DPR Minta Pemerintah Kaji Mendalam Wacana Subsidi Kendaraan Listrik Kendaraan listrik di GIIAS 2022 (gaikindo)

MerahPutih.com - Tren kendaraan listrik di Indonesia terus didorong oleh pemerintah Indonesia agar lebih cepat terealisasi. Pemerintah bahkan berencana memberikan insentif berupa subsidi, untuk pembelian motor dan mobil listrik.

Anggota Komisi VII DPR RI, Sartono mempertanyakan wacana pemberian subsidi tersebut, mengingat kondisi keuangan negara yang masih terbatas.

Baca Juga:

Indonesia Tiru Thailand dan Vietnam Terkait Subsidi Kendaraan Listrik

"Prinsipnya kita masih dalam artian dalam situasi keuangan negara yang terbatas. Makanya, nanti dikhawatirkan ada (Pos) APBN yang terbagi lagi," kata Sartono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12).

"(Anggaran) transfer daerah kabupaten atau kota, provinsi, nah itu apakah mengurangi enggak itu dengan keterbatasan. Bahkan sekarang terjadi adjustment kan," sambung dia.

Politikus Partai Demokrat itu mengaku khawatir pemberian subsidi tersebut mengganggu pemasukan negara. Sebab, penerimaan pajak punya kontribusi besar bagi pemasukan negara.

Baca Juga:

Menhub Sebut Kendaraan Listrik Lebih Irit 75 Persen Dibanding yang Menggunakan BBM

Oleh karena itu, Legislator dari Dapil Jawa Timur VII itu meminta agar pemerintah melakukan kajian yang mendalam terkait pemberian subsidi tersebut.

Sartono juga mengaku khawatir, pemberian subsidi pembelian motor dan mobil listrik di saat infrastrukturnya belum siap, justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari.

"Makanya, ini perlu kajian yang sangat mendalam. Ini hubungannya bagaimana. Tapi kan pasti terganggu itu APBN," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga:

Pemerintah Siapkan Subsidi untuk Beli Kendaraan Listrik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Cap Go Meh Wujud Kebangkitan Wisata dan Toleransi di Kota Bekasi
Indonesia
Cap Go Meh Wujud Kebangkitan Wisata dan Toleransi di Kota Bekasi

Cap Go Meh dihadiri oleh berbagai lapisan dan elemen masyarakat mulai dari suku, ras, dan agama yang berbeda.

10 Wilayah di Jaktim-Jaksel Berpotensi Alami Pergerakan Tanah
Indonesia
10 Wilayah di Jaktim-Jaksel Berpotensi Alami Pergerakan Tanah

Adapun 10 titik itu yakni Jakarta Selatan, meliputi wilayah Kecamatan Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu dan Pesanggrahan.

Wacana Pj Heru Berlakukan WFH ketika KTT ASEAN Tidak Tepat
Indonesia
Wacana Pj Heru Berlakukan WFH ketika KTT ASEAN Tidak Tepat

Pemerintah DKI Jakarta berencana memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) saat KTT ASEAN.

Kapolda Papua Pastikan 2 Senjata Brimob di Tangan KKB Nduga
Indonesia
Kapolda Papua Pastikan 2 Senjata Brimob di Tangan KKB Nduga

Dua senjata api anggota Brimob di Napua dirampas oleh sekelompok orang tak dikenal.

Airlangga Ungkap Kunci Keberhasilan Pengembangan UMKM
Indonesia
Airlangga Ungkap Kunci Keberhasilan Pengembangan UMKM

UMKM menjadi salah satu indikator vital dalam mempertahankan momentum pemulihan ekonomi nasional melalui kontribusinya terhadap sektor esensial.

Penumpang Kereta Api Berusia Dewasa Belum Vaksin Booster Kini Wajib Tes PCR
Indonesia
Penumpang Kereta Api Berusia Dewasa Belum Vaksin Booster Kini Wajib Tes PCR

Penumpang yang berusia 18 tahun ke atas mulai Senin (15/8) wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR, bila belum vaksin booster.

[HOAKS atau FAKTA]: Piala Dunia U20 Terancam Batal karena Acara Relawan Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Piala Dunia U20 Terancam Batal karena Acara Relawan Jokowi

Beredar kabar bahwa penyelenggaraan Piala Dunia U20 mendatang di Indonesia terancam batal.

DPR Minta Pemerintah Waspadai Peningkatan Kasus COVID-19 di Tiongkok
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Waspadai Peningkatan Kasus COVID-19 di Tiongkok

Pemerintah diminta mempelajari secara baik kasus merebaknya kembali COVID-19 di Tiongkok.

Jaksa Ngotot Minta Majelis Hakim Vonis Richard Eliezer 12 Tahun Penjara
Indonesia
Jaksa Ngotot Minta Majelis Hakim Vonis Richard Eliezer 12 Tahun Penjara

JPU menolak pleidoi atau nota pembelaan Richard Eliezer dalam kasus pembunuhan Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

DPRD DKI Minta Jajaran Heru Budi Perbaiki Jalan Rusak Tanpa Tunggu Laporan Warga
Indonesia
DPRD DKI Minta Jajaran Heru Budi Perbaiki Jalan Rusak Tanpa Tunggu Laporan Warga

Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmuda meminta jajaran Dinas Bina Marga DKI untuk segera mungkin memperbaiki jalan yang rusak tanpa harus menunggu laporan dari warga.