DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Draf Revisi UU ITE Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemerintah diminta segera mengajukan draf revisi UU tersebut ke Dewan.

"Saya akan lebih apresiasi jika pemerintah segera mengajukan inisiatif revisi UU ITE ke DPR. Saya mendorong pemerintah untuk jangan terus melempar wacana di media, nanti waktunya terulur-ulur, keburu berakhir masa jabatan pemerintah," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/6).

Baca Juga

Pastikan UU ITE Tak Akan Dihilangkan, Mahfud MD: Bunuh Diri kalau Kita Cabut

Dirinya mengapresiasi kerja Pemerintah yang akhirnya akan merevisi UU ITE, setelah sebelumnya seperti "maju-mundur" mau merevisi atau tidak UU tersebut.

Menurut Sukamta, awalnya Presiden Jokowi ingin merevisi UU ITE bersama DPR karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan masyarakat lalu pemerintah malah membuat Tim Kajian UU ITE dan menyusun pedoman interpretasi.

"Setelah itu beropini seolah tidak perlu merevisi UU ITE, dengan wacana merevisi pasal-pasal pidana terkait ITE di dalam KUHP. Sekarang pemerintah sudah menyusun draft revisi dengan menambahkan pasal di UU ITE," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI itu tidak bisa berkomentar lebih lanjut terkait hanya sekitar lima pasal dalam UU ITE yang akan di revisi karena harus melihat draf usulan revisi yang diajukan pemerintah.

UU ITE

Menurut Sukamta, ketika pemerintah sudah mengajukan draf revisi UU ITE, maka masing-masing fraksi akan menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM), lalu akan dibahas dan terjadi adu konsep serta gagasan.

"Soal substansi revisi yang dibuat oleh pemerintah nanti akan kita bahas di DPR. Sementara ini menurut kami substansinya masih berpotensi menjadi pasal karet," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan revisi terbatas pada Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menghilangkan multitafsir.

"Itu semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan menghilangkan kriminalisasi," ujar Mahfud dalam konferensi pers secara daring, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/6).

Pasal-pasal yang akan direvisi, yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 serta Pasal 45C.

Menurut Mahfud, revisi terhadap pasal-pasal tersebut sebagaimana masukan dari masyarakat. Namun, kata dia, revisi tersebut tidak serta-merta mencabut secara keseluruhan UU ITE. (Asp)

Baca Juga

Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dubes Arab Saudi Surati Puan, Klarifikasi Soal Kuota Haji Tak Didapat Indonesia
Indonesia
Dubes Arab Saudi Surati Puan, Klarifikasi Soal Kuota Haji Tak Didapat Indonesia

Kedutaan Besar Arab Saudi memastikan pernyataan mengenai Indonesia tak mendapat kuota haji serta ada 11 negara telah memperoleh kuota haji, tidak benar.

[HOAKS atau FAKTA]: Hanya Tempat Les Bahasa Prancis yang Didemo Massa Anti-Presiden Macron
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Hanya Tempat Les Bahasa Prancis yang Didemo Massa Anti-Presiden Macron

Akun Info Presiden Jokowi (fb.com/joko2019) mengunggah sebuah gambar tangkapan layar dengan narasi demo depan les bahasa Prancis.

Paslon yang Tidak Puas Hasil Rekapitulasi Silakan Tempuh Jalur Hukum
Indonesia
Paslon yang Tidak Puas Hasil Rekapitulasi Silakan Tempuh Jalur Hukum

"Paslon silakan gunakan jalur-jalur hukum. Jangan kerahkan massa untuk menyatakan kekecewaan karena kalah bersaing dengan paslon lain," kata Abhan

Jepang Ungkap Indonesia Rawan Serangan Teroris, BIN Minta Masyarakat tak Panik
Indonesia
Jepang Ungkap Indonesia Rawan Serangan Teroris, BIN Minta Masyarakat tak Panik

Wawan meminta masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan dengan peringatan dari pemerintah Jepang itu.

Penumpang Mulai 'Refund' Tiket Kereta Api di Stasiun Pasar Senen
Indonesia
Penumpang Mulai 'Refund' Tiket Kereta Api di Stasiun Pasar Senen

Lain cerita calon penumpang Umar Wisesa yang gagal berangkat ke Tasikmalaya karena tidak mengantongi dokumen perjalanan dari kelurahan

Buntut Ucapan Presiden Prancis, Menag Minta Umat Islam Tak Terpancing
Indonesia
Buntut Ucapan Presiden Prancis, Menag Minta Umat Islam Tak Terpancing

Pemerintah Indonesia mengecam pernyataan Presiden Prancis Emanuel Macron yang menyinggung agama Islam.

100 Hari Kerja Kapolri Dinilai Sukses Bereskan Persoalan dari Hulu
Indonesia
100 Hari Kerja Kapolri Dinilai Sukses Bereskan Persoalan dari Hulu

Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menjabat sebagai Kapolri selama 100 hari kerja pada 8 Mei 2021.

Tetap di Rumah Disisa PPKM Darurat
Indonesia
Tetap di Rumah Disisa PPKM Darurat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerbitkan Keputusan Gubernur Nomor 925 tahun 2021 soal PPKM level empat pada 21-25 Juli 2021.

Korupsi Asabri, Kejagung Sita Ratusan Bidang Tanah di Lebak
Indonesia
Korupsi Asabri, Kejagung Sita Ratusan Bidang Tanah di Lebak

Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri.