DPR Minta Pemerintah Lakukan Pendataan Rakyat Miskin Terimbas Kenaikan BBM SPBU. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Pemerintah diminta memikirkan efek lanjutan dibalik keputusan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yakni Pertalite dan Solar. Hal itu perlu dilakukan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang baru saja bangkit dari keterpurukan imbas pandemi COVID-19.

"Tapi di satu sisi kondisi ekonomi yang baru pulih dan mulai tumbuh dengan kenaikan BBM akan berdampak juga terhadap pertumbuhan yang sedang berjalan," kata anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun, Selasa (6/9).

Baca Juga:

Aliansi Masyarakat Solo Dukung Penaikan Harga BBM

Kenaikan Solar dan Pertalite, kata Rudi, harus penuh kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial bagi rakyat.

Meski demikian, politikus Partai NasDem ini mengaku memaklumi keputusan pemerintah yang harus memilih opsi menaikkan harga BBM subsidi.

"Memang kita ketahui beban subsidi sangat tinggi jika dibandingkan dengan negara tetangga lain dan beban tersebut membuat berat APBN terutama bisa menyedot alokasi anggaran untuk pembangunan dan infrastruktur," ujarnya.

Anak buah Ketum NasDem Surya Paloh ini juga menilai, efek kenaikan harga BBM subsidi bisa berdampak pada daya beli masyarakat itu sendiri.

Baca Juga:

Tarif Angkutan Umum bakal Melonjak 35 Persen Akibat BBM Naik

"Daya beli masyarakat akan menurun kembali dan harga-harga barang akan naik karena beban dari kenaikan BBM," imbuhnya.

Oleh karena itu, Rudi menyarankan agar keputusan menaikkan harga BBM subsidi dibarengi dengan pendataan masyarakat yang masuk kategori berhak menerima subsidi.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan pendataan secara komprehensif agar alokasi subsidi bisa disalurkan tepat sasaran kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

"Mendata rakyat yang pra sejahtera yang layak disubsidi dan diberikan subsidi BBM dalam bentuk uang cash seperti BLT (bantuan langsung tunai)," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Naikkan Harga BBM, Pemerintah Dinilai Abaikan Psikologis Rakyat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masa Kampanye Perlu Dikendalikan Agar Pemilu Berjalan Lancar
Indonesia
Masa Kampanye Perlu Dikendalikan Agar Pemilu Berjalan Lancar

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Yanuar Prihatin, menilai masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 rawan carut-marut jika tak mampu dikendalikan dengan baik.

Prabowo Undang Gibran ke Hambalang untuk Berkuda Bersama
Indonesia
Prabowo Undang Gibran ke Hambalang untuk Berkuda Bersama

Jokowi mendapatkan undangan khusus dari Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Jaksa akan Teliti Berkas Perkara Kasus Ferdy Sambo
Indonesia
Jaksa akan Teliti Berkas Perkara Kasus Ferdy Sambo

Berkas perkara tersebut akan dilakukan penelitian oleh Jaksa Peneliti (Jaksa P-16) yang ditunjuk dalam jangka waktu 14 hari.

Ketua DPRD Komentari Pernyataan Bupati Kepulauan Seribu Terkait Helipad
Indonesia
Ketua DPRD Komentari Pernyataan Bupati Kepulauan Seribu Terkait Helipad

Pernyataan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi terkait keberadaan landasan helikopter atau helipad di Pulau Panjang mendapat kritik tajam dari Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi.

Wapres Ma'ruf Amin Pimpin Pemerintahan sampai 29 Juli 2022
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Pimpin Pemerintahan sampai 29 Juli 2022

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin ditugaskan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Presiden selama Jokowi lawatan ke luar negeri.

Perjalanan Darat Jadi Titik Krusial saat Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Perjalanan Darat Jadi Titik Krusial saat Mudik Lebaran 2022

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menyiapkan skema rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan pada periode angkutan mudik Lebaran 2022. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan tiga rekayasa lalu lintas tersebut yaitu contra flow, one way, dan penerapan ganjil genap di jalan tol.

 INDEF Ingatkan Menko Airlangga Ancaman Kaos Akibat 'Rakyat Lapar'
Indonesia
INDEF Ingatkan Menko Airlangga Ancaman Kaos Akibat 'Rakyat Lapar'

Tercermin dari berlarut-larutnya krisis minyak goreng dan melambungnya harga kedelai saat ini.

Kapolri ke Malang Percepat Tangani Tragedi Kanjuruhan
Indonesia
Kapolri ke Malang Percepat Tangani Tragedi Kanjuruhan

130 Orang tewas dan 188 luka-luka akibat kericuhan usai pertandingan Arema Malang melawan Persibaya Surabaya.

Pendaftaran Partai Politik Lokal di Aceh Dimulai Agustus 2022
Indonesia
Pendaftaran Partai Politik Lokal di Aceh Dimulai Agustus 2022

Di Aceh, sejak Pemilu 2009 ada partai politik lokal yang menjadi peserta pemilu/ Keikutsertaan partai politik lokal hanya untuk DPR kabupaten kota dan DPR provinsi.

Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara
Indonesia
Mantan Gubernur Sumsel Alex Noerdin Divonis 12 Tahun Penjara

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Palembang menjatuhkan vonis selama 12 tahun kepada mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Alex Noerdin.