,15 triliun yang terdiri dari PMN sebesar Rp 25,27 triliun, pembayaran kompensasi sebesar Rp 95,23 triliun, dan talangan pemerintah atau investasi dalam bentuk modal kerja sebesar Rp 32,65 triliun.

Baca Juga

KPU Bocorkan Anggaran Pilkada 2020 di 265 Daerah

BUMN juga mendapatkan dukungan berupa optimalisasi BUMN, pelunasan tagihan, loss limit penjaminan, penundaan dividen, penjaminan pemerintah, pembayaran talangan tanah proyek strategis nasional (PSN). (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sejak Akhir Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet 3.630 Orang
Indonesia
Sejak Akhir Maret, Pasien Sembuh COVID-19 di RSD Wisma Atlet 3.630 Orang

924 orang berstatus positif COVID-19 dari hasil pengujian pemeriksaan sampel lendir

Beri Bantuan Penggali Makam TPU Buniayu, JHL Group Bisa Jadi Contoh Pengusaha Lain
Indonesia
Beri Bantuan Penggali Makam TPU Buniayu, JHL Group Bisa Jadi Contoh Pengusaha Lain

Kadang keberadaan para penggali makam ini luput dari perhatian kita.

AHY Ingatkan saat New Normal Justru Harus Waspada, Ada Apa?
Indonesia
AHY Ingatkan saat New Normal Justru Harus Waspada, Ada Apa?

Seluruh elemen masyarakat masih berjuang untuk terus menekan sebarannya karena resiko tertular Covid-19 masih tinggi.

KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021
Indonesia
KRL Jogja-Solo Mulai Uji Coba, 6 Juta Penumpang Bakal Terlayani di 2021

KRL Jogja-Solo ini nantinya bakal menggantikan KA Prameks yang selama ini melayani penumpang setiap hari dengan rute Jogja-Solo.

KAI Jamin Kembalikan 100 Persen Uang Calon Penumpang, Begini Syaratnya
Indonesia
KAI Jamin Kembalikan 100 Persen Uang Calon Penumpang, Begini Syaratnya

Menurut Eva, bagi calon penumpang yang sudah memiliki tiket, akan dikembalikan penuh oleh KAI dengan dihubungi oleh Contact Center KAI 121 untuk mendapatkan panduan lebih lanjut.

Jokowi Kembali Ingatkan Pembantunya Punya Aura Tangani Krisis
Indonesia
Jokowi Kembali Ingatkan Pembantunya Punya Aura Tangani Krisis

Apabila persoalan regulasi dan administrasi menjadi kendala penyerapan anggaran tersebut, maka regulasi tersebut harus direvisi,

Update Corona DKI Kamis (30/7): 20.769 Positif, 12.801 Orang Sembuh
Indonesia
Update Corona DKI Kamis (30/7): 20.769 Positif, 12.801 Orang Sembuh

Kasus aktif di Jakarta saat ini sebanyak 7.147 kasus.

Jokowi Hadiri KTT ke-37 ASEAN Yang Digelar Secara Virtual
Indonesia
Jokowi Hadiri KTT ke-37 ASEAN Yang Digelar Secara Virtual

Rangkaian KTT utamanya akan membahas langkah bersama untuk mencegah dampak yang lebih luas dari pandemi.

Peralatan Damkar Anak Buah Anies Belum Ideal, ORI Jakarta Beri Empat Catatan
Indonesia
Peralatan Damkar Anak Buah Anies Belum Ideal, ORI Jakarta Beri Empat Catatan

Minimnya petugas ini menyebabkan tidak optimalnya pengawasan

Anies Dinilai Mundur dalam Transparansi Anggaran DKI
Indonesia
Anies Dinilai Mundur dalam Transparansi Anggaran DKI

Sekarang APBD perubahan pun belum dibahas