DPR Minta Pemerintah Segera Ajukan Draf Revisi UU ITE Anggota Komisi I Fraksi PKS Sukamta. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso

MerahPutih.com - Pemerintah memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pemerintah diminta segera mengajukan draf revisi UU tersebut ke Dewan.

"Saya akan lebih apresiasi jika pemerintah segera mengajukan inisiatif revisi UU ITE ke DPR. Saya mendorong pemerintah untuk jangan terus melempar wacana di media, nanti waktunya terulur-ulur, keburu berakhir masa jabatan pemerintah," ujar Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Sukamta dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/6).

Baca Juga

Pastikan UU ITE Tak Akan Dihilangkan, Mahfud MD: Bunuh Diri kalau Kita Cabut

Dirinya mengapresiasi kerja Pemerintah yang akhirnya akan merevisi UU ITE, setelah sebelumnya seperti "maju-mundur" mau merevisi atau tidak UU tersebut.

Menurut Sukamta, awalnya Presiden Jokowi ingin merevisi UU ITE bersama DPR karena dinilai tidak memberikan rasa keadilan masyarakat lalu pemerintah malah membuat Tim Kajian UU ITE dan menyusun pedoman interpretasi.

"Setelah itu beropini seolah tidak perlu merevisi UU ITE, dengan wacana merevisi pasal-pasal pidana terkait ITE di dalam KUHP. Sekarang pemerintah sudah menyusun draft revisi dengan menambahkan pasal di UU ITE," katanya.

Anggota Komisi I DPR RI itu tidak bisa berkomentar lebih lanjut terkait hanya sekitar lima pasal dalam UU ITE yang akan di revisi karena harus melihat draf usulan revisi yang diajukan pemerintah.

UU ITE

Menurut Sukamta, ketika pemerintah sudah mengajukan draf revisi UU ITE, maka masing-masing fraksi akan menyusun Daftar Inventarisir Masalah (DIM), lalu akan dibahas dan terjadi adu konsep serta gagasan.

"Soal substansi revisi yang dibuat oleh pemerintah nanti akan kita bahas di DPR. Sementara ini menurut kami substansinya masih berpotensi menjadi pasal karet," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan revisi terbatas pada Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) untuk menghilangkan multitafsir.

"Itu semua untuk menghilangkan multitafsir, menghilangkan pasal karet dan menghilangkan kriminalisasi," ujar Mahfud dalam konferensi pers secara daring, di Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (8/6).

Pasal-pasal yang akan direvisi, yakni Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 36 serta Pasal 45C.

Menurut Mahfud, revisi terhadap pasal-pasal tersebut sebagaimana masukan dari masyarakat. Namun, kata dia, revisi tersebut tidak serta-merta mencabut secara keseluruhan UU ITE. (Asp)

Baca Juga

Revisi UU ITE, Pelapor Pencemaran Nama Baik Tak Boleh Diwakilkan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Viral Aksi Disebut Balas Dendam Kelompok Preman Pecahkan Kaca Kontainer
Indonesia
Viral Aksi Disebut Balas Dendam Kelompok Preman Pecahkan Kaca Kontainer

Sebuah video viral di media sosial yang menyebut adanya aksi balas dendam yang dilakukan oleh sejumlah preman dengan cara memecahkan kaca-kaca truk kontainer.

Novel Baswedan dan Keluarga Jalani Tes Swab Ulang di Rumah
Indonesia
Novel Baswedan dan Keluarga Jalani Tes Swab Ulang di Rumah

Penyidik KPK Novel Baswedan menjalani isolasi mandiri setelah dipastikan positif COVID-19

[HOAKS atau FAKTA]: Sultan Bahrain Dikawal Robot Pelacak Dilengkapi Pistol
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Sultan Bahrain Dikawal Robot Pelacak Dilengkapi Pistol

Akun Yatie Cassad (fb.com/yatie.zelda) mengunggah sebuah video yang menyatakan Sultan Bahrai dikawal robot pelacang dilengkai pistol.

Tujuh Anak Buahnya Positif COVID-19, Wagub DKI: Balai Kota Tidak Perlu Lockdown
Indonesia
Tujuh Anak Buahnya Positif COVID-19, Wagub DKI: Balai Kota Tidak Perlu Lockdown

Dia berharap jika semua pihak bersinergi positif saling membantu, mata rantai COVID-19 bisa diputus

Difasilitasi Isoman di Hotel, Anggota DPR Diminta Peka Terhadap Kesulitan Rakyat
Indonesia
Difasilitasi Isoman di Hotel, Anggota DPR Diminta Peka Terhadap Kesulitan Rakyat

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, sebagai wakil rakyat, anggota dewan semestinya dapat berempati dengan situasi dan kondisi yang dialami oleh masyarakat.

Anggota DPRD Kenneth Pelanggar Prokes Dipidana, Tapi harus Efektif dan Humanis
Indonesia
Anggota DPRD Kenneth Pelanggar Prokes Dipidana, Tapi harus Efektif dan Humanis

Menurut Kent, secara statistik, pidana kurungan belum membuktikan bisa memberikan efek jera bagi seseorang.

Tim Anies Bahas Pembangunan Jalur Khusus Pejalan Kaki Pasar Baru - Istiqlal
Indonesia
Tim Anies Bahas Pembangunan Jalur Khusus Pejalan Kaki Pasar Baru - Istiqlal

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membangun jalur khusus pejalan kaki yang menghubungkan kawasan Pasar Baru menuju Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat.

Penambahan Kasus Baru Corona di Jakarta Sebanyak 1.153 Jiwa
Indonesia
Penambahan Kasus Baru Corona di Jakarta Sebanyak 1.153 Jiwa

Dengan positivity rate 9 persen, penambahan kasus positif hari ini sebanyak 1.153 jiwa.

E-Commerce dan Media Online Pimpin Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia
Indonesia
E-Commerce dan Media Online Pimpin Pertumbuhan Ekonomi Digital Indonesia

Hasil riset menunjukkan bahwa E-commerce naik 54 persen menjadi USD32 miliar pada 2020, dari sebelumnya USD21 miliar di 2019.

Bawa Bom Molotov dan Senjata Tajam, 13 Orang Jadi Tersangka Tawuran saat Lebaran
Indonesia
Bawa Bom Molotov dan Senjata Tajam, 13 Orang Jadi Tersangka Tawuran saat Lebaran

Plisi telah menetapkan 13 dari 15 orang yang ditangkap sebagai tersangka terkait kasus tawuran saat Hari Raya Idul Adha atau Selasa (20/7) di Pasar Manggis.