DPR Minta Pemerintah Pastikan Implementasi KUHP Tidak Rugikan Masyarakat Dokumentasi Gedung Nusantara DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR, Santoso, meminta pemerintah untuk memastikan RUU KUHP tidak merugikan masyarakat seperti terjadinya kriminalisasi.

"Kami mendukung penuh pembaharuan hukum pidana namun penting untuk diingat dan dipastikan bahwa implementasi KUHP tidak merugikan masyarakat melalui pengaturan yang mengkriminalisasi," kata dia, dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Baca Juga:

Tok! DPR Sahkan RKUHP Jadi UU

Ia mengatakan semangat kodifikasi dan dekolonisasi dalam Rancangan KUHP jangan sampai menimbulkan kriminalisasi dan mereduksi hak-hak masyarakat.

Menurut dia, pemerintah harus menjamin terpenuhinya hak masyarakat seperti hak kebebasan berpendapat sehingga perlu ada pemahaman dan kehati-hatian dalam implementasi KUHP.

"Penting untuk disadari masih ada keresahan di masyarakat tentang pengaturan terkait harkat dan martabat presiden dan penghinaan lembaga negara," ujarnya.

Menurut dia, koridor implementasi KUHP harus jelas dan dipahami penegak hukum agar tidak ada kesalahan hukum dalam implementasinya.

Ia mencontohkan kerja-kerja jurnalistik yang dijalankan para jurnalis jangan sampai dikriminalisasi, karena dilindungi undang-undang.

Baca Juga:

DPR Sahkan RKUHP Besok

"Seluruh perlindungan terhadap masyarakat dan edukasi pada aparat penegak hukum menjadi 'pekerjaan rumah' untuk dilakukan pemerintah setelah pengesahan KUHP," katanya.

Sebelumnya, rapat paripurna DPR pada Selasa menyetujui Rancangan KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang.

"Apakah RUU KUHP dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, dalam rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Setelah itu, seluruh anggota DPR yang hadir menyetujui RUU KUHP untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ia mengatakan seluruh fraksi sudah menyatakan pendapat di tingkat I terkait RUU KUHP untuk dibawa dalam rapat paripurna untuk pengambilan keputusan. (*)

Baca Juga:

Menkumham Klaim RKUHP Sudah Akomodir Aspirasi Masyarakat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PKS Sepakat Nomor Urut Parpol tidak Diganti
Indonesia
PKS Sepakat Nomor Urut Parpol tidak Diganti

"Bagi PKS, tidak masalah nomor urut berapapun. Semua Insya Allah baik," sebut dia di Jakarta, Rabu (14/12).

Aktivitas Meningkat, PLN Sudah Jual Listrik 65,42 Terawatt Jam
Indonesia
Aktivitas Meningkat, PLN Sudah Jual Listrik 65,42 Terawatt Jam

Geliat pemulihan ekonomi saat ini sudah mulai terasa. Hal ini bisa dilihat dari beban puncak listrik di beberapa daerah yang mulai meningkat.

Peras Kelompok Tani, Polisi Tangkap Wartawan
Indonesia
Peras Kelompok Tani, Polisi Tangkap Wartawan

Tersangka SE tercatat sebagai Kepala Desa Turan Baru, Kecamatan Curup Selatan yang terpilih pada 2016 lalu, namun pada 2018 diberhentikan karena ijazah adalah palsu.

Mendagri Ingin Lulusan IPDN Sekolah S-2 di Negara Tingkat Korupsi Paling Kecil
Indonesia
Mendagri Ingin Lulusan IPDN Sekolah S-2 di Negara Tingkat Korupsi Paling Kecil

Kuota beasiswa LPDP yang diberikan ke lulusan IPDN tidak dapat hanya untuk satu atau dua orang per tahun.

Ferdy Sambo Menangis Sambil Lihat Foto Keluarga Usai Penembakan Brigadir J
Indonesia
Ferdy Sambo Menangis Sambil Lihat Foto Keluarga Usai Penembakan Brigadir J

Mantan Wakaden B Biro Paminal Propam Polri AKBP Arif Rachman Arifin mengungkapkan instruksi Ferdy Sambo setelah peristiwa pembunuhan.

Warga Bandung Mulai Terima Rp 500 Ribu BLT BBM dan Sembako
Indonesia
Warga Bandung Mulai Terima Rp 500 Ribu BLT BBM dan Sembako

Warga terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial mendapatkan total Rp 500.000 dari BLT BBM dan Kartu Sembako pada September dan Desember.

Satgas BLBI Sita Aset Tanah 340 Hektar Milik Obligor Agus Anwar di Bogor
Indonesia
Satgas BLBI Sita Aset Tanah 340 Hektar Milik Obligor Agus Anwar di Bogor

Proses pelaksanaan APU terhadap Agus Anwar telah dilakukan pada masa pengelolaan oleh BPPN maupun proses oleh pemerintah dengan penerbitan Surat Paksa sesuai Surat Paksa Nomor SP-71/PUPNC.10/2009 tanggal 18 Februari 2009.

Uang Beredar di Agustus 2022 Rp 7.894 Triliun
Indonesia
Uang Beredar di Agustus 2022 Rp 7.894 Triliun

Penyaluran kredit pada Agustus 2022 tumbuh 10,3 persen (yoy), setelah bulan sebelumnya tumbuh 10,4 persen (yoy).

Mantan Wadirreskrimum Jalani Sidang Kode Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Mantan Wadirreskrimum Jalani Sidang Kode Etik Kasus Pembunuhan Brigadir J

Hakim komisi kode etik telah menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap keempat pelanggar.

Relawan Diminta Tunggu Arahan Jokowi soal Dukungan Capres di Pemilu 2024
Indonesia
Relawan Diminta Tunggu Arahan Jokowi soal Dukungan Capres di Pemilu 2024

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun menyampaikan arahan dari Presiden Jokowi untuk relawannya yang berada di Jawa Tengah.